[Editorial] Indonesia Darurat Bencana, Butuh Kepemimpinan Luar Biasa

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Indonesia benar-benar sedang dirundung bencana. Belum selesai bencana banjir berkepanjangan di berbagai daerah, kini Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa pun “muntah”.

Senin pukul 08.55 WIB kemarin (6/12), Semeru bahkan sudah erupsi untuk kedua kalinya. Meski secara visual tidak teramati, tetapi erupsi tercatat oleh alat seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Letusan pertama terjadi pukul 15.00 WIB, Sabtu (4/12/2021). Saat itu kejadiannya benar-benar dahsyat. Awan panas dan guguran material menyembur sejauh belasan kilometer ke angkasa dengan jarak guguran antara 500—800 meter dari lereng gunungnya.

Sejumlah desa di dua kecamatan di Kabupaten Lumajang nyaris terkubur material lahar dan bebatuan. Sementara wilayah lainnya terkena paparan hujan abu vulkanik yang cukup lebat.

Hingga 6 Desember kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan ada 2.970 rumah rusak dan 5.205 jiwa terdampak. Mereka adalah penduduk di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur.

BNPB juga melaporkan, sekira 2.004 jiwa di antaranya sudah berada di tempat pengungsian. Namun, masih ada 27 orang penduduk yang belum ditemukan atau sedang proses pencarian.

Adapun korban meninggal juga terus bertambah, yakni mencapai 22 orang, 6 di antaranya belum teridentifikasi. Sementara yang luka ada 54 orang, rata-rata terkena luka bakar. Angka ini kemungkinan terus bertambah berhubung pencarian masih berjalan.

Peringatan Tidak Dini (?)

Di media sosial ramai pula ada perdebatan, mengapa begitu banyak korban? Apakah peringatan dini berjalan? Gubernur Khofifah mewakili pihak pemerintah daerah menyatakan PVMBG sudah memberi peringatan dini dan menjalankan mitigasi. Terbukti papan-papan penunjuk jalur evakuasi juga sudah lama terpasang.

Akan halnya penyebab banyak korban, Khofifah beralasan itu karena guguran materialnya terlalu besar, bahkan dua truk yang akan melakukan evakuasi pun terkubur oleh abu dan lahar.

Pendapat berbeda justru datang dari Manager Pusat Pengendalian Ops (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Dino Andalananto. Ia mengakui bahwa peringatan dini memang tidak sempat mareka lakukan.

Namun, ia mengungkap alasan, saat itu aktivitas Gunung Semeru sudah masuk kategori rapid-onset. Jadi, peristiwanya memang mendadak sehingga tanda-tandanya tidak bisa teramati.

Ia juga mengatakan kejadian ini bukan kategori erupsi, melainkan awan panas guguran. Karena kalau erupsi bisa teramati dengan intensitas gempa yang meningkat, kemudian ada parameter lainnya yang bisa terlihat.

Baca juga:  Krisis Air Bersih dan Darurat Kekeringan, Buah dari Peradaban Sekuler

Sementara itu, ahli vulkanologi, Surono, berpandangan peringatan dini memang tidak selalu harus tersampaikan sebelum kejadian. Sebab, Gunung Semeru sudah menunjukkan tanda-tanda aktivitas jauh-jauh hari. Guguran kubah yang menghasilkan awan panas pun sudah sering terjadi.

Ia mengibaratkan bahwa tinggal di sekitar Semeru seperti hidup di tengah jalan tol. Risiko celaka memang sangat besar. Jadi menurutnya, masyarakat tidak perlu marah-marah menyalahkan Pemerintah soal ada peringatan dini atau tidak.

Manajemen Bencana Selalu Jadi Soal

Terlepas dari perdebatan tersebut, manajemen bencana–termasuk mitigasi di Indonesia memang masih selalu jadi masalah. Padahal, siapa pun maklum, secara geografis Indonesia adalah negeri rawan bencana.

Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena terkelilingi Cincin Api (ring of fire) Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur.

Indonesia juga terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim (panas dan hujan), dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrem. Tidak heran jika potensi bencana di Indonesia sangat besar, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, longsor, puting beliung, tsunami, banjir, kebakaran, dan sebagainya.

Untuk tingkat kegempaan, Indonesia bahkan tergolong sangat tinggi, lebih dari 10 kali lipat di Amerika Serikat. Sementara untuk tsunami, survei badan PBB UNISDR menunjukkan Indonesia menempati peringkat pertama potensi tsunami dari 265 negara di dunia dengan risiko ancaman lebih tinggi dibanding Jepang.

Adapun banjir disebut-sebut sebagai bencana yang paling sering terjadi. Pada Juni 2021, BNPB melaporkan bahwa antara 1 Januari—15 Juni 2021 saja sudah terjadi 1.423 kali bencana alam. Yang mendominasi adalah bencana banjir, kemudian puting beliung, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.

Tentu saja fakta-fakta ini menuntut sikap mental tanggap bencana pada diri semua pihak, terutama pada para penguasa yang menjadi pengurus rakyat. Namun, sayangnya, setiap terjadi bencana, Pemerintah nyaris selalu gagap, bahkan pada banyak kasus, pemerintah kalah cepat dengan LSM dan ormas Islam. Tidak jarang juga pemimpin negara lebih memilih lawatan daripada melihat daerah bencana, atau bahkan menjadikan turun lapang sebagai bagian pencitraan.

Baca juga:  Pariwisata dengan Menghidupkan Kesyirikan Tuai Bencana

Wajar jika setiap bencana, selalu muncul perdebatan, “Negara ada di mana?” Bantuan sering kali datang belakangan. Banyaknya korban menunjukkan mitigasi tidak benar-benar berjalan sehingga masyarakat memilih tidak berharap banyak pada pemimpinnya.

Bencana tsunami Aceh atau gempa dan likuefaksi di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah menjadi salah satu contoh mitigasi yang centang perenang. Selain menelan korban yang begitu banyak, korban selamat pun harus hidup di pengungsian selama bertahun-tahun tanpa harapan bisa beroleh tempat hunian yang layak dan nyaman.

Begitu pun korban bencana lainnya. Masyarakat kerap menyelesaikan persoalannya secara swadaya, sementara pemerintah menolong seadanya dan selalu berkutat dengan persoalan kekurangan dana.

Bahkan, banyak kebijakan yang justru mendatangkan bencana baru, sebagaimana bencana banjir yang terjadi secara berulang dan meluas akibat kian kacaunya kebijakan tata ruang dan tata wilayah. Juga kebakaran hutan yang terkait kapitalisasi kawasan hutan.

Mitigasi Bencana, Riayah Berdimensi Akhirat

Mitigasi sendiri diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran, serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana (PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Dalam Islam, mitigasi menjadi tanggung jawab penuh penguasa karena menyangkut fungsi kepemimpinan, yakni sebagai pengurus (rain) dan penjaga (junnah) umat yang pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. Sedangkan aktivitas menolong yang bisa dan biasa masyarakat lakukan secara swadaya merupakan kebaikan yang agama anjurkan.

Oleh karenanya, penguasa wajib mengerahkan segala daya untuk melakukan berbagai hal demi mencegah bencana, sekaligus menghindarkan masyarakat dari risiko bencana. Di antaranya dengan cara menerapkan aturan dan kebijakan yang tidak merusak lingkungan atau yang bisa mengundang azab Allah, seperti zina dan riba.

Di tempat-tempat yang rawan bencana, harus ada kebijakan yang lebih khusus. Tidak hanya menyangkut kesiapan mitigasi risiko, tetapi juga manajemen kebencanaan (disaster management) yang lebih sistemis dan terpadu, seperti sistem peringatan dini, sistem logistik kedaruratan, serta sistem kesehatan yang menjadi bagian integral dari sistem penanganan terpadu kebencanaan; termasuk di dalamnya, pemerintah harus menerapkan kebijakan tata ruang, tata wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian dan ketahanan lingkungan.

Baca juga:  Banjir, Isyarat Langit yang Sering Terabaikan

Juga tidak kalah penting adalah kesiapan penguasa menerapkan kebijakan pendidikan berbasis akidah sehingga terwujud masyarakat taat syariat. Masyarakat seperti ini akan siap menjaga alam semesta sesuai kehendak Sang Pencipta, sekaligus memiliki pemahaman soal kebencanaan.

Hanya saja, untuk bisa mewujudkan semua hal itu tentu butuh sistem keuangan yang kuat. Jangan sampai persoalan dana terus-menerus menjadi penghambat ataupun bahkan menjadi alasan bagi aktor negara asing maupun lembaga nonnegara untuk membangun pengaruh politik melalui tawaran utang dan bantuan—sebagaimana yang terjadi sekarang.

Kondisi ideal seperti ini memang akan sulit terwujud dalam sistem sekarang. Paradigma kapitalistik sekuler neoliberal telah menjadikan kepemimpinan tegak di atas kepentingan pemilik modal, bukan tuntunan agama (Islam).

Alih-alih maksimal menjauhkan dan atau menolong rakyat dari kebinasaan, kekuasaan oligarki yang tegak hari ini justru menjadi salah satu penyebab bencana terjadi berkepanjangan. Kalaupun ada yang dilakukan bagi rakyatnya, pasti tidak lepas dari rumus hitung-hitungan uang.

Khatimah

Hanya sistem kepemimpinan Islam yang bisa kita harapkan mampu menyelesaikan problem kebencanaan dengan solusi yang mendasar dan tuntas. Mulai dari fondasi negara dan kepemimpinan yang lurus, yakni berlandaskan tauhid, kemudian topangan oleh penerapan syariat Islam kafah.

Inilah yang akan menjadi pintu pembuka bagi datangnya rida Allah Swt. sekaligus kebaikan hidup yang dirasakan oleh semua. Sebagaimana Allah Swt. berfirman,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96)

Dengan demikian, sudah saatnya umat bersegera mewujudkan kepemimpinan Islam. Hal ini tentu mulai dari aktivitas dakwah pemikiran yang bertarget memahamkan umat secara benar dan komprehensif tentang akidah dan hukum-hukum Islam.

Harapannya, akan tergambar pada diri umat bahwa Islam adalah solusi seluruh problem kehidupan sekaligus jalan keselamatan. Solusi yang tidak hanya menyelamatkan mereka dari bencana di dunia, tetapi juga bencana yang lebih berat di akhirat. [MNews/SNA]

One thought on “[Editorial] Indonesia Darurat Bencana, Butuh Kepemimpinan Luar Biasa

  • 9 Desember 2021 pada 11:12
    Permalink

    Ketika daulah ada bkn berarti tehnologi dsb akan tertinggal jauh seperti yg dibayangkan org2 awam bahwa islam sbg penyebab ketertinggalan dlm segala hal

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *