[Editorial] Ujian Umat di Tengah Gencarnya Fitnah Islam Moderat

Umat Islam terus digempur gagasan Islam moderat. Bahkan, tidak sedikit ulama dan ormas Islam yang rela menjadi “amplifier” gagasan yang sejatinya merusak Islam. Oleh karena itu, ke depan umat Islam masih harus menguatkan kesabaran. Fitnah ini akan terus menjadi ujian bagi perjuangan penegakan syariat Islam, sekaligus menyaring siapa saja yang istikamah di barisan pejuang dan yang berposisi di seberang.

Muslimah News, EDITORIAL — Makin hari pengarusan gagasan Islam moderat makin masif saja. Caranya pun tidak lagi bersembunyi di balik lontaran kalimat-kalimat manis oleh para aktor liberalis bayaran. Narasinya sudah sampai pada taraf menggugat syariat Islam yang–mirisnya–malah diamini negara dalam berbagai bentuk kebijakan.

Negara tampak makin alergi dengan segala hal berbau syariat Islam, kecuali jika aturan itu menguntungkan. Para pejabatnya pun kian berani melontarkan kata-kata yang menyudutkan Islam dan umat Islam. Seakan-akan seluruh persoalan bangsa terjadi akibat perbuatan umat Islam dan akibat penerapan syariat Islam.

Mereka terus berusaha menjauhkan umat dari keinginan hidup dengan syariat kafah, bahkan memaksa mereka melanggar syariat atas nama moderasi Islam yang berkelindan dengan gagasan semisal demokrasi, HAM, toleransi, kesetaraan gender, dan sejenisnya.

Mereka bahkan memberi stigma pada beberapa ajaran Islam dan gagasan penegakan syariat sebagai kejahatan tidak terampuni. Seolah-olah semua akan membawa bangsa ini pada kehancuran dan perpecahan.

Padahal, siapa pun bisa melihat bahwa sistem yang hari ini mereka tegakkan justru telah gagal membawa umat pada kebaikan dan kesejahteraan. Sistem ini bahkan telah sukses melahirkan begitu banyak kerusakan.

Berbagai krisis terjadi di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, hankam, hingga moral. Bahkan, negeri yang memiliki potensi sumber daya manusia dan alam melimpah ruah ini justru jatuh dalam cengkeraman penjajahan, tidak punya wibawa dan kedaulatan.

Alat Melanggengkan Kekuasaan

Masifnya pengarusderasan moderasi Islam memang sejalan dengan menguatnya pengaruh oligarki kekuasaan dan liberalisasi ekonomi yang makin gencar. Maklum, perampokan dan penjualan kekayaan umat yang legal terjadi dalam sistem ini selalu mendapat tentangan keras dari umat Islam yang ajarannya antipenjajahan.

Syariat Islam memang mengatur bagaimana politik dan ekonomi harus dijalankan. Politik Islam menempatkan negara sebagai pengurus dan penjaga umat, mengajarkan kemandirian dan kedaulatan, pantang tunduk pada uang, apalagi pada kekuatan global. Ini berbeda jauh dengan politik sekuler liberal yang sedang diterapkan.

Sistem ekonomi Islam melarang riba, swastanisasi sumber daya alam, kapitalisasi layanan publik, dan mencegah kolaborasi penguasa dengan pengusaha sehingga keadilan dan kesejahteraan menjadi niscaya untuk diwujudkan. Ini pun sangat bertentangan dengan sistem ekonomi yang tegak sekarang.

Islam pun menjaga masyarakat dengan sistem sosial, budaya, hankam, dan hukum yang agung dan berkeadilan, melarang segala hal yang bisa melanggengkan kerusakan seperti budaya permisif dan hedonis. Sistem sanksi Islam bahkan dikenal berat dan tegas sehingga menutup celah pintu pelanggaran.

Sebaliknya, sistem sekuler yang tegak hari ini justru membiarkan berbagai kerusakan di tengah masyarakat, karena masyarakat seperti ini akan menjadi ceruk pasar potensial bagi berbagai produk industri kapitalis yang nirnilai halal/haram, termasuk industri pornografi-pornoaksi dan tren produk having fun.

Wajar jika umat yang paham hukum-hukum Islam berpotensi menjadi ancaman bagi para pengusung sistem sekuler liberal dan bagi eksistensi sistem yang sedang tegak. Sehingga mereka terus berupaya menjauhkannya dari umat dan memastikan mayoritas umat tetap dalam kondisi bodoh akan Islam, bahkan membenci syariat agamanya.

Stigma teroris, radikal, dan fundamentalis pun mereka jadikan sebagai alat pukul untuk membungkam benih-benih perubahan ke arah Islam. Mereka buat berbagai peta jalan yang menjauhkan generasi dari Islam kafah, terutama di bidang pendidikan, termasuk di pesantren, madrasah, hingga majelis-majelis pengajian.

Arah kelembagaan, kurikulum, hingga para pendidiknya pun semua dimoderasi dan dideradikalisasi atas nama kemajuan dan perdamaian. Berbagai aturan, kelembagaan, bahkan rencana aksi dan berbagai modul mereka buat agar upaya pemberangusan ini berjalan sistematis dan menjadi legal.

Mereka pun menyasar semua komunitas, mulai dari orang tua, mahasiswa, remaja, hingga anak-anak, dan kalangan perempuan, demi menutup celah bangkitnya kesadaran politik Islam. Mereka merangkul kalangan ulama su‘, intelektual, aktivis sekuler, lembaga pendidikan (termasuk pendidikan Islam), dan media sebagai aktor partner dalam menyukseskan moderasi yang sejatinya merupakan deideologisasi Islam.

Ngekor Proyek Barat

Apa yang dilakukan para penguasa di negeri muslim terbesar ini, sesungguhnya sejalan dengan apa yang diinginkan Barat. Mereka seakan memosisikan diri sebagai antek yang ngekor pada kehendak Barat demi kompensasi dukungan politik bagi kekuasaan mereka.

Sebagaimana diketahui, sejak negara pemimpin blok sosialis komunis, Uni Soviet, runtuh pada awal abad 20-an, Barat begitu khawatir akan munculnya kebangkitan politik Islam. Islam politik atau Islam ideologis ini memang berpeluang besar menggantikan peradaban busuk kapitalisme global serta menghentikan hegemoni dan penjajahan mereka di dunia Islam.

Beberapa tokoh politik Barat, termasuk pemimpin Amerika, selalu menyebut Islam politik atau Islam ideologis ini sebagai bahaya hijau. Lalu menyebutnya sebagai biang terorisme yang akan mengancam nilai-nilai Barat, bahkan mengancam fondasi masyarakat sekuler dan demokratis yang selalu mereka agung-agungkan.

Mereka menyerukan agar seluruh negara Barat dan dunia secara keseluruhan bekerja sama untuk memerangi Islam politik yang kekuasaannya akan membentang dari timur ke barat. Amerika bahkan memimpin gerakan global melawan Islam politik ini atas nama gerakan global melawan teror setelah sebelumnya merekayasa berbagai peristiwa untuk memonsterisasi gerakan Islam fundamental.

Beberapa pemimpin negara Eropa juga mengeluarkan aturan atau kebijakan yang secara frontal menyerang Islam, memarginalkan, serta mendiskriminasi atau menebar fobia kepada umat Islam. Pemerintah Prancis, misalnya, mengeluarkan UU yang melarang hijab dan membatasi pendidikan bagi anak-anak muslim. Begitu pun di Belanda, Belgia, Jerman, Swiss, dan Austria muncul berbagai aturan yang menunjukkan spirit Islamofobia.

Adu domba pun dibuat sebagai cara melemahkan umat Islam. tidak tanggung-tanggung, rekomendasi ini tertera pada sebuah buku berjudul Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies yang ditulis Cheryl Benard, peneliti dari RAND Corporation, lembaga think tank Amerika, dan dirilis pada 2003.

Dalam bukunya, Cheryl menyebut bahwa Islam adalah musuh utama yang akan mengubah ideologi dunia (kapitalisme). Ia pun mengklasifikasikan umat Islam menjadi empat golongan berdasarkan kadar penerimaan mereka terhadap nilai-nilai Barat, terutama demokrasi, HAM, dan hak-hak perempuan.

Keempat golongan itu adalah (1) kelompok fundamentalis yang disebut antinilai-nilai Barat dan ingin menegakkan Khilafah; (2) kelompok tradisionalis yang fokus pada aspek kerohanian dan apolitis; (3) kelompok modernis yang masih ramah terhadap nilai-nilai Barat dan mengompromikan keduanya; dan (4) kelompok sekularis yang menerima dan membela nilai-nilai dan sistem Barat.

Ia pun merekomendasikan strategi belah bambu yang dipandang pas untuk menghadapi masing-masing golongan ini. Utamanya, ia memosisikan kelompok fundamentalis sebagai musuh bersama dan merangkul kelompok yang lain sebagai mitra untuk menghadapi kalangan fundamentalis.

Amunisi Melawan Islam

Dalam bukunya, ia pun menyebutkan bahwa dunia Islam harus dilibatkan dalam pertarungan (ideologi) dengan menggunakan nilai-nilai (Islam) yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Amerika menyiapkan mitra, sarana, dan strategi demi mencegah penyebaran Islam politik, sekaligus memenangkan pertarungan ideologi ini.

Menurutnya, AS tidak boleh terkesan menentang Islam. Sehingga dalam jangka panjang, AS harus menemukan cara untuk mengatasi problem-problem ekonomi, sosial, dan politik yang dipandang bisa menumbuhsuburkan radikalisme Islam.

Sebagai follow up, RAND Corporation melakukan sebuah penelitian panjang, lalu pada 2007 mengeluarkan laporan yang berjudul Building Moderate Muslim Network. Melalui laporan ini, RAND Corporation menyodorkan strategi lebih detail dan aplikatif tentang cara memenangkan pertarungan. Yakni dengan mengonsolidasikan potensi kalangan muslim moderat dalam sebuah kerja berbasis jejaring demi menghadapi apa yang mereka sebut fundamentalisme Islam.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa memenangi pertempuran tidak hanya bisa mengandalkan perang militer, tapi yang lebih penting adalah melancarkan perang pemikiran. Salah satu caranya adalah merebut penafsiran dari tangan kelompok fundamentalis, lalu menyesuaikannya dengan kondisi kekinian, termasuk dengan undang-undang internasional menyangkut demokrasi, HAM, dan problem perempuan (kesetaraan gender).

Rekomendasi lainnya adalah meredefinisi istilah Islam moderat, yakni sebagai Islam yang ramah terhadap nilai-nilai Barat. Islam seperti inilah yang mereka anggap sangat penting untuk mendukung kepentingan politik AS.

Oleh karenanya, RAND Corporation menyarankan agar pemerintah AS memberi dukungan kepada lembaga atau individu yang turut mengusung dan mempromosikan gagasan Islam moderat sebagai partner dalam membatasi gerakan Islam dan mereduksi bahayanya. Lembaga atau individu itu adalah dari kalangan media massa, ulama/mubalig, aktivis/LSM, ormas, pesantren, lembaga pendidikan, intelektual, influencer, dan lain-lain.

Setidaknya ada 11 rumusan isu yang menjadi tolok ukur pencapaian target proyek ini, yakni: bagaimana respons terhadap kekerasan, bagaimana dukungan terhadap demokrasi dan isu HAM, bagaimana pandangan terhadap kebebasan beragama, dan hak individu untuk berganti agama. Juga bagaimana dukungan terhadap penerapan sanksi Islam, bagaimana dukungan terhadap negara yang menerapkan hukum-hukum sipil Islam, bagaimana pandangan terkait hak-hak minoritas dan dukungan terhadap nonmuslim menjadi pemimpin, juga dukungan terhadap pembangunan tempat ibadah, dan terakhir adalah bagaimana dukungan terhadap UU nonsyariat.

Untuk level Indonesia, Kemenag menetapkan indikator keberhasilan moderasi dalam empat poin, yakni (1) komitmen kebangsaan; (2) toleransi, termasuk menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama; (3) antikekerasan, termasuk kekerasan verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan; (4) penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya.

Kuatkan Sabar dan Ikhtiar

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami alasan hari-hari ini umat Islam terus digempur oleh gagasan Islam moderat. Bahkan, tidak sedikit ulama dan ormas Islam yang rela menjadi amplifier gagasan yang sejatinya merusak Islam.

Oleh karena itu, ke depan umat Islam masih harus menguatkan kesabaran. Fitnah ini akan terus menjadi ujian bagi perjuangan penegakan syariat Islam, sekaligus menjadi saringan untuk memilah siapa yang istikamah berada di barisan pejuang dan siapa yang berposisi di seberang.

Hanya saja, seberat apa pun tantangan, tentu tidak boleh melemahkan keyakinan bahwa ujung dari perjuangan ini adalah janji kemenangan. Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar menyadarkan umat dengan akidah dan pemikiran-pemikiran Islam. Juga membongkar hakikat yang ada di balik proyek arahan Barat agar umat memahami bahwa hanya Islamlah sumber kemuliaan dan asas kebangkitan yang harus sungguh-sungguh diperjuangkan. [MNews/SNA]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *