[News] Ekonomi Indonesia Tergantung Cina, Pengamat: Modus Cina sebagai Perangkap Kerja Sama Penjajahan

Cina menjadi salah satu negara investor terbesar bagi Indonesia dengan menduduki peringkat kedua setelah Singapura.

MuslimahNews NASIONAL—Merespons pengakuan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bahwa nasib ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari Cina karena ketergantungan yang  masih sangat besar, pengamat politik Islam Dr. Riyan, M.Ag. menyatakan ini adalah modus Cina yang merupakan perangkap kerja sama penjajahan.

“Ketergantungan ini menyebabkan perekonomian Cina akan berdampak pada Indonesia. Apalagi dengan potensi stagflasi, ketika ekonomi negara tirai bambu itu melambat, ekonomi Indonesia juga melambat. Ini merupakan modus Cina yang senantiasa melakukan berbagai macam strategi sebagai perangkap kerja sama penjajahan ekonomi,” ungkapnya pada “Indonesia dalam Jebakan Utang dan Politik China?” di YouTube ngaji shubuh, Senin (6/12/2021).

Terlebih, ia memaparkan, investasi Cina di Indonesia meningkat 9% dan menjadi negara kedua terbesar pemberi utang ke Indonesia. “Cina menjadi salah satu negara investor terbesar bagi Indonesia dengan menduduki peringkat kedua setelah Singapura. Investasi Cina di Indonesia meningkat yaitu menjadi USD2,4 miliar pada semester 1/2020 dari USD2,2 miliar pada semester 1/2019,” jelasnya.

Melewati Batas

Ia menggambarkan jumlah utang luar negeri Indonesia sudah melewati batasnya. “Jebakan utang di Indonesia sudah sampai angka yang sangat mengerikan. Debt trap (jebakan utang -terj.) Indonesia, berupa utang luar negeri Rp6500 T (April 2021), dan diperkirakan mencapai Rp10.000 T (2024). Dengan bunga tahunan (riba) Rp300 T,” urainya.

Ia melanjutkan, tak hanya itu, fakta ke depannya akan makin mengerikan. “Dalam naskah nota keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo tertera pada akhir 2022, utang pemerintah pusat akan mencapai Rp8.110 T. Ini berarti kenaikan luar biasa dibandingkan pada akhir pemerintahan SBY-JK sebesar Rp2.610 T. Bisa dibilang, kenaikannya lebih dari tiga kali lipat,” cetusnya.

Ia pun menyebutkan jumlah angka utang Indonesia kepada Cina totalnya telah mencapai USD21,246 miliar atau sekitar Rp305 T. “Pada data tersebut ada yang menarik dan perlu kita perhatikan, yaitu angka utang luar negeri Indonesia ke Cina yang jumlahnya terus naik hingga mencapai sekitar 474% dalam 10 tahun terakhir,” sebutnya.

Strategi Cina

Ia menjelaskan strategi Cina dalam mengokohkan eksistensinya terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. “Sebuah laporan berjudul Banking on the Belt and Road Inside from a New Global Dataset of 13.427 Chinese Development Projects menyebutkan dana-dana yang disalurkan Cina itu bertujuan untuk pembangunan jalur sutra Belt and Road initiative (BRI). Di Indonesia sendiri dana tersebut digunakan untuk proyek infrastruktur. Memang, Cina memfokuskan BRI ini dalam industri energi dan infrastruktur,” ujarnya.

Ia menyebutkan salah satu investasi Cina di Indonesia berupa infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. “Apakah proyek tersebut akan menjadi jebakan utang Cina seperti yang baru-baru ini terjadi pada Uganda? Jika proyek ini gagal, maka kemungkinan Cina akan meminta kompensasi berupa proyek kereta Jakarta-Surabaya yang mahal, atau jalan lainnya yaitu mengakuisisi dan meminta proyek yang lain, misalnya saja pelabuhan atau bandara. Inilah modus Cina,” tandasnya.

Ia pun membongkar sebuah fakta yang tak terungkap ke publik. “Di luar utang yang tadi telah disebutkan di atas, ada aliran utang tersembunyi Indonesia kepada Cina sebesar Rp246 T. Utang ini tidak tercatat dalam neraca negara atau neraca perusahaan. Di sini Cina punya hak mengeksekusi apabila terjadi ketidakmampuan Indonesia untuk membayar. Inilah yang penting untuk digarisbawahi terkait apakah benar Indonesia masuk dalam jebakan utang Cina,” ungkapnya.

Tak hanya jebakan ekonomi, ia menambahkan, tetapi juga ada jebakan politik. “Terjadi klaim sepihak Cina yang berbasis militer atas laut Cina Selatan termasuk Natuna. Selain itu juga adanya tekanan politik dari Cina ke Indonesia pada kasus Papua merdeka dan Indo-Pasifik,” tuturnya.

Bahkan, ia menilai kebijakan APBN kapitalistik yang berbasis defisit anggaran ini akhirnya melahirkan jebakan utang politik luar negeri rezim yang condong kepada Cina. “Perlu diperhatikan betul hal ini, agar kita tidak terjebak, baik dalam jebakan utang maupun jebakan politik,” tegasnya.

Haram

Ia menandaskan dalam pandangan Islam, utang luar negeri adalah haram. “Utang luar negeri berbasis riba dalam kerangka negara korporasi adalah haram. Ini harus dihindari agar negara tidak berada dalam penguasaan negara lain apalagi negara kafir,” tegasnya lagi.

Tak hanya keharaman dari sisi riba, ia pun menjelaskan sisi keharaman yang belum teredukasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat terutama pada umat Islam sendiri akibat paham sekularisme. “Haram memberi jalan penjajahan untuk orang kafir atau negara kufur. Sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat Al-Qur’an dalam surat An-Nisa [4]: 141 yang berisi Allah melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman,” ungkapnya.

Berdaulat dengan Islam

Ia menyampaikan sudut pandang lain yang harus diketahui oleh masyarakat terutama umat Islam, bahwa agamanya, yakni Islam merupakan sebuah ideologi yang memiliki solusi atau jalan keluar dari penjajahan ekonomi berbasis utang. “Adanya keniscayaan diterapkannya syariat Islam sebagai basis solusi dan arah perubahan yang mendasar untuk mencampakkan kapitalisme dan komunisme,” ujarnya.

Terakhir, ia pun menekankan bahwa rakyat, terutama umat Islam patut mengetahui bahwa ada jalan bagi negara untuk berdaulat dan mandiri, lepas dari jeratan penjajahan ekonomi yang akan membuat rakyat  makin terzalimi. “Pentingnya kita meyakini akan keniscayaan kemandirian dan kedaulatan dalam tingkat individu, masyarakat dan negara dengan diterapkannya ideologi Islam pada kehidupan bernegara. Dalam wujud Negara Khilafah yang akan menjadi payung bagi kepemimpinan dan kemandirian global,” pungkasnya. [MNews/Nvt-Ruh]

Glosarium:

Stagflasi: keadaan inflasi yang sangat tinggi dan berkepanjangan, ditandai dengan macetnya kegiatan perekonomian.