Krisis Kepemimpinan di Lebanon?

Oleh: Syekh Dr. Muhammad Ibrahim

Kepemimpinan pada dasarnya dibuat untuk menangani urusan umat; bukan untuk mendominasi, merebut, apalagi menjarah barang-barang mereka. Sedangkan, kepemimpinan di negara-negara muslim—sejak kehancuran kekhalifahan—dibuat untuk menjaga kepentingan Barat, mengendalikan umat Islam, mencegah terbebasnya mereka dari kolonialisme, sekaligus mencegah kembalinya kekuasaan politik, yang sejatinya telah Allah peruntukkan pada mereka.

Sejak Prancis menyerahkan otoritas kepemimpinan kepada kaum Kristen Maronit, pemerintahan di Lebanon menjadi obsesi para penguasa asing. Fakta ini terhitung lebih buruk daripada pemerintahan diktator di berbagai negeri kaum muslimin lainnya, sebab pemerintahan di Lebanon dikendalikan oleh pemimpin sektarian yang rasis lagi dengki, yang lebih pantas dikatakan sebagai “pimpinan gangster”. Terlebih, mereka adalah sekelompok pendosa yang telah mencuri uang publik, menumpahkan darah, serta memperparah perpecahan di antara rakyat Lebanon.

Selama periode ini, Lebanon mengalami krisis ekonomi baru, di luar banyaknya krisis yang telah dideritanya. Jatuhnya nilai mata uang, makin melonjaknya harga bahan makanan, obat-obatan, layanan kesehatan, dan bahan bakar. Bahkan, beberapa barang menjadi langka akibat tindakan monopoli para kapital dan saudagar besar yang tidak bermoral, yang kebanyakan adalah para penguasa atau sekutu mereka. Krisis baru dan lama ini disebabkan oleh berbagai aspek—yang menandakan tidak adanya pemimpin yang berhasil menangani urusan umat—di antaranya,

  • Sejak Prancis menguasai pada tahun 1920, Lebanon adalah negara rapuh lagi cacat, yang tidak bisa hidup kecuali dengan alat bantu napas. Hal itu terlihat dari otoritas negara regional maupun internasional atasnya, seperti Prancis, Inggris, dan Amerika.
  • Tidak ada pelayanan terhadap urusan umat berdasarkan standar yang sama di mata hukum, tetapi berdasarkan kekuatan sekte. Hal ini membuat Lebanon dapat “meledak” (mengalami pertikaian) di setiap saat sebagaimana beberapa peristiwa yang pernah terjadi, seperti peristiwa Khalde dan Tayouneh–Ain al-Remmaneh.
  • Sistem sektarianisme yang berlaku di berbagai sektor negeri Lebanon menyebabkan perpecahan antar rakyat serta peperangan antar sekte dan mazhab. Masing-masing kelompok bersama pimpinannya melawan kelompok lainnya, lantas memperkuat kefanatikan dan kebencian mereka, terutama terhadap kaum muslimin yang berhijrah dari Palestina dan Suriah.
  • Pengudusan sistem kapitalisme di Lebanon demi nilai materiel dan kepentingan jangka pendek membuat Lebanon berhasil menyelamatkan para pemilik modal dari ancaman bank-bank yang mana transaksinya bergantung atas dasar Lebanon membayar bunga sekitar USD8 miliar setiap tahun. Lebih lagi, rezim hanya diam perihal penyelundupan miliaran dolar yang terjadi selama masa krisis, padahal saat itu terdapat larangan transfer dana.
  • Uang publik yang mereka jarah mencapai ratusan miliar. Pada saat rakyat Lebanon bersusah-payah memenuhi kebutuhan dasar yang mulai menipis lagi mahal, kami melihat para penguasa malah saling berselisih. Mereka menelantarkan nasib negara demi mencapai posisi—yang membuat mereka dapat merampas apa yang tersisa di kantong rakyat.

Semua ini adalah bukti praktis tidak adanya kepemimpinan dan negara yang menangani urusan umat. Kehadiran penguasa hanya menjadikan negara sebagai ladang tempat mereka menarik keuntungan, bahkan meski mereka harus menghancurkan negara, dan menjebak rakyat ke dalam perangkap gelap.

Di sini kiranya perlu untuk berhenti sejenak dalam mempertimbangkan solusi yang efektif terhadap krisis Lebanon, di antaranya,

  • Menggulingkan sekelompok politisi yang berkuasa, para kapital dan saudagar besar pelaku monopoli, sekaligus menyita uang dan harta modal mereka, kemudian menghukum mereka dengan hukuman yang tegas agar menjadi peringatan bagi yang lain.
  • Menghapus transaksi riba dan menghentikan pembayaran bunga riba dalam jumlah besar yang dapat berimbas menjatuhkan ekonomi.
  • Membebankan pajak pada orang kaya sebanyak jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan orang miskin.
  • Mengungkap eksistensi antek asing dan tidak tunduk pada dikte asing.

Tidak diragukan lagi, para politisi itu hanya berusaha menyelesaikan krisis ekonomi dan krisis lainnya dengan membentuk rezim atau dengan mengamini syarat-syarat Bank Dunia yang akan mengakibatkan meningkatnya intervensi asing terhadap SDA dan pemerintahan Lebanon.

Sementara solusi-solusi yang kami sebutkan sebelumnya adalah salah satu solusi jangka pendek, hingga Allah mempersembahkan sebuah solusi yang mengakar pada umat Islam, yaitu dengan kembalinya kekuasaan pada umat Islam dan kedaulatan pada syariat Rabb-nya. Lebanon kembali pada asalnya sebagai bagian dari umat Islam yang tak memiliki batas teritorial tertentu dan tak dipimpin oleh pemimpin yang penuh dengki, melainkan dipimpin oleh sebuah negara dan pemimpin yang akan menangani urusan umat dengan syariat Tuhan Semesta Alam.[MNews]

Sumber: mediamusiimtimurtengah.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *