Kubur Islam Liberal, Hidupkan Syariat Kafah!

Wah, Ade Armando mengatakan bahwa jawaban atas kesempitan berpikir dalam beragama di Indonesia adalah menghidupkan kembali Islam liberal, yakni membebaskan manusia untuk berpikir ketika menafsirkan ajaran Islam. Lalu ia membandingkan dengan umat Kristen yang dipandangnya maju setelah memerdekakan diri dari kungkungan berpikir para pemuka agama di masa lalu. Bukankah pernyataannya ini menyudutkan dan mengolok-olok Islam? Tulisan ini akan mengkritisi dan meluruskan pernyataan Ade tersebut.

Baca Selengkapnya

Kontroversial, Sinta Nuriyah menyatakan Jilbab tidak Wajib. Pakar Politik Asma Amnina: Corong Liberalisasi Islam

Bagi pakar politik Islam, Ustazah Asma Amnina, pernyataan Sinta Nuriyah tentang jilbab tidak wajib bagi perempuan muslim tersebut sebenarnya tidak menggagetkan. “Hal ini justru makin mengukuhkan bahwa beliau itu adalah corong bagi liberalisasi Islam,” ujar Ustazah Asma pada MNews, 19/1/2020.

Baca Selengkapnya

[Editorial] Ujian Umat di Tengah Gencarnya Fitnah Islam Moderat

Umat Islam terus digempur gagasan Islam moderat. Bahkan, tidak sedikit ulama dan ormas Islam yang rela menjadi “amplifier” gagasan yang sejatinya merusak Islam. Oleh karena itu, ke depan umat Islam masih harus menguatkan kesabaran. Fitnah ini akan terus menjadi ujian bagi perjuangan penegakan syariat Islam, sekaligus menyaring siapa saja yang istikamah di barisan pejuang dan yang berposisi di seberang.

Baca Selengkapnya

[News] Pakar Ekonomi Islam: Pengelolaan Milik Umum Wajib dengan Paradigma Riayah, Bukan Bisnis

Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum berbasis negara atau (state based management) dilakukan dengan paradigma riayah, bukan paradigma bisnis. Negara sebagai wakil rakyat wajib mengelola sumber utama APBN, serta haram menyerahkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam milik umum kepada swasta, baik lokal apalagi asing.

Baca Selengkapnya

[News] Penjualan Aset Negara, Pakar Ekonomi Islam: Pahami dengan Cermat Kategori Kepemilikannya

Terkait penjualan aset negara, harus memahami dengan cermat, apakah perusahaan negara itu masuk kategori milik umum atau negara? Hal ini karena terkait implikasi dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda yang akan menjadikan boleh atau tidaknya menjual aset negara kepada pihak swasta maupun individu. —Dr. Arim Nasim S.E, Ak.. (Pakar Ekonomi Islam)

Baca Selengkapnya