Kematian Tenaga Medis Indonesia Tertinggi se-Asia, Ibarat Perang Minim Tentara

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – Satu per satu tenaga medis kita meninggal dunia akibat Covid-19. Jumlah kematiannya sangat besar, bahkan menjadi yang tertinggi se-Asia dan lima besar sedunia.

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBIDI) Adib Khumaidi mengatakan, selama periode Maret-Desember 2020 terdapat 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19.

Jumlah ini meliputi 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga laboratorium medis. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kematian tenaga kesehatan dan medis tertinggi, disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah (kompas.com, 2/1/2021).

Kebijakan Memicu Kerumunan

Mirisnya, di akhir tahun 2020 terjadi peningkatan kematian tenaga medis secara signifikan. Sepanjang Desember 2020, sebanyak 52 tenaga medis dokter meninggal akibat Covid-19. Angka ini lima kali lipat dari awal pandemi.

Disinyalir, kenaikan ini merupakan dampak dari akumulasi peningkatan aktivitas dan mobilitas yang terjadi seperti berlibur, Pilkada, dan berkumpul bersama teman dan keluarga yang tidak serumah. Kebijakan Pemerintah juga memicu terjadinya kerumunan yang akhirnya menjadi klaster baru Covid-19. Misalnya, kerumunan yang terjadi akibat pilkada.

Setelah Pilkada, tercipta klaster virus corona di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada. Aktivitas pilkada menimbulkan keramaian, mulai dari rapat, kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, perhitungan, rekapitulasi , dan tahapan lain.

Di Banten, klaster pilkada muncul di empat daerah yang melaksanakan pemilu, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang. Akibatnya, terdapat sembilan anggota pengawas yang positif virus corona.

Di Purbalingga, klaster pilkada meluas sehingga dua anggota tim sukses pasangan calon meninggal, calon bupati terinfeksi, dan juga petugas pemilu.

Sebelumnya, IDI sudah memperingatkan terkait klaster pilkada, sementara beban rumah sakit sudah berat. September lalu, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Susi Setiawaty mengatakan ada potensi pasien melebihi kapasitas rumah sakit atau overload jika muncul klaster Pilkada (cnnindonesia, 9/9/2020).

Hasrat Pilkada, Nakes Korbannya

Meski sudah banyak pihak yang memperingatkan akan potensi peningkatan kasus Covid-19 pascapilkada, nyatanya perhelatan ini tetap digelar di seluruh Indonesia. Akibatnya, beban tenaga kesehatan yang sudah berat, makin berat lagi. Tenaga kesehatan pun berguguran sebagai pejuang di garda terdepan.

Ibarat pertempuran, kita butuh banyak tentara untuk melawan virus Corona, yaitu para tenaga medis. Dengan gugurnya para “tentara” ini, pertahanan kita makin lemah, sehingga akhir perang ini pun akan makin lama lagi.

Vaksin memang sudah mulai didatangkan dari luar negeri, namun vaksin bersifat preventif dan bukan satu-satunya solusi. Jika penguasa masih saja membuat kebijakan yang memicu kerumunan, seperti pilkada, jumlah kasus baru akan terus meningkat.

Bisa dibayangkan, tenaga kesehatan berguguran, sementara jumlah pasien terus membludak, maka tenaga kesehatan yang tersisa harus bekerja jauh lebih keras. Petugas medis akan mengalami burnout atau kelelahan bekerja.

Studi terbaru dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menunjukkan semua tenaga kesehatan mengalami burnout atau gejala yang timbul karena stresor dan konflik di tempat kerja seperti kelelahan emosi, kehilangan empati, dan berkurangnya rasa percaya diri. Sebanyak 83 persen tenaga kesehatan mengalami gejala sedang hingga berat.

Burnout pada tenaga kesehatan menimbulkan rasa lelah baik secara fisik maupun emosi. Keadaan ini membuat daya tahan tubuh melemah sehingga lebih rentan terhadap Covid-19 dan berisiko menimbulkan gejala yang parah sehingga menyebabkan kematian.

Selain kelelahan bekerja karena beban kerja yang tinggi, ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang melindungi dari paparan virus corona juga berkontribusi pada kematian tenaga kesehatan.

Di awal pandemi, kasus kematian tenaga kesehatan karena Covid-19 dipicu karena keterbatasan APD. Saat ini berdasarkan, temuan studi FKUI, masih terdapat 2 persen tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan APD (cnnindonesia, 4/9/2020).

Menekan Angka Kematian Nakes

Kunci untuk menekan angka kematian tenaga medis dan kesehatan adalah pada penurunan kasus. Selain itu adalah pemberian bekal yang cukup bagi para tenaga kesehatan, baik berupa APD yang mencukupi, vaksinasi, asupan gizi, hingga kesejahteraan ekonomi. Ini semuanya bertumpu pada upaya penguasa untuk membuat serangkaian kebijakan yang bisa menekan angka penularan Covid-19.

Memang ada faktor kelalaian sebagian masyarakat seperti adanya orang-orang yang tidak taat protokol kesehatan. Namun, dalam sebuah negara, rakyat ibarat tubuh dan penguasa ibarat kepala. Kepala (dengan otak di dalamnya) bisa memerintah anggota tubuh ainnya untuk melakukan ini dan itu.

Demikian juga negara. Jika penguasa tegas mencegah terjadinya kerumunan, rakyat pasti akan mengikuti. Sayangnya ketegasan ini tidak terwujud, penguasa terkesan plinplan dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan.

Ada individu yang diberi sanksi karena dianggap mengundang kerumunan, tapi penguasa sendiri banyak membuat kerumunan selama pilkada. Akibat longgarnya penguasa, rakyat juga ikut longgar, protokol kesehatan banyak diabaikan. Akibatnya, tenaga kesehatan yang kena getahnya, pasien Covid-19 membludak.

Beberapa rumah sakit sempat terganggu pelayanannya karena banyak tenaga kesehatan yang sakit Covid-19. Sebagaimana yang terjadi di Magetan, sebanyak tujuh orang pegawai RSUD dr. Sayidiman Magetan, Jawa Timur terpapar Covid-19. Oleh karena itu, manajemen RSUD dr. Sayidiman menutup sementara layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada 14-20 Desember 2020.

Prioritaskan Kesehatan Rakyat, Bukan Hasrat Politik

Sebuah negara harus memiliki prioritas dalam kebijakannya. Persoalan yang penting dan mendesak harus didahulukan. Kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat seharusnya lebih diprioritaskan daripada perhelatan pilkada yang didominasi hasrat pribadi untuk berkuasa.

Jangan sampai demi memuluskan langkah untuk berkuasa, nyawa rakyat ditumbalkan. Tapi nasi telah menjadi bubur, pilkada telah berlalu dan para pemenang kontestasi telah membuat seremoni. Kini tinggal para tenaga kesehatan yang harus berjuang habis-habisan melawan kasus yang makin meningkat setiap harinya.

Kita sebagai rakyat bisa mendukung para tenaga kesehatan dengan menjaga diri kita agar jangan sampai tertular Covid-19 dengan disiplin protokol kesehatan. Namun apa yang terjadi pada para tenaga medis di masa pandemi ini seharusnya menyadarkan kita, dalam negara demokrasi, kontestasi kekuasaan lebih dipentingkan daripada nyawa rakyat.

Dalam Islam, nyawa manusia adalah hal yang sangat dijaga. Para pemimpin kaum muslimin (Khalifah) selalu berupaya mewujudkan hifdzu an-nafs (penjagaan nyawa manusia) sebagai bagian dari maqashidu asysyariah. Seperti Khalifah Umar bin Khaththab yang menangis setiap malam karena khawatir akan beratnya hisab atas rakyat yang menjadi tanggung jawabnya.

Inilah beda penguasa Islam dan penguasa dalam demokrasi. Penguasa Islam menangis karena khawatir kurang dalam mengurusi rakyatnya, sedangkan penguasa dalam demokrasi menangis jika tak dapat memperoleh kekuasaan yang diincarnya. Sungguh jauh berbeda. [MNews/Gz]