[News] UIY: Gagasan Permendikbudristek 30/2021 Bertabrakan dengan Agama

Mestinya basisnya itu bukan “consent”, tetapi iman dan takwa.

MuslimahNews.com, NASIONAL—Cendekiawan muslim Ustaz H. M. Ismail Yusanto menegaskan gagasan Permendikbudristek 30/2021 bertabrakan dengan agama.

“Pada Permendikbudristek ini kita berhadapan dengan gagasan-gagasan yang jelas bertabrakan dengan agama. Perlu kewaspadaan karena bisa menjadi preseden yang sangat berbahaya di masa yang akan datang,” jelasnya pada “Permendikbud 30/21, Legalisasi Seks Bebas?” di YouTube UIY Official, Ahad (28/11/2021).

Ia mengungkapkan kalau ditelusuri, aturan yang menyebut frasa “persetujuan” atau consent, bukan mengacu kepada agama atau UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), melainkan dari CEDAW dan HAM. “CEDAW adalah konvensi yang basis filosofisnya perjuangan atau gagasan tentang kesetaraan gender yang melawan diskriminasi. Sedangkan dengan filosofis HAM akan berpandangan bahwa manusia itu punya hak atas tubuh atau berdaulat atas tubuh,” ujarnya .

Akibatnya, ia menuturkan, tidak boleh seseorang memaksa saya melakukan sesuatu tanpa saya setuju. “Namun, ketika saya setuju, maka itu tidak melanggar HAM. Yang melarang itu, justru melanggar HAM. Ini gagasan filosofis yang memang sudah rusak dan menjadi persoalan,” urainya.

Ia menyampaikan mengatasi kekerasan seksual memang harus ada aturan. “Namun, kalau basis filosofisnya adalah HAM, maka harapan kita tidak akan terpenuhi. Padahal di dalam UU Sisdiknas itu jelas sekali disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan atau kompetensi, dan membentuk watak (karakter) serta peradaban bangsa. Karakter yang disebutkan di sana adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” cetusnya.

Baca juga:  Sekularisasi Atas Nama Deradikalisasi dan Moderasi

Hanya saja, ia melanjutkan, ini tidak muncul di dalam turunan Permendikbud. “Kalau muncul, mestinya basisnya itu bukan consent, tetapi iman dan takwa,” kritiknya.

Lebih Keras Menolak

Ia mengatakan Menteri Pendidikan tidak mau mundur, tidak mau berubah, apalagi mencoret kata-kata persetujuan korban, maka makin jelas bahwa filososinya adalah HAM. “Jadi, kita harus lebih keras lagi menolak. Terlebih, dikatakan tanpa persetujuan korban disebut kekerasan dan tidak boleh. Sementara, kalau dengan persetujuan korban itu boleh atau tidak diatur karena ranah privat. Kalau tanpa persetujuan korban menjadi ranah publik. Hal ini sangat berbahaya, seolah-olah pelanggaran etika moralitas bisa dimaklumi dengan alasan privat. Terus kalau itu disebut privat, di mana letaknya iman dan takwa itu sebagai karakter yang diinginkan UU Sisdiknas. Ini kan absurd,” tukasnya.

Ia pun mengajak untuk memikirkan dampak hal ini. “Kalau menyentuh dan sejenisnya itu dianggap privat dan lanjutannya adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang juga dianggap privat, sekarang kalau jumlah yang consent banyak atau setuju dengan bayaran, kemudian menjadi lokalisasi, apa seperti itu privat?” tanyanya lugas.

Apalagi, ia menambahkan, kemudian menimbulkan hamil di luar nikah dan menimbulkan implikasi yang sangat serius terhadap bayi-bayi yang lahir karena kehamilan tidak diinginkan. “Bahkan, memunculkan penyakit AIDS, apakah itu juga privat? Inilah battle ground kita,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, kita tidak bisa pula berharap pada UU Pornografi yang menolak keras definisi porno menurut Islam. “Memang yang hilang dari undang-undang kita itu basis teologisnya. Tanpa basis teologis, kita tidak akan bisa menemukan titik temu. Bagaimana bisa menemukan titik temu yang satu mengatakan porno, yang lain tidak?” tanyanya.

Baca juga:  [News] Intelektual Muslimah Tolak Legalisasi Kebebasan Seksual

Akhirnya, ia menambahkan sudah tidak ada penahan lagi itu, dan sudah benar terjadi. “Wong tanpa ada Permendikbud saja kegiatan seksual bebas sudah begitu. Apalagi, dengan adanya peraturan yang secara tersirat dengan pemahaman yang berkebalikan ‘mafhum mukhalafah’, kalau dengan consent menjadi boleh dan orang tidak bisa melarang,” paparnya.

Sudah Rusak

Menurutnya, memang ini menjadi pertanyaan banyak pihak sebenarnya seberapa penting persoalan ini sehingga tiba-tiba seperti terburu-buru keluar Permendikbud. “Menteri mangatakan sudah gawat darurat, sudah sangat mendesak. Berdasarkan survei yang dilakukannya, terjadi kekerasan seksual di kampus sekitar 60-70%. Nah, karenanya harus segera, kalau tidak ini bisa gawat,” urainya.

Artinya, ia menyatakan, lembaga pendidikan tinggi ini sudah rusak, apalagi kalau dikatakan pelakunya juga sampai ke dosen. “Jadi, yang diperlukan bukan Permendikbud, tetapi sudah harus ada set up ulang para dosennya selaku pendidik. Berarti harus ditata ulang karakter pendidiknya. Kemudian apabila benar terjadi dengan angka yang begitu tinggi, artinya juga terjadi kegiatan seksual tanpa kekerasan atau dengan consent. Ini diperhatikan, tidak? Kalau tidak, maka apakah itu dianggap normal atau biasa? Apakah itu juga bukan penyimpangan? Kalau kita mengacu kepada UU Sisdiknas itu bertentangan dengan karakter yang dimaui, lalu apa tindak lanjutnya? Banyak sekali question mark-nya,” terangnya.

Baca juga:  RKUHP Menabrak HAM?

Selain itu, ia menambahkan, ada ancaman kalau tidak menerapkan Permendikbud dengan menurunkan akreditasi. “Kalau itu terjadi kan kena semua, termasuk mahasiswi yang katanya mau dilindungi. Karena kalau akreditasi diturunkan korban kekerasan yang di kampus itu juga kena imbasnya. Jadi, ini mau melindungi siapa? Ini absurd, maka sudah batalkan saja. Semakin dijelaskan makin kelihatan absurd dan ngawurnya,” tegasnya.

Ia menandaskan seks bebas itu bukan berakhlak mulia, tetapi berpenyakit. “Baru pakai undang-undang saja sudah jelas penyelesaiannya, apalagi kalau menggunakan syariat Islam yang jelas berbicara amar makruf nahi munkar. “Siapa saja yang melanggar ketentuan, baik itu terpaksa atau dipaksa atau tidak terpaksa, tetapi sepanjang itu melanggar ketentuan syariat harus dilarang. Itulah amar makruf nahi mungkar dari tingkat negara, perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dosen, kemudian mahasiswa. Jangan malah membuat aturan kontroversi dan membuka celah-celah bagi kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya,” ungkapnya.

Mesti Mengacu Agama

Tampaklah, ia menekankan, ketika basisnya salah, di atasnya jadi ruwet. “Kalau basisnya HAM, itu memang penuh dengan kontradiksi. Pasti bertentangan dengan etika moral apalagi dengan ajaran agama. Oleh karenanya mestinya menteri itu mengacu kepada ketentuan agama, yaitu iman dan takwa.

Kalau pada akhirnya Permendkbud diberlakukan, ini nanti bisa jadi bumerang. Amar makruf nahi munkar malah jadi disalahkan. Makin tampak acuan sekularisme yang digunakan,” pungkasnya.[MNews/Ruh]

2 komentar pada “[News] UIY: Gagasan Permendikbudristek 30/2021 Bertabrakan dengan Agama

  • 4 Desember 2021 pada 11:29
    Permalink

    Begitulah undang2 hasil manusia

    Balas
  • 29 November 2021 pada 19:45
    Permalink

    Betul sekali Ustadz..saya sebagai mahasiswa sepakat

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *