Menjadi Tuan Rumah World Tourism Day 2022, Indonesia Dapat Apa?

Penulis: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Indonesia didaulat sebagai tuan rumah World Tourism Day 2022 (Hari Pariwisata Dunia) pada 27/9/2022 mendatang. Penunjukan tersebut berlangsung dalam Sidang Majelis Umum ke-24 World Tourism Organization (UNWTO) pada 30 November—3 Desember 2021 di Madrid, Spanyol. Selain menunjuk Bali sebagai tuan rumah, Desa Nglanggeran di Yogyakarta juga mendapat penghargaan sebagai salah satu Desa Pariwisata Terbaik UNWTO bersama 43 desa lainnya dari 32 negara.

Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memajukan agenda-agenda global pariwisata, terutama upaya pemulihan sektor pariwisata pascapandemi Covid-19. Indonesia juga memberi perhatian mengenai dampak pandemi pada pekerja perempuan.

Dikte Asing

Sebagai negara berkembang yang ingin eksis di hadapan negara besar, Indonesia merasa bangga menjadi tuan rumah pariwisata dunia. Akan tetapi, semestinya pemerintah tidak melihat penunjukan tersebut sebagai ajang unjuk gigi semata. Bagaimanapun, Indonesia tetap terikat kerja sama internasional dalam bidang pariwisata. Artinya, senantiasa ada simbiosis mutualisme dalam setiap agenda internasional yang melibatkan Indonesia.

UNWTO sendiri merupakan badan PBB yang berwenang mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan universally accessible. Pada Sidang Majelis Umum UNWTO, negara-negara sepakat bahwa pariwisata merupakan pilar pembangunan yang menyerap banyak lapangan pekerjaan, inklusif, dan berkelanjutan. (Detikcom, 5/12/2021)

Setali tiga uang, sektor pariwisata adalah lokomotif tercapainya salah satu target SDGs, yakni pemberantasan kemiskinan, pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan ekonomi. Paham sekuler liberal yang mengglobal meniscayakan dunia menjadi tempat bersenang-senang. Oleh karenanya, sangat wajar bila semua negara berlomba menyulap negeri beserta keindahan alamnya sebagai destinasi wisata yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

UNWTO juga merupakan motor penggerak agar setiap negara benar-benar terlibat dalam bisnis menggiurkan ini. Hal ini karena kapitalisme memandang pariwisata sebagai salah satu sumber devisa negara. Pada 2019, sektor perjalanan dan pariwisata menyumbang 10,3% PDB global atau US$8,9 triliun (setara Rp129,94 ribu triliun). Sektor ini disebut membuka 330 juta lapangan pekerjaan di seluruh dunia.

Sayangnya, selama hampir dua tahun pandemi, sektor pariwisata mati suri. Pada 2020, pariwisata global menurun hingga 73% dan di semester I 2021 menurun hingga 85%. Di Indonesia, pada 2020, menurun hingga 78% dan diperkirakan lebih pada semester I 2021. Hal ini memberi dampak pengurangan pendapatan pada sekitar 32 juta orang yang terlibat dalam pariwisata dan lebih dari sejuta orang kehilangan pekerjaan. (Kehati, 27/9/2021)

Untuk menggeliatkan kembali sektor pariwisata, negara-negara dunia pun mempercepat program vaksinasi. Mereka buru-buru membuka sektor ini agar wisatawan bisa masuk kembali dan menambah pendapatan negara. Begitu pun Pemerintah Indonesia yang membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) di berbagai wilayah Indonesia. Terdapat enam wilayah yang menjadi KEK Parekraf, yaitu KEK Mandalika, Tanjung Kelayang, Likupang, Tanjung Lesung, Singhasari, dan Morotai.

Di Balik Pariwisata

Setiap peringatan Hari Pariwisata Dunia, kalangan pejabat pemerintah akan selalu bicara capaian-capaian positif di sektor pariwisata, mulai dari pendapatannya, serapan tenaga kerja, hingga perbaikan infrastruktur sebagai bukti bahwa sektor ini berkontribusi positif bagi perekonomian. Ketika data kuantitatif mampu menebar optimisme terhadap ekonomi, pada saat yang sama nilai kualitatif menjadi hilang maknanya.

Masih tersisa pertanyaan mengenai siapakah penikmat surplus pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata? Mampukah pariwisata menggusur angka kemiskinan yang melambung? Apakah kehadiran pariwisata dapat mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat?

Sejauh ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab dengan bukti empiris. Sekelas UNWTO—sang promotor pariwisata global—saja belum mampu menunjukkan data akurat berapa persen kemiskinan terentaskan di wilayah destinasi pariwisata. Kalaulah ada, hal itu belum mewakili seluruh penduduk miskin di wilayah tersebut. Faktanya, tempat wisata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Yang sejahtera jelas pemilik destinasinya, yaitu para kapitalis.

Dalam ekonomi kapitalisme neoliberal, pariwisata dipandang sebagai orientasi bisnis yang cukup menjanjikan. Indonesia begitu mengembangkan pariwisata yang nilainya tidak seberapa daripada pengelolaan aset dan kekayaan alam negara. Namun, pada saat yang sama, aset dan kekayaan alam negeri ini terjarah dan tereksploitasi atas nama liberalisasi pasar, menjual harta berlimpah kepada kapitalis, dan mati-matian mengejar pendapatan yang tidak seberapa (pariwisata).

Indonesia Dapat Apa?

Mencermati penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Hari Pariwisata Dunia 2022, mestinya kita mewaspadai banyak hal. Sebagai tuan rumah, Indonesia bakal dapat apa?

Pertama, jebakan utang dan investasi. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu akan memperkenalkan berbagai destinasi wisata yang telah atau sedang berjalan. Saat itulah kesempatan berharga bagi Indonesia berpromosi kepada negara-negara dunia dengan tawaran kerja sama investasi di bidang pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap investasi akan selalu berkelindan dengan utang dari investor untuk mendanai proyek tersebut. Kerja sama semacam ini justru akan menjebak Indonesia pada tumpukan utang dan jerat investasi asing.

Kedua, masuknya pemikiran dan budaya liberal. Pariwisata adalah cara paling efektif untuk mewarnai kehidupan masyarakat tujuan destinasi dengan pemikiran asing dan budaya dari luar. Kontak dan interaksi antara penduduk lokal dan turis asing menyebabkan perubahan sosial yang memengaruhi nilai-nilai yang dipegang masyarakat.

Kita bisa melihat pergeseran cara pandang masyarakat di kawasan wisata yang nilai agamanya makin terkikis, tetapi ramah dengan ide dan budaya liberal. Dari sinilah pemikiran dan budaya asing itu melebur dalam kehidupan masyarakat yang dapat mengubah pandangan, gaya hidup, cara berpakaian, kebiasaan, hingga toleransi terhadap perilaku wisatawan.

Ketiga, eksploitasi kawasan penduduk. Untuk mengembangkan suatu wilayah menjadi destinasi wisata, maka pasti butuh pemodal, siapa mereka? Tidak mungkin penduduk lokal, pemerintah pasti menggaet swasta atau investor. Alih fungsi lahan milik warga biasanya dilakukan demi perluasan wilayah destinasi. Sementara warga setempat yang tergusur cukup diberi kompensasi yang cukup. Pada akhirnya, penduduk setempat cukup berpuas dengan menjadi buruh atau pekerja destinasi tersebut. Keuntungannya tetap mengalir pada pemilik modal.

Kita sering terbuai dengan iming-iming manis lembaga global. Tanpa kita sadari, sejatinya kita sedang terjajah di negeri sendiri. Kita mengejar pendapatan “recehan”, tetapi pemasukan besar seperti tambang, migas, dan lainnya malah terabaikan.

Prinsip Pariwisata dalam Islam

Prinsip pariwisata menurut Islam sangat berbeda jauh dengan konsep kapitalisme. Di negara Khilafah, pariwisata bukanlah sumber devisa negara. Sumber pemasukan negara berasal dari pos lain, seperti fai, kharaj, ganimah, jizyah, harta kepemilikan umum, zakat, dan sedekah.

Dalam Islam, objek wisata bertujuan sebagai sarana dakwah dan di’ayah (propaganda), serta bisa berupa keindahan alam dan peninggalan bersejarah. Objek wisata ini bisa negara pertahankan sebagai sarana memahamkan Islam kepada wisatawan.

Selain itu, objek wisata juga bisa digunakan untuk mengukuhkan keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah, Islam, serta peradabannya. Objek wisata juga bisa menjadi sarana propaganda, yakni dengan menelusuri jejak dan peninggalan bersejarah. Siapa pun yang melihat akan takjub dan yakin dengan keagungan Islam.

Negara Khilafah tidak akan menjadikan pariwisata sebagai sumber perekonomian, apalagi ladang bisnis. Cukup dengan pengelolaan sumber daya alam, harta negara, dan pos zakat yang sudah memberikan pendapatan berlebih bagi keuangan negara.

Selain itu, Negara Khilafah akan mengharuskan wilayah yang menjadi destinasi wisata ramah bagi lingkungan dan kehidupan di sekitar. Sebab, Islam melarang eksploitasi yang merusak alam dan lingkungan. Dengan penerapan Islam, pariwisata berfungsi sebagai syiar yang memberi kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia, lingkungan, dan alam. Wallahualam. [MNews/Gz]

One thought on “Menjadi Tuan Rumah World Tourism Day 2022, Indonesia Dapat Apa?

  • 8 Desember 2021 pada 13:01
    Permalink

    Masya Allah,,, takjub bangat baca bagian akhirnya “prinsip pariwisata dlm Islam”

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *