Inspiratif dan Mencerdaskan
Pembahasan Perpres soal miras masih menyisakan istilah baru yang disandingkan dengan mabuk miras, yaitu “mabuk agama”. Bahkan, ada kalangan yang menilai “mabuk agama” lebih bahaya dari mabuk miras. Bagaimana kaum muslimin harus bersikap?
Baca Selengkapnya
Yang dicabut bukan Perpresnya, tetapi hanya lampirannya. Itu pun hanya lampiran Bidang Usaha No. 31 dan No. 32. Pasal 6 ayat 1 Perpres 10/2021 tetap berlaku. Ini artinya, peluang investasi miras masih memiliki payung hukum. Peluang untuk melegalkan investasi miras masih ada meski ditunda. Ayo kawal terus!
Baca Selengkapnya
“Barang haram walau ada yang menginginkan, tetap tidak boleh diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan,” tegasnya.
Baca Selengkapnya
Dalam sistem yang berakar pada sekularisme, faktanya miras tetap diizinkan beredar meski dengan embel-embel dibatasi dan diawasi.
Baca Selengkapnya
Dr. Arim mengungkapkan akar masalah miras bukan Perpres dan UU Cipta Kerja, tetapi sistem ekonomi kapitalis karena miras adalah barang yang boleh diperjualbelikan.
Baca Selengkapnya
Prof. Suteki pun menyoroti UU Cipta Kerja yang menjadi induk Perpres 10/2021 juga perlu di-review, karena masih sangat mungkin suatu saat investasi industri baru miras itu akan dibuka.
Baca Selengkapnya
Pertanyaannya, dengan dicabutnya klausul mengenai investasi miras, akankah bahaya dan peredaran miras akan hilang, mengingat ini dilahirkan sebagai bentuk pengejawantahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
Alih-alih melarang produksi dan peredarannya, pemerintah malah membuka investasi industri miras. Benarkah Indonesia telah hilang arah?
Baca Selengkapnya
Bukankah penguasa negeri ini muslim? Mayoritas rakyatnya juga muslim. Mengapa tetap diputuskan kebijakan yang tak “waras” ini? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan?
Baca Selengkapnya