Inspiratif dan Mencerdaskan
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi. Kedudukannya tidak lebih berharga dibanding sebidang tanah yang juga merupakan faktor produksi. Maka, kesejahteraan pekerja bukanlah yang utama.
Baca Selengkapnya
Pemegang kebijakan itu berkewajiban mengurusi rakyatnya, bukan melanggengkan para kapital. Karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban.
Baca Selengkapnya
Dikutip dari fspmi.or.id (13/4/2021), aksi ini diikuti 10.000 buruh, 1.000 pabrik di 150 kabupaten/kota di 20 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Baik aksi lapangan maupun aksi virtual, secara serentak dengan satu agenda yang sama, yaitu menuntut dicabutnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan isinya yang lebih banyak mendegradasi hak buruh.
Baca Selengkapnya
UU Ciptaker yang penuh kontroversi telah disahkan oleh DPR dan rakyat siap menuai risiko berkepanjangan. Apa saja?
Baca Selengkapnya
Demi mendatangkan investor dan menekan biaya produksi, upah buruh semakin kecil dipayungi sejumlah regulasi. Lantas bagaimana nasib keluarga para buruh?
Baca Selengkapnya
Prof. Suteki pun menyoroti UU Cipta Kerja yang menjadi induk Perpres 10/2021 juga perlu di-review, karena masih sangat mungkin suatu saat investasi industri baru miras itu akan dibuka.
Baca Selengkapnya
Forum ini mengungkapkan sistem negara demokrasi yang menyerahkan kedaulatan di tangan manusia, dianalisis menjadi faktor penentu celah masuknya kepentingan oligarki dalam menyusun regulasi.
Baca Selengkapnya
Lantas Megawati melontarkan pernyataan yang kini viral, “Susah-susah bikin halte, enak aja dibakar-bakar, emangnya duit lo?”
Baca Selengkapnya
Dalam demokrasi, rakyat cukup diminta bersuara sekali dalam 5 tahun, lalu rakyat diminta tidak bersuara selama 5 tahun.
Baca Selengkapnya
Demokrasi tak benar-benar memberi ruang kebebasan bagi semua orang. Rakyat harus terus menerima kenyataan bahwa suara mereka kalah telak oleh kekuatan pemilik modal.
Baca Selengkapnya