[News] UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Pakar Hukum: Keputusan Setengah Hati

Lebih baik dibatalkan, dan diuji per undang-undang. Tidak usah ragu-ragu ambil ketegasan.

MuslimahNews.com, NASIONAL—Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah inkonstitusional bersyarat, pakar hukum Prof. Suteki menilainya sebagai keputusan setengah hati.

“MK memilih jalan tengah sehingga setengah hati mengatakannya bertentangan dengan UUD 1945,” ujarnya pada “UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat: Putusan MK Setengah Hati” di YouTube Prof. Suteki, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, kita memang patut curiga MK mengambil jalan tengah. “Pinsipnya kan yang penting jalan walaupun banyak ditemukan pertentangan dengan UUD 1945. Terlebih beberapa waktu lalu, Presiden dan DPR menghadiahkan undang-undang MK yang baru, yang di dalamnya masa jabatan hakim MK itu bisa 70 tahun. Ada perubahan yang semula hanya 5 tahun kemudian dievaluasi lagi sekarang dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Nah, ada dugaan apakah dengan demikian DPR ini memberikan entertain kepada hakim konstitusi ataukah ada balas budi?” tanyanya retorik.

Ia menyatakan setelah dinyatakan inkonstitusional, mengapa UU Ciptaker tidak dibatalkan saja. “Apalagi UU ini juga ambigu,” jelasnya.

Ia menerangkan keputusan MK ada bermacam-macam. “Ada yang membatalkan, mengabulkan sebagian, konstitusional bersyarat, dan inkonstitusional bersyarat. Untuk inkonstitusional bersyarat ini ada dua pertimbangan, yaitu aspek formil dan materil,” urainya.

Baca juga:  Omnibus Disahkan Buru-Buru, Siapa yang Diburu?

Ia menguraikan, MK mengatakan ada cacat formil karena UU Ciptaker dinilai tidak sesuai dan tidak memenuhi aspek keterbukaan. “Sedangkan, pada aspek materiil, MK menemukan adanya fakta bahwa terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan DPR dan Presiden, seperti adanya salah ketik padahal isisnya substantif. Bahkan, ampai dipertanyakan, kalau masih salah ketik kok sudah disahkan. Mestinya, kalau sudah disahkan, tidak boleh ada perubahan-perubahan. Kalau ada perubahan maka ini keanehan,” ungkapnya.

Terlebih, ia menyampaikan, setelah ada keputusan MK, maka yang direview itu bukan cuma satu undang-undang, tetapi menyangkut 78 UU yang harus direview. “MK mengatakan UU Ciptaker ini dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai lain dan tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Namun, bagaimana caranya mereview 78 UU. Satu undang-undang saja butuh waktu berkali-kali. Apalagi, ada dugaan lebih dari satu undang-undang yang bertentangan,” cetusnya.

Batalkan!

Ditambah lagi, ia melanjutkan, dari 78 UU itu ada stakeholders-nya masing-masing. “MK juga mengatakan UU Ciptaker ini tidak layak, seperti asas keterbukaan yang  tidak dipenuhi, tidak cukup menggali pendapat masyarakat, akses untuk mendapatkan naskah akademisnya kurang terbuka. Karenanya, dari sisi formil ini tidak benar. Kalau dari sisi formil saja sudah tidak benar, mestinya dari sisi materil juga dipertanyakan. Lebih baik dibatalkan, dan diuji per undang-undang saja. Tidak usah ragu-ragu ambil ketegasan,” tukasnya.

Baca juga:  Omnibus Law RUU Cipta Kerja Zalim pada Buruh

Ia mengutarakan, konsep Omnibus Law ini membuat berat. “Bayangkan, satu undang-undang ada ribuan halaman. Pembuatan undang-undang itu prosedurnya melalui Undang-Undang 12/2011 dan di sana belum dikenal omnibus law. Karenanya, MK juga menyebutnya cacat formil. Kalau mau konsep omnibus law harus mengubah UU No 12/2011 dulu,” tuturnya.

Selain itu, jika UU Ciptaker ini dikaitkan dengan empat pilar, ia melihatnya hanya lip service. “Wong kita saksikan katanya kebinekaan, tetapi saat ada yang berbeda pendapat, dinilai berseberangan, itu langsung ditindak. Jadi, kebinekaan itu sebenarnya diragukan,” pungkasnya.[MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *