Rakyat Tak Puas, Menteri Pusing. Bukti Gagalnya Rezim Atasi Pandemi

Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi.

MuslimahNews.com, OPINI – Publik tak perlu kaget dengan hasil survei Indo Barometer dan Puslitbangdiklat RRI baru-baru ini. Hasil survei tersebut mencatat 53,8 persen rakyat tidak puas dengan penanganan pandemi virus corona yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. (cnn.indonesia.com, 26/5/2020)

Berbagai alasan dikemukakan rakyat mengapa mereka tidak puas. Antara lain kebijakan yang tidak konsisten, pemerintah lambat mendistribusikan bantuan sosial, data penerima bantuan tidak akurat, serta penanganan secara umum lambat.

Meski demikian, RRI mengklarifikasi bahwa rilisan survei tersebut adalah rilis sepihak Indo Barometer, dengan dalih berpotensi membuat gaduh dan tidak sesuai kebijakan editorial (RRI, ed.). Dalam sigi tersebut disebutkan 0,3 persen responden sangat puas dengan kinerja Jokowi menangani Covid. Kemudian 11,3 persen puas, 73,5 persen tidak puas, dan 10,8 persen tidak puas sama sekali. (Tempo.co.id)

Sejak awal para petinggi negeri pun merespons wabah ini penuh dengan candaan. Tak menganggap wabah corona sebagai sesuatu yang harus segera dicegah penyebarannya apalagi melakukan penjagaan ketat terhadap bandara serta pelabuhan sebagai tempat keluar masuknya orang asing dari luar negeri.

Ditambah lagi, kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda, aturan banyak dilanggar, pasien terinfeksi semakin banyak, pemerintah tidak tegas terhadap TKA, penerapan PSBB tidak serius. Juga penanganan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi juga buruk.

Di samping itu, penerapan PSBB mengakibatkan rakyat sulit bekerja dan mendapatkan pekerjaan, kartu prakerja belum efektif, belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur. Kemiskinan semakin bertambah, korupsi dana bantuan, jumlah bantuan sedikit, serta masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu.

Luar biasa, begitu banyak catatan buruk dari kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Survei di atas dilakukan di 7 provinsi Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sebanyak 400 responden dilibatkan.

Prestasi buruk terus diukir Pemerintah, tapi anehnya mereka tetap dengan segala kebijakannya untuk dijalankan tanpa menghiraukan suara tangis dan derita rakyatnya. Bahkan dengan tak tahu malunya, mereka masih bisa mengadakan konser amal meminta rakyat turut memberikan sumbangan atas nama kepedulian atas sesama.

Hal itu sebenarnya dapat diartikan bahwa negara berlepas tangan atasi masalah ekonomi rakyatnya. Itu pun penuh dengan “lelucon” yang diakhiri dengan kata maaf dari para pejabat tinggi negara.

Lalu muncul pernyataan yang disampaikan oleh Menteri yang menjabat dalam kepemimpinan Jokowi. Mahfud MD mengatakan pusing terkait kebijakan yang suka tak sinkron. Dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier. (viva.co.id, 20/5/2020)

Mahfud juga mengaku pusing ketika pemerintah harus mengambil keputusan. Apalagi pemerintah kerap berbeda-beda dalam menyampaikan kebijakan terkait penanganan percepatan pandemi.

Rakyat tidak puas dengan berbagai kinerja pemerintah di tengah wabah. Lalu menterinya juga pusing terhadap kebijakan yang diambil suka tak sinkron. Ini menandakan lemahnya kepemimpinan dan buruknya sistem yang diterapkan. Kedua hal tersebut menjadi klop menyulitkan kondisi rakyatnya.

Menelanjangi Borok Kepemimpinan Kapitalis

Wabah corona menelanjangi borok-borok kepemimpinan kapitalis. Salah satunya kebijakan pemerintah menerbitkan “Pandemic Bond”. Meski Menkeu Sri Mulyani mengatakan penyaluran tersebut tepat sasaran dan sesuai aturan. Namun di sisi lain Presiden Jokowi harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mendukung tanpa syarat kebijakan pemulihan ekonomi akibat corona.

Padahal isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah membebaskan para pelaksana dan pembuat kebijakan dari kemungkinan tuntutan hukum. Artinya memberi blangko kosong kepada aparat pemerintah untuk kemungkinan menyalahgunakan uang dengan dalih “memulihkan ekonomi” demi kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan para kroni politisi.

Setiap tahun pemerintah harus menyisihkan ratusan triliun dari APBN untuk membayar utang akibat penyelewengan dana obligasi yang terjadi pada tahun 2000, senilai Rp430 triliun dengan bunga utang sebesar Rp600 triliun. Saat itu dana obligasi ditujukan untuk menyelamatkan bank.

Kebijakan menyisihkan ratusan triliun dari APBN untuk membayar utang dengan cara menyunat subsidi rakyat dan anggaran sosial yang vital seperti kesehatan. Maka publik dapat melihat saat ini buruknya sistem jaminan dan layanan kesehatan negara guna menghadapi wabah corona.

Liberalisasi ekonomi di tengah pandemi juga kian tercium aroma busuknya. Ketika pemerintah menerbitkan Omnibus Law, menyederhanakan 70 lebih undang-undang menjadi satu undang-undang payung demi memikat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan obsesi penguasa untuk melakukan liberalisasi ekonomi secara sempurna.

Serta yang paling nyata, tidak ada kesungguhan pemerintah atasi wabah. Justru mengupayakan new normal life di saat wabah semakin meningkat penyebarannya. Mereka sebut akan memberlakukan protokol kesehatan. Dengan dalih ekonomi negara harus terus berjalan tapi jiwa rakyat tak menjadi prioritas untuk diselamatkan. Makin jelas dan terang benderang dalam kepemimpinan kapitalis yang diutamakan ialah uang dan keuntungan. Bukan keselamatan manusia.

Sejatinya wabah corona menjadi cambuk bagi negeri ini untuk kembali mengoreksi rezim dan sistem yang diterapkan. Keduanya harus mendapat perhatian yang besar, dan sudah saatnya menjadikan Islam sebagai satu-satunya sistem untuk memperbaiki kondisi negeri. Sebagaimana pantun berikut ini: “Bunga Mawar , Bunga Melati. Islam Penawar, Solusi Negeri.”

Sistem Islam Menenteramkan Jiwa

Sistem kapitalisme terus menorehkan catatan buruk sepanjang masa kepemimpinannya. Berbeda halnya dengan Islam. Negara Islam menjamin kesejahteraan rakyat hasil dari penerapan hukum Allah SWT.

Memberikan layanan kesehatan kepada warga negaranya dan kaum kafir menjadi saksi atas hal itu. Sebagai contoh, Gomar, salah seorang pemimpin dalam masa Napoleon selama perang yang dilancarkan Perancis untuk menduduki Mesir, menggambarkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan berusia 600 tahun yang ia lihat.

“Semua orang sakit biasa pergi ke Bimaristan (rumah sakit) bagi kaum miskin dan kaum kaya, tanpa perbedaan. Dokter berasal dari banyak tempat di wilayah timur, dan mereka juga mendapat bayaran yang baik. Ada apotek yang penuh dengan obat-obatan dan instrumentasi, dengan dua perawat yang melayani setiap pasien. Ketika selesai dirawat, setiap pasien akan diberikan lima keping emas sehingga para mantan pasien itu tidak perlu bekerja segera setelah ia meninggalkan rumah sakit.”

Ibnu Aljawzi juga menuliskan dalam bukunya mengenai kehidupan Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz, bahwa Umar bertanya kepada para gubernurnya di seluruh negeri untuk menghitung jumlah semua orang-orang buta, orang-orang berpenyakit kronis dan orang-orang cacat.

Khalifah Umar kemudian memberikan seorang pemandu bagi setiap orang buta dan dua orang pembantu bagi setiap orang berpenyakit kronis atau orang cacat di seluruh negeri Islam yang membentang dari Cina di timur hingga ke Maroko di barat, dan Rusia di utara hingga ke Samudera Hindia di selatan.

Khalifah Umar juga meminta para gubernur untuk membawa kepadanya orang-orang miskin dan tidak mampu. Beliau menutupi semua kebutuhan mereka yang diambil dari baitulmal. Lalu beliau bertanya siapa di antara mereka yang punya utang dan tidak mampu membayarnya, kemudian membayarkan utang-utang mereka secara penuh dengan dana yang diambil dari baitulmal.

Coba kita bandingkan dengan sistem kapitalis. Ketika pemerintah berutang, siapa yang membayar? Siapa lagi kalau bukan publik atau warga negara, alias kita semua.

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di bawah kekuasaan Islam terjamin. Bahkan pada masa Khalifah Alwalid Ibnu Abdul Malik, Khalifah memerintahkan rakyat untuk tidak mengemis melainkan meminta kepada negara jika mereka tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka.

Sementara dalam sistem kapitalisme, pemerintah berupaya terus menghisap uang rakyat lewat BPJS dan berbagai pajak. Memprihatinkan bukan?

Jika rakyat tidak puas dengan kepemimpinan kapitalis, memang sudah saatnya menuntut diterapkannya Islam dalam naungan Khilafah. Terbukti Khilafah menenetramkan jiwa serta menjamin segala kebutuhan rakyatnya.  [MNews]