[Tapak Tilas] Muslim Kashmir, Penduduk “Surga” yang Penuh Derita

Penulis: Siti Nafidah Anshory, M.Ag.

MuslimahNews.com, TAPAK TILAS – Dua tahun lalu, tepatnya 5 Agustus 2019, Narendra Modi dari Partai Nasionalis Bharatya Janata (BJP) berhasil naik ke tampuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri India. Peristiwa ini menjadi momentum bertambahnya penderitaan muslim Kashmir di bawah penguasa Hindu hingga sekarang.

Kala itu, pemerintahan Modi mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir yang sudah berlangsung lebih dari 7 dekade. Mereka lalu mengerat wilayah Kashmir menjadi dua negara bagian, yakni Jammu dan Ladakh, lalu memerintah langsung keduanya dari New Delhi, ibukota India.

Perombakan administratif dan politik ini telah menuai protes dari warga muslim Kashmir. Alih-alih mendapatkan status merdeka yang selama ini didamba, mereka justru kian masuk dalam cengkeraman kekuasaan nasionalis Hindu radikal.

Saat itu, aksi besar-besaran muncul dimana-mana. Namun, pemerintahan India meresponsnya dengan pemberlakuan operasi militer dan keamanan. Ratusan orang ditangkap dan dipenjarakan di pusat-pusat penahanan darurat di kota-kota Srinagar, Baramulla, dan Gurez, India. Mereka terdiri dari kalangan mahasiswa, intelektual, profesor, dan ulama.

Di bawah kepemimpinan PM Modi ini, dendam yang dalam dari radikalis Hindu seakan mendapat legitimasi politik. Modi memang dikenal keras terhadap umat Islam. Tidak hanya di Kashmir, tetapi juga di wilayah lain India secara keseluruhan.

Sejak menjadi PM, Modi menerapkan berbagai kebijakan yang diskriminatif dan represif kepada warga negara muslim. Umat Islam dilarang menampakkan simbol-simbol Islam. Jemaah salat di masjid pun mendapat pembatasan. Namun, pada saat yang sama ia menghidupkan tradisi Hindu di pemukiman muslim.

Kashmir Menerima Islam dengan Damai

Kashmir yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam merupakan daerah penting karena memiliki wilayah strategis secara geopolitik dan geostrategi. Wilayah ini berlokasi di ujung barat Pegunungan Himalaya dan dikenal sangat subur karena dialiri air lembah dari sungai-sungai dan dikelilingi pegunungan.

Pada masa pra-Islam, kawasan subur itu dikuasai oleh kerajaan Hindu atau Buddha. Mereka kerap berperang satu sama lain atas nama agama. Lalu, saat Islam masuk ke India pada abad ke-8, masuk pula pengaruhnya ke wilayah Kashmir.

Baca juga:  Akhiri Pendudukan Rezim Kufar India terhadap Kashmir

Namun, masifnya proses islamisasi di Kashmir diawali dengan invasi oleh kekuatan Mongol sekitar abad ke-14. Salah satu panglimanya bernama Rinchen Shah berhasil menduduki Kashmir. Kemudian, melalui jalan yang panjang, ia berhasil mengangkat dirinya sebagai penguasa di Ladakh.

Konon untuk menarik simpati rakyat, ia berniat masuk agama Hindu.  Namun, para Brahmana menolaknya karena terkait dengan masalah kasta.

Sejalan dengan itu, datanglah pendakwah muslim bernama Bulbul Shah dari Turkistan. Kehebatan akhlaknya, justru membuat penguasa Ladakh itu tertarik untuk masuk Islam. Bahkan, tidak hanya dia, rakyat Kashmir pun berbondong-bondong masuk Islam.

Dengan demikian, proses islamisasi di Kashmir sebetulnya berjalan secara alami. Nyaris tak ada pertumpahan darah sedikitpun. Namun, para penguasa Hindu terutama dari kalangan Brahmana terus berupaya merebut kembali kekuasaan dan pengaruhnya atas wilayah dan penduduk Kashmir hingga konflik-konflik horizontal kerap terjadi di antara dua penganut agama itu.

Masa kekuasan Rinchen Shah dipandang cukup kuat. Banyak prestasi yang berhasil dicapai, seperti soal stabilitas dan perdamaian. Ia juga terkenal sangat adil dalam penerapan hukum Islam. Siapa pun yang bersalah, sekalipun ia anak pembesar, akan dia hukum secara setimpal.

Rinchen juga terkenal sebagai arsitek yang ulung. Ia berhasil mendirikan kota ‘Rinchanapur’, yang sekarang jadi bagian dari kota Srinagar. Dia juga yang membangun masjid pertama di Kashmir, serta membangun sebuah situs untuk mengenang jasa-jasa gurunya, Bulbul Shah.

Antara Konflik dan Dendam

Untuk selanjutnya, dari masa ke masa penguasa Kashmir datang silih berganti. Namun yang pasti, Kashmir telah berubah menjadi salah satu negeri Islam karena mayoritas penduduknya muslim. Tradisi hidupnya pun sangat kental dengan budaya Islam, meskipun tradisi Hindu masih dipraktikkan sebagian penduduk yang tidak menerima Islam.

Saat Inggris mulai menjajah anak benua India, Kashmir pun tak luput dari cengkeramannya. Pada masa itu, Inggris menerapkan politik belah bambu. Inggris memilih mendukung kerajaan-kerajaan Hindu dalam upaya merebut kembali kekuasaan mereka dari kalangan umat Islam.

Baca juga:  [News] Represifnya Tindakan India terhadap Ikon Perjuangan Muslim Kashmir

Praktis pada era penjajahan ini, muslim Kashmir yang mayoritas justru hidup di bawah kekuasaan raja-raja Hindu yang disokong Inggris. Mereka memerintah dengan cara represif serta menerapkan kebijakan-kebijakan zalim dan diskriminatif atas warga negara muslim.

Hal ini terus berlangsung, baik saat  pemerintah nasional India mulai berdiri tahun 1946 dan Inggris menjanjikan kemerdekaan pada 1947 hingga pada 1957 Inggris ‘benar-benar’ memerdekakan India dan Pakistan sebagai dua negara yang berbeda.

Dengan kata lain, sejak 1946-1947 Kashmir telah berubah menjadi pusat konflik bagi keduanya. Mereka saling mengklaim wilayah Kashmir adalah bagian dari negaranya. Padahal, penduduk Kashmir sendiri menginginkan menjadi negara yang mandiri, atau setidaknya bergabung dengan saudara seakidahnya di Pakistan.

Itulah mengapa, konflik bersenjata kerap terjadi di antara kedua negara. Apalagi ketika Inggris memerdekakan India, gerilyawan muslim Kashmir berusaha menjatuhkan raja Hindu yang berkuasa karena ingin bergabung dengan Pakistan yang beragama Islam. Lalu, raja Hindu di Kashmir pun meminta perlindungan dari India dengan imbalan siap menjadi bagian negara India.

Sejak itulah konflik terus berlanjut antara tiga wilayah: Kashmir, Pakistan dan India. Puluhan ribu penduduk sipil, gerilyawan, dan pasukan pemerintah telah gugur dalam berbagai konflik di wilayah Kashmir.

Mainan Negara-Negara Besar

Tidak bisa ditutup-tutupi, isu Kashmir menjadi alat politik negara-negara Barat, mulai dari Inggris hingga Amerika untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah anak benua India. Ketiadaan payung khilafah bagi umat Islam, membuat kasus ini tak pernah bisa diselesaikan.

Sejak 1947, setidaknya telah terjadi empat kali perang besar antara India dan Pakistan menyangkut soal Kashmir, yakni tahun 1947, 1966, 1984, dan 1999. Di luar itu, terjadi konflik-konflik perbatasan yang tidak jarang menelan banyak korban, termasuk insiden tahun 2019.

Saat ini wilayah Kashmir terbagi menjadi tiga. 43 persen dikuasai India, 37 persen dikuasai Pakistan, sedangkan sisanya dikuasai Cina. Namun, pihak India tetap menginginkan bisa menguasai seluruhnya. Padahal, mayoritas penduduk Kashmir beragama Islam.

Baca juga:  Berdoalah dan Berjuang untuk Membangun Kembali Perisai Kita, Khilafah, sehingga Kashmir yang Diduduki Dibebaskan

Itulah kenapa, sekalipun Kashmir disebut surga dunia, tetapi pada saat yang sama disebut juga sebagai zona paling termiliterisasi di dunia. Bahkan, ada pula yang menyebutnya sebagai wilayah paling berbahaya di dunia.

Pada era 2000-an, konflik menyangkut perbatasan mulai banyak melibatkan Amerika Serikat. Maklum, di era ini Amerika sedang mengokohkan posisinya sebagai penguasa tunggal dunia.

Amerika sangat berkepentingan menjaga stabilitas kawasan karena sedang menghadapi ancaman Cina. Pada saat yang sama, isu penyatuan negeri-negeri Islam dalam satu kepemimpinan khilafah juga kian mencuat ke permukaan dan menjadi alarm bahaya bagi Amerika. Termasuk muncul dalam isu Kashmir yang melibatkan mujahidin lintas wilayah.

Itulah kenapa pada era tersebut, AS mulai mencoba ‘mendamaikan’ kedua negara yang lama bersengketa. Dalam hal ini, AS mengarahkan Presiden Pakistan (Pervez Musarraf) yang berkuasa sejak 1999 hingga 2008 itu untuk melakukan negosiasi menyangkut masalah Kashmir dengan penguasa India.

Pada akhirnya, alih-alih memperjuangkan hak muslim Kashmir untuk merdeka, penguasa Pakistan itu malah sepakat memberi legalitas alias hak bagi orang-orang India di Kashmir, yang berarti memperpanjang penderitaan bagi kaum muslim di sana.

Khatimah

Muslim Kashmir rupanya masih harus bersabar menghadapi makar negara adidaya bersama anteknya. Perjuangan pendahulu mereka harus terus dipelihara dan dipastikan arahnya murni semata demi mewujudkan kedaulatan Islam.

Mereka tidak boleh percaya dengan solusi yang ditawarkan lembaga-lembaga internasional, termasuk para penguasa antek yang telah menjual dirinya kepada Amerika. Mereka harus tetap waspada terhadap segala makar terkait agamanya.

Solusi satu-satunya bagi masalah Kashmir sejatinya sama dengan masalah-masalah lainnya di dunia yakni mewujudkan Khilafah Islam sebagai kekuatan politik pemersatu umat Islam di seluruh dunia yang bisa melawan segala makar negara-negara adidaya dan hegemoninya. Wallahualam. [MNews/Has]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.