Utang Luar Negeri Naik, Apakah Rakyat tidak Perlu Panik?

Penulis: Asy syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI — Tahun 2021 segera berlalu, tetapi tidak kunjung terlihat tanda-tanda Indonesia akan bebas utang. Keadaannya justru terbalik, utang luar negeri (ULN) negara justru makin naik. Kini, ULN Indonesia sebesar US$423,1 miliar atau meningkat 3,7% daripada tahun lalu. ULN terbagi menjadi dua, yaitu ULN pemerintah dan ULN swasta, keduanya mengalami kenaikan.

ULN pemerintah diperuntukkan membiayai sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial; wajib dengan alokasi 17,9% dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,3%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor konstruksi 15,5%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,1%.

ULN swasta sebagian besar diperuntukkan dalam sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, (Katadata, 15/11/21).

Kondisi Tetap Aman

Meskipun ULN terlihat meningkat, pertumbuhan ekonomi justru—klaimnya—membaik. Pemerintah menilai ULN senilai Rp6.008 triliun masih aman karena tergolong ULN jangka panjang. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan utang ini adalah untuk mendukung upaya percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan ULN swasta yang mengalami pertumbuhan 0,2% itu menandakan ada geliat ekonomi. Aktivitas ini memperlihatkan adanya penyerapan uang. Mereka memilih ULN karena suku bunganya rendah dibanding dalam negeri.

Alarm Kerusakan

Bengkaknya utang negeri ini memperlihatkan keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Negara menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik keperluan administrasi ataupun mengurus rakyatnya. Sayangnya, utang yang makin naik dan mencekik itu tidak menyadarkan para pelakunya agar insaf. Mereka menganggap enteng jumlah utang senilai 6.000 triliun lebih karena beralasan sebagian besar tergolong tenor jangka panjang. Artinya, tidak perlu mengembalikannya dalam waktu dekat.

Baca juga:  Membangun Negara Mandiri, Bebas Utang dan Jerat Investasi Asing

Coba kita bayangkan seandainya kita terlilit utang. Jangankan untuk usaha, memenuhi kehidupan sehari-hari saja pakai utang, maka apa yang kita rasakan? Kehidupan tentu akan terasa sulit, ekonomi pun pailit. Uang banyak yang ada di tangan kita sejatinya bukan milik sendiri, melainkan kekayaan orang lain yang suatu saat harus kita kembalikan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Lama-lama utang itu pun menggunung, kita tidak mampu membayar, dan ujung-ujungnya kita harus menjual harta kekayaan hingga habis tidak tersisa satu sen pun. Jika utang perseorangan saja susah, bagaimana setingkat negara?

Bahaya Kedaulatan

Selain memorakporandakan ekonomi negara, ULN juga membahayakan kedaulatan bangsa. Masalah ini mulai timbul saat negara ataupun lembaga kreditur (pemberi utang) memberikan syarat tertentu. Mereka secara tidak langsung dapat mengatur para debitur (negara yang berutang). Kebijakan-kebijakan baru akan lahir untuk memuluskan program negara kreditur, bisa berupa kebijakan tentang undang-undang atau pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Walhasil, negara yang mengikuti persyaratan itu akan menjadi negara pengekor. Para pemimpinnya seolah bersedia melakukan apa pun permintaan lembaga kreditur—meskipun akan berpengaruh negatif dan melukai hati rakyat. Jika semua ini terjadi, hancurlah kedaulatan sebuah negeri. Ia tidak lagi memiliki taring dan disegani dalam kancah internasional. Ia justru akan menjadi hidangan empuk untuk diperebutkan.

Baca juga:  Hajatan IMF dan Bank Dunia 2018, Indonesia on Sale

Sulit Diperbaiki

Jumlah utang yang makin besar akan terus membesar dan tidak akan terlihat ujung penyelesaiannya. Pemerintah terpaksa mengambil Rp405,9 triliun dari APBN 2022 hanya untuk membayar bunga utang. hal ini jauh mengalahkan anggaran sektor kesehatan sebesar Rp256 triliun dan pendidikan (Rp541,7 triliun). Artinya, cukup banyak APBN yang terserap untuk membayar bunga utang saja, belum pokok utangnya.

Kesulitan ini merupakan skema jebakan ekonomi suatu negara atau lembaga kreditur untuk mengobrak-abrik keuangan negara lain. Setelah mereka terperangkap dalam jebakan utang ini, pihak kreditur akan leluasa memainkan perannya. Mereka akan menjadi dalang, sedangkan negara debitur adalah wayang yang harus lapang dada mengikuti alur cerita sang dalang.

Oleh karena itu, rakyat dan semua elemen yang ada di negeri ini seharusnya panik. Seyogianya mereka merasa tidak nyaman dan aman hidup mengikuti arahan orang lain. Namun, panik saja tidak cukup. Mereka harus mencari sistem alternatif untuk menyelamatkan hidupnya. Jika hanya mengandalkan kapitalisme yang bertumpu pada sistem riba, tidak akan menyelesaikan, justru menambah masalah.

Sistem Keuangan Tanpa Riba

Islam merupakan agama sempurna. Aturan Islam mencakup segala hal, termasuk sistem keuangan. APBN negara Islam sangat jelas, baik pengeluaran maupun pendapatan. Pemasukan APBN negara Islam berasal dari banyak pos, misalnya jizyah, kharaj, fai, ganimah, harta tidak bertuan, hingga hasil pengelolaan SDA. Semua penerimaan itu masuk ke dalam Baitulmal dan pengalokasiannya untuk memenuhi biaya administrasi maupun kebutuhan rakyat.

Baca juga:  Benarkah Utang Satu-Satunya Solusi Keuangan?

Bagaimana dengan utang? Seandainya pendapatan negara cukup untuk memenuhi semua kebutuhan yang wajib, negara tidak perlu berutang. Apalagi utang riba yang Islam haramkan. Jikalau kondisi keuangan sedang pailit, barulah negara akan mengambil kebijakan menarik pajak (dharibah) dari kaum muslim yang mampu saja, itu pun setelah terpotong oleh segala pengeluaran pokoknya. Kebijakan pajak ini hanya berlaku pada waktu tertentu. Ketika kebutuhan sudah terpenuhi, penarikan dharibah mesti terhenti saat itu juga.

Dengan demikian, negara tidak akan mudah mendapat dikte dari negara pihak lain. Negara juga memiliki power besar di hadapan dunia internasional. Kedaulatan negara pun akan terjaga selama-lamanya.

Berdasarkan semua itu, yang dapat menyelesaikan masalah utang dan keuangan negara hanyalah sistem keuangan Islam. Namun, penerapan satu sistem saja tidak akan efektif tanpa sistem lainnya. Butuh sistem lainnya agar semua subsistem dapat berjalan sempurna.

Hal ini sesuai perintah Allah Swt. kepada umatnya untuk berislam secara kafah, bukan setengah-setengah. “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 208). Wallahualam. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *