Pedagang Online Menjerit karena Pajak, Bagaimana Solusi Islam?

Penulis: Juanmartin, S.Si., M.Kes.

MuslimahNews.com, OPINI — Belum lama ini, viral di media sosial posting pedagang online yang kaget lantaran mendapat tagihan pajak jutaan rupiah. Bahkan, ada yang sampai Rp35 juta. Pedagang online itu mengaku tidak tahu adanya pajak dagangan yang dikenakan kepadanya. Pemberitaan bahkan menyebutkan bahwa pedagang tersebut bahkan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sekadar diketahui, setiap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pengusaha online shop (olshop) wajib membayar pajak ketika mendapat omzet ratusan hingga miliaran rupiah per tahun.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (24/11/2021), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, termasuk pelaku usaha digital bergantung pada peredaran usaha (omzet), serta berapa lama kewajiban perpajakannya tidak terpenuhi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 17.

Pasal 17 ayat 5 yaitu besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), terhitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penghasilan Rp500 juta—Rp 5 miliar terkena pajak 30%. Sementara, di atas Rp5 miliar per tahun, pajaknya 35%.

Baca juga:  [Editorial] Rakyat Terus Dipalak, Apa Kata Dunia?

Pajak, Sumber Pendapatan Utama dalam Kapitalisme

Dalam sistem kapitalisme, pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak berperan penting dalam membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulus bangkitnya sektor ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebut pajak sebagai tulang punggung nasional. Untuk itu, partisipasi masyarakat serta komponen lainnya dalam membayar pajak menjadi tumpuan pembangunan negara. Meski demikian, tak sedikit masyarakat mengajukan keluhan mengenai pungutan pajak.

Saking pentingnya pajak untuk membangun negara, Menkeu bahkan pernah mewacanakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) otomatis menjadi NPWP. Sontak, wacana ini menuai protes. Tentu sangat beralasan jika masyarakat memprotes wacana ini, sebab jangankan untuk membayar pajak, kehidupan yang serba sulit sudah sangat melilit keseharian masyarakat.

Sayangnya, konsep Kapitalisme yang menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar bersifat baku. Padahal, jika negeri ini mau sedikit saja arif dalam mengelola sumber daya alam yang ada, sesungguhnya kekayaan itu akan mampu memenuhi kebutuhan rakyat juga pembangunan negara. Jika kita menyelami konsep Islam terkait sumber pendapatan, akan terlihat perbedaan signifikan terkait sumber-sumber pendapatan negara

Baca juga:  Proyek Kereta Cepat Pakai Uang Rakyat, Yakin Akan Selamat?

Sumber APBN dalam Islam

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menitikberatkan sumber pendapatannya pada pajak dan utang, sumber-sumber penerimaan APBN Islam dalam Khilafah, atau dikenal dengan sebutan Kas Baitulmal, sama sekali tidak mengandalkan dari sektor pajak. Bahkan Negara sedapat mungkin untuk tidak memungut pajak dari rakyatnya.

Sumber-sumber utama penerimaan negara di Baitulmal seluruhnya terstandarisasi oleh syariat Islam. Terdapat tiga sumber utama pendapatan negara yakni: Pertama, sektor kepemilikan individu, seperti sedekah, hibah, zakat dsb. Khusus zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain. Kedua, sektor kepemilikan umum yakni tambang, minyak bumi, gas, ekosistem hutan dan sejenisnya. Ketiga, sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharja, fai’, usyur dll.

Jika Baitulmal mengalami defisit anggaran, maka  saat itulah kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslim baik dalam bentuk pajak ataupun pinjaman. Jadi, pemberlakuan pajak dalam Islam bersifat temporal. Bukan pemasukan paten sebagaimana dalam sistem Kapitalisme.

Pungutan pajak itupun hanya berlaku pada  mereka yang kaya saja. Demikian juga jika terjadi kondisi tertentu misalnya terjadi bencana alam sementara Baitulmal mengalami defisit, maka pada saat itu tanggung jawab tersebut beralih  kepada seluruh kaum Muslim. Saat pembiayaan telah mencukupi, maka selesailah kewajiban kaum muslimin.

Baca juga:  Defisit Anggaran, Rezim Kapitalisme Pasti Palak Rakyat Lagi

Menurut Abdul Qadim Zallum, orang kaya dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kelebihan atas kebutuhan pokok dan sekundernya. Pajak yang terkumpul itu guna pembiayaan jihad, industri militer dan   penunjangnya;  pemberian bantuan   kepada kaum fakir, miskin dan ibnu sabil; pembiayaan gaji orang yang diupah oleh negara, seperti tentara, pegawai, hakim dan guru;  pembiayaan untuk kemaslahatan yang sangat mendesak dan akan mengakibatkan bahaya bagi umat jika terabaikan; pembiayaan untuk bencana, seperti gempa bumi, longsor, juga banjir.

Dengan demikian, masyarakat yang mengembangkan harta mereka melalui syirkah tidak perlu takut jika suatu saat pendapatan mereka mencapai omzet besar. Sebab, syariat telah mengatur bagaimana kaum muslimin menyucikan harta mereka yakni melalui zakat mal, sedekah, infak ataupun bentuk tabarruat  lainnya. Hal tersebut kontras dengan sistem hukum Kapitalisme yang memungut pajak secara merata, baik kaya maupun miskin.

Dengan memahami hal ini, sudah selayaknya kita menyadari bersama bahwa hanya Islam yang memiliki aturan yang khas. Posisi penguasa sebagai pengurus rakyat akan membuat mereka optimal dalam mengelola aset-aset negara untuk kepentingan rakyat. Tidak seperti saat ini, kekayaan alam dikelola asing dan aseng, rakyat yang seharusnya menikmati kekayaan tersebut malah dibebani tanggung jawab membangun negara dengan membayar pajak. Sungguh menyedihkan! Wallahualam. [MNews]

One thought on “Pedagang Online Menjerit karena Pajak, Bagaimana Solusi Islam?

  • 1 Desember 2021 pada 04:59
    Permalink

    Demi materi kapitalis menyasar mungut Pajak kpd pedagang kecil bukannya melindungi smoga lekas tumbang Islam Kaffah solusi tuntas aturan Allah dbwah naungan Khilafah tereujud insyaaAllah berkah masyarakat sejahtera muslim maupun Non muslim

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *