UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Setengah Hati Menghapus UU Cacat

Beraneka respons mengemuka di ruang publik. Banyak yang beranggapan bahwa putusan MK nggantung, serba nanggung, ambigu, dan berpotensi multitafsir. Sikap ambivalen MK terkesan “malu-malu kucing” untuk membatalkan UU cacat. Bagaimana mungkin UU yang inkonstitusional, tetapi pasal demi pasalnya tetap berlaku? Sungguh logika hukum yang aneh bin ajaib.

Baca Selengkapnya

Pembatalan UU Ciptaker, Putusan Politik Membohongi Publik?

Rakyat hanya mendapat “angin surga”, padahal hanya menunggu waktu untuk “menuai badai” yang timbul akibat penerapan UU Ciptaker. Amar putusan MK dinilai ambigu dan membingungkan, terkesan pula adanya “win-win solution”. Selain itu, terlihat bukan seperti putusan hukum, melainkan putusan politik. Upaya mempermainkan dan membohongi rakyat?

Baca Selengkapnya

[Editorial] UU Ciptaker Bukti Ruwetnya Sistem Hukum Sekuler

Dalam pengesahan UU Cipta Kerja, begitu banyak kelemahan yang ditemukan. Mulai soal prosedur pembuatan atau aspek formilnya, hingga aspek yang mendasar, berupa aspek materiilnya. Maka, alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang digembar-gemborkan, keberadaan UU ini malah merugikan masyarakat banyak dan menguntungkan para investor.

Baca Selengkapnya