Moderasi Beragama, Strategi Barat Mengadang Kebangkitan Islam (Bagian 2/2)

Sambungan dari Bagian 1/2

MuslimahNews.com, FOKUS — Sungguh, ada banyak wujud moderasi yang ditunjukkan oleh rezim ini. Contohnya, TWK KPK yang tampak jelas sebagai upaya untuk membersihkan KPK dari radikalisme yang terembus melalui isu adanya Taliban dalam KPK. Demikian pula sistem screening seleksi ASN agar kementerian/lembaga tidak dimasuki oleh kelompok anti-Pancasila dan NKRI. Sementara, di kalangan prajurit, ada seruan untuk tidak bersikap fanatik terhadap agama karena memandang semua agama sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. 

Seribu Cara Penguatan Moderasi Beragama

Upaya menjauhkan syariat Islam tidak hanya melalui penyebarluasan pemikiran moderat, tetapi juga melalui berbagai regulasi yang makin menjauhkan umat dari aturan Allah Swt.. Melalui RUU Larangan Minuman Beralkohol, pemerintah berusaha melegalkan minuman beralkohol pada segmen dan untuk kepentingan tertentu. Pengesahan menjadi UU jelas membuka peluang tersebarnya minuman haram dalam masyarakat muslim. Padahal, sudah jelas Islam mengharamkannya dan menganggapnya sebagai induk kemaksiatan.

Terbitnya Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur investasi industri minuman keras jelas menimbulkan protes berbagai kalangan karena menghalalkan miras. Meski kemudian dicabut, kemunculan Perpres tersebut menjadi sinyal arah arah yang hendak tertuju.

Negara seolah tidak henti melanggar syariat. Pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Oktober 2021 adalah salah satu buktinya. Rakyat kembali menjadi korban regulasi kapitalistik ini. Anehnya, pejabat negara mengklaim bahwa ‘Indonesia menjalankan kebijakan ekonomi Islam’. Jelas ini alasan untuk menutupi aroma busuk aturan yang mereka lahirkan.

Masuknya RUU Ekonomi Syariah ke dalam Program Legislasi Nasional 2022 sejatinya adalah racun yang membius umat. Rendahnya kesadaran politik umat membuat umat tertipu dengan label “syariah” yang pada kenyataannya jauh dari aturan yang Allah kehendaki. Kenyataan bahwa Indonesia terus menumpuk utang dalam skema riba sudah cukup jelas menunjukkan dasar pijakan regulasi yang terbangun di atasnya.

Khilafah Islamiah, Wujud Nyata Persatuan Umat

Moderasi beragama akan terus menyelusup ke setiap relung kehidupan umat. Inilah strategi terakhir Barat untuk menghancurkan Islam dan kaum muslim setelah Barat tidak meraih kemenangan melalui peperangan militer. Barat hendak memecah belah kaum muslim dan menghalangi terwujudnya persatuan umat. Kaum muslimin yang tidak memiliki kesadaran politik akan tertipu dan terperangkap dalam fatamorgana kebebasan Barat yang melenakan.

Sejatinya, moderasi beragama adalah istilah asing yang disusupkan Barat yang tidak dikenal sedikit pun dalam khazanah Islam. Bila mengusung moderasi beragama, umat tidak akan maju dan berdaulat apalagi memiliki kekuatan adidaya. Justru sebaliknya, moderasi membuat umat menyiapkan sendiri kuburan kehancurannya di bawah kaki penjajah Barat.

Oleh karena itu, wajib untuk membangun kesadaran politik umat dengan politik Islam sehingga umat memahami siapa sejatinya musuh kaum muslimin dan tidak terjerumus dalam pemikiran asing yang menyesatkan. Wajib pula untuk membimbing umat agar menyadari bahwa umat Islam adalah satu laksana satu tubuh dan yakin bahwa persatuan umat adalah satu keniscayaan. Khilafah Islamiahlah yang mampu menjadi wadah persatuan umat sebagaimana terwujud pada masa lalu dalam peradaban Islam yang agung dan mulia.

Untuk itu, perjuangan menegakkan kembali Khilafah Islamiah harus makin bergelora. Butuh keberadaan para pengemban dakwah yang gigih berjuang membangun kesadaran umat. Keteguhan, keistikamahan, dan kedalaman berpikir politik pengemban dakwah adalah satu keniscayaan sebagaimana keikhlasan dan keyakinan kuat akan datangnya pertolongan Allah Taala. Sungguh, fajar Khilafah akan segera terbit. Wallahualam. [MNews/Gz]