Menyoal Erupsi Semeru, Mitigasi Bencana Bergantung pada Penguasa

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Gunung Semeru yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur, meletus. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut erupsi, mengeluarkan guguran awan panas pada Sabtu, sekitar pukul 15.00 WIB (4/12/2021). Guguran tersebut mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Supit Utang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan data sementara, per Minggu malam (5/12/2021), sebanyak 14 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru. Sebanyak 5 ribu jiwa di 10 kecamatan terdampak. Mereka merasakan awan panas guguran maupun abu vulkanik (Republika.co.id, 5/12/2021).

Tampak di sejumlah video yang beredar di media sosial, warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menghindari hujan abu vulkanik. Jembatan ambruk, banyak rumah dan hewan ternak milik warga tidak terselamatkan.

Mitigasi Buruk

Warga menyesalkan tidak adanya peringatan dini sehingga pada Sabtu lalu warga masih beraktivitas seperti biasa. Padahal, seandainya pemerintah menyosialisasikan peringatan dini dengan baik pada warga, warga pun akan mempersiapkan diri untuk mengungsi dan menyelamatkan harta benda, termasuk ternak-ternak mereka.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mengatakan, selama ini tidak ada Early Warning System (EWS) di Desa Curah Kobokan. Padahal, alat tersebut penting untuk mendeteksi peringatan dini bencana. Hanya ada seismometer, itu pun di daerah Dusun Kamar A yang berfungsi sekadar memantau pergerakan air dari atas agar bisa sampai ke penambang di bawah. (Tribunnews.com, 5/12/2021).

Akibat buruknya mitigasi ini, jangankan harta benda, nyawa pun banyak yang tidak terselamatkan. Puluhan korban jiwa, termasuk anak-anak dan korban luka bakar serius, menjadi cerita yang kembali berulang saat gunung meletus. Banyaknya korban yang belum ditemukan juga menjadi catatan kelam evakuasi korban bencana.

Pemerintah memang mengklaim telah melakukan peringatan dini melalui pengumuman status Semeru pada level waspada, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mengetahui adanya tanda-tanda erupsi. Akan tetapi, kita patut mempertanyakan sosialisasinya karena ternyata banyak warga yang tidak mengetahui peringatan dini tersebut.

Baca juga:  Mitigasi Bencana, di Mana Letak Peran Negara?

Bukan hanya itu, ketaksiapan pemerintah dalam menyediakan tempat pengungsian yang layak bagi para korban bencana pun selalu menjadi sorotan. Sekitar 1.000 pengungsi tidak segera mendapatkan pertolongan. Misalnya, kebutuhan pangan yang tersaji—itu pun hanya sedikit—adalah makanan instan yang gizinya jauh dari sempurna. Padahal, pengungsi butuh makanan bergizi untuk bisa bertahan.

Kebutuhan air bersih untuk aktivitas harian para pengungsi pun masih belum tertangani dengan baik. Bukan lagi rahasia betapa sengsaranya para pengungsi bencana, mereka tidak bisa hidup layak. Oleh karena itu, jangan lagi ada korban berjatuhan hanya karena mitigasi bencana yang buruk dan tidak siap.

Penguasa Abai

Mengapa mitigasi bencana selama ini buruk dalam setiap penanganan bencana, padahal keselamatan jiwa adalah hal utama? Faktor terbesarnya adalah kelalaian penguasa. Pasalnya, mitigasi yang buruk bukan terjadi kali ini saja, hampir setiap bencana selalu menelan banyak korban jiwa dan pemerintah terlihat kewalahan dalam penanganannya.

Kesiapan teknis seperti EWS saja tidak ada. Padahal, andai penguasa sangat memperhatikan keselamatan warga, hal penting tersebut tidak akan pernah luput. Begitu pun evakuasi yang terkesan seadanya dan tempat penampungan yang jauh dari kata layak, seyogianya tidak lagi terulang.

Jika penguasa memang benar-benar memperhatikan rakyatnya, mereka tidak akan marah-marah pada petugas lapangan. Justru kelalaian petugas seharusnya menjadi cerminan atas penanganan penguasa. Sebab, bagaimanapun, petugas adalah orang lapangan yang bekerja sesuai instruksi.

Begitulah, sistem demokrasi kapitalistik selalu saja memproduksi penguasa yang lalai dan kerap “cuci tangan” alias melimpahkan tanggung jawabnya pada pihak lain. Sistem ini memang tidak akan pernah menciptakan pejabat yang mengurusi umat dengan sepenuh hati.

Negara sebagai Pihak Sentral

Seruan untuk berdoa bersama dan penggalangan dana tentu adalah sesuatu yang baik. Allah Swt. memerintahkan kaum muslim untuk saling bahu-membahu memberikan pertolongan. Meski demikian, Islam tidak hanya mengajarkan hal itu. Islam juga mengajarkan bagaimana seharusnya sebuah negara menyelesaikan permasalahan bencana.

Baca juga:  [Editorial] Indonesia Darurat Bencana, Butuh Kepemimpinan Luar Biasa

Dalam Islam, negara adalah pihak sentral yang berkewajiban mengurusi umat, termasuk mitigasi bencana. Negara tidak boleh abai, apalagi menyerahkannya pada swasta. Dengan demikian, bantuan masyarakat akan sesuai dengan arahan pemerintah dan semua pihak dapat bersinergi menyelesaikan permasalahan bencana.

Sebagai catatan, posisi masyarakat yang membantu adalah sebagai mitra pemerintah, bukan menggantikan tugas pemerintah. Begitu pun pihak swasta yang kerap membantu dengan alasan profit, seyogianya pemerintah dapat mengarahkan agar bantuannya tepat. Pemerintahlah yang seharusnya menjadi leader terdepan dalam menyelamatkan umat dari bencana.

Mitigasi Bencana menurut Islam

Dari perspektif Negara Islam, mitigasi bencana bukan hanya berbicara upaya mengurangi risiko bencana. Lebih dari itu, mitigasi adalah salah satu mekanisme Negara dalam menyelamatkan jiwa dari bencana alam. Hal ini karena syariat Islam akan senantiasa menjaga agama, akal, harta, termasuk jiwa.

Oleh karena itu, Negara akan memperhatikan pengurusan terhadapnya, termasuk teknologi dan pendanaan untuk keberhasilan mitigasi bencana. Bencana alam memang ketetapan Allah Swt., tetapi mitigasi bencana tetap harus berjalan untuk menghindarkan manusia dari kerusakan parah, baik harta maupun jiwa.

Terdapat tiga penanganan bencana, yaitu penanganan prabencana, ketika bencana, dan pascabencana. Adapun kegiatan prabencana meliputi pembangunan sarana-sarana fisik, yakni relokasi, reboisasi, pemasangan teknologi seperti EWS, tata kelola wilayah berbasis amdal, peta bencana yang akurat, penempatan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, dan lain-lain.

Negara akan menyiapkan tim SAR yang memiliki kemampuan teknis dan nonteknis dalam menangani bencana. Negara pun akan membekali tim ini dengan kemampuan dan peralatan canggih, seperti telekomunikasi, alat berat, alat-alat evakuasi korban bencana, dan lain-lain sehingga mereka akan selalu siap sedia kala bencana datang.

Adapun ketika terjadi bencana, fokus kerjanya adalah mengurangi jumlah korban dan kerugian materi akibat bencana, menyediakan semua kebutuhan utama, seperti makanan, air bersih, pakaian, obat-obatan, beserta tim ahli. Tidak ketinggalan, proses evakuasi korban berlangsung secepat mungkin, serta membuka akses jalan dan komunikasi dengan para korban.

Baca juga:  Mitigasi Bencana, di Mana Letak Peran Negara?

Dalam kasus gunung meletus, Negara akan menggunakan teknologi untuk mengalihkan lahar, misalnya pada tempat-tempat yang sudah negara siapkan. Negara juga harus menyiapkan lokasi-lokasi pengungsian jauh-jauh hari agar saat terjadi bencana, telah tersedia lokasi layak untuk para pengungsi, termasuk pembentukan dapur umum dan posko kesehatan dengan petugas yang telah terlatih.

Adapun pascabencana, seluruh kegiatannya bertujuan untuk me-recovery korban bencana agar mendapatkan pelayanan yang baik selama mengungsi. Sebagai contoh, aktivitas pemulihan trauma, depresi, dan dampak-dampak psikologis lainnya.

Semua dikembalikan pada bahasan akidah Islam bahwa seluruh hal yang terjadi adalah atas kehendak Allah Swt. dan Allah Swt. memerintahkan manusia untuk bersabar dan ikhlas atas segala yang terjadi. Pada akhirnya, pemerintahlah pemegang kendali penuh atas semua hal di atas.

Khatimah

Pendanaan yang baik akan menunjang kemampuan mitigasi yang baik pula. Jika berkaca pada sistem demokrasi kapitalistik yang selalu saja defisit anggaran, memiliki mitigasi yang baik hanyalah ilusi. Oleh karena itu, pengaturan mitigasi bencana tidak bisa berdiri sendiri, harus mendapat tunjangan penerapan sistem lainnya.

Baitulmal misalnya, sistem keuangan negara yang berlandaskan syariat Islam akan menjadikan sumber pemasukan negara berlimpah. Sistem pemerintahan Khilafah akan menghadirkan pemimpin yang amanah, sistem kesehatan dan pendidikannya pun berbasis akidah sehingga akan menciptakan tenaga ahli yang kompeten dan siap bertugas di mana pun sesuai arahan.

Oleh karena itu, kesengsaraan yang menimpa korban bencana hari ini bukan berbicara sebatas bahwa ini adalah ketetapan-Nya, tetapi juga ada andil abainya penguasa terhadap keselamatan jiwa. Semoga umat kembali mendapatkan pemimpin yang sanggup menghadirkan mitigasi yang paripurna. Wallahualam. [MNews/Has]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *