Inspiratif dan Mencerdaskan
Kekerasan seksual selama ini terus ada. Berbagai undang-undang berusaha menyelesaikannya, tetapi tampaknya belum berhasil. RUU TP-KS digadang-gadang dapat menyolusi problematik ini. Apa pandangan cendekiawan muslim Prof. Dr-Ing Fahmi Amhar?
Baca Selengkapnya
Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa Dr. Ahmad Sastra, M.M. menimbang urgensi pengesahan RUU TP-KS.
Baca Selengkapnya
“Mengapa disebut kekerasan seksual? Menurut saya, konteksnya lebih jelas dan tegas dengan penyebutan ‘kejahatan seksual’,” demikian ujar Direktur Inqiyad Assoc. Prof. Dr. Fahmy Lukman, M.Hum.. Bagaimana penjelasannya?
Baca SelengkapnyaIni merupakan bentuk promosi toleransi agama yang kebablasan. Tidak ada hubungannya masalah toleransi dengan pemasangan spanduk Selamat Natal dan Tahun Baru, karena ini namanya mencampuradukkan antaragama. —Ustaz Luthfi Hidayat (Aktivis dari Tabayyun Center)
Baca Selengkapnya
Pakar hukum dari Indonesia Justice Monitor, Dr. Erwin Permana, mengkritisi upaya pengesahan RUU TP-KS. “Dengan hadirnya RUU TP-KS ini bukan malah menyelesaikan kekerasan seksual, tetapi justru berpeluang makin menambah derasnya perilaku seksual, terutama yang dilakukan atas dasar suka sama suka,” ujarnya.
Baca Selengkapnya
Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum berbasis negara atau (state based management) dilakukan dengan paradigma riayah, bukan paradigma bisnis. Negara sebagai wakil rakyat wajib mengelola sumber utama APBN, serta haram menyerahkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam milik umum kepada swasta, baik lokal apalagi asing.
Baca Selengkapnya
Terkait penjualan aset negara, harus memahami dengan cermat, apakah perusahaan negara itu masuk kategori milik umum atau negara? Hal ini karena terkait implikasi dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda yang akan menjadikan boleh atau tidaknya menjual aset negara kepada pihak swasta maupun individu. —Dr. Arim Nasim S.E, Ak.. (Pakar Ekonomi Islam)
Baca Selengkapnya
Dalam kaidah Islam, ada sanksi hukum yang berlaku bagi muslim maupun nonmuslim apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Salah satu di antaranya adalah menghina Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, tulisan, gambar, dan lainnya. Pengamat hukum Ahmad Khozinudin meyakinkan bahwa kuncinya adalah adanya kekuasaan yang menerapkan Islam.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terus-menerus terjadi di negeri ini dan belum tampak kejelasan tindak pidananya. Mengenai hal ini, praktisi hukum Ricky Fattamazaya, S.H., M.H. berpendapat solusinya adalah dengan kembali pada Islam Kafah.
Baca Selengkapnya
Indonesia resmi memegang Presidensi G20 hingga setahun ke depan. Presidensi G20 ini mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Masyarakat dunia juga berharap ekonomi kembali pulih lebih kuat daripada sebelumnya. Bagaimana respons pengamat ekonomi Islam Nida Sa’adah, S.E., M.E.I., Ak. terkait hal ini?
Baca Selengkapnya