[NEWS] Bangladesh Memindahkan (Lagi) Pengungsi Rohingya, Aktivis: Akan Ada Kondisi Buruk Berikutnya

Sinyal permintaan tolong dari pengungsi Rohingya, tidak bisa disambut sesama muslim.

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL—Merespons adanya pemindahan (lagi) pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasan Char oleh Pemerintah Bangladesh (25/11/2021), aktivis muslimah Ustazah Iffah Ainur Rochmah menyatakan mereka akan mendapatkan kondisi buruk berikutnya.

“Pemindahan ke sebuah pulau yang sangat terpencil itu, sebenarnya bukan menjadi pilihan bagi mereka. Mereka akan mendapatkan kondisi buruk berikutnya, berupa ancaman nyawa karena kondisi alam yang tidak bersahabat,” ungkapnya prihatin.

Ia menjabarkan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Bangladesh dianggap sebagai salah satu cara untuk membantu muslim Rohingya keluar dari persoalan. “Selama beberapa tahun ini mereka tinggal di sebuah kamp penampungan yang sangat besar, Cox’s Bazar, dengan sekitar 1 juta pengungsi Rohingya di dalamnya. Namun, Pemerintah Bangladesh makin tidak mampu memberikan pemenuhan kebutuhan mereka. Apalagi, penampungan tersebut makin padat dan membutuhkan solusi,” ujarnya.

Jalan Keluar?

Karenanya, ia menjelaskan, Pemerintah Bangladesh beralasan memindahkan para pengungsi ke sebuah pulau terapung sebagai jalan keluar. “Hanya saja, lembaga-lembaga internasional memandang ini bukan jalan keluar, melainkan upaya melepaskan tanggung jawab dan mengalihkan para pengungsi ini ke sebuah tempat yang tidak manusiawi. Bahkan, para pekerja kemanusiaan dan lembaga-lembaga hak asasi manusia tidak memiliki akses untuk memasuki pulau terapung tersebut sehingga tidak bisa memberi bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi,” urainya.

Ia mengatakan ini memang persoalan rumit, ketika mereka tinggal di lokasi pengungsian yang begitu padat dan tidak mendapatkan fasilitas yang layak. “Kondisi ini sesungguhnya tidak diinginkan para pengungsi dan bukan pilihan mereka,” cetusnya.

Baca juga:  [Sejarah] Fakta Nasionalisme Sebelum Lahirnya Islam

Nasib Pengungsi

Ironinya, ia menunjukkan nasib pengungsi muslim Rohingya yang ada di negeri-negeri muslim lainnya juga tidak lebih baik. “Di Malaysia, mereka hidup dari uluran tangan lembaga dunia yang memberikan kepada mereka bantuan setiap bulannya. Mereka tidak bisa bekerja normal sebagaimana orang lain. Status mereka yang bukan warga negara menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal,” ucapnya.

Ia melanjutkan, begitu pula di negeri ini. “Beberapa tahun yang lalu, mereka masih ditampung di kamp-kamp pengungsian di Medan, Sumatera Utara, maupun di wilayah Aceh. Namun, kebijakan pemerintah Indonesia beberapa waktu terakhir ini, sejak tahun lalu, adalah mengembalikan mereka untuk kembali ke tempat asalnya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan mereka bantuan sekadarnya. Kemudian, mengembalikan mereka ke kapal-kapal yang mereka tumpangi dan didorong kembali ke laut,” terangnya.

Ia menyatakan inilah yang disebut sebagai push back policy, yaitu kebijakan mengembalikan ke laut ke atas kapal-kapal yang terdampar. “Terjadilah kondisi mereka yang terapung-apung di tengah lautan sampai mereka kehabisan bekal dan harus minum air laut untuk bertahan hidup. Mereka juga menjadi korban perdagangan orang, sebagiannya ditipu dan dijual ke berbagai tempat untuk dipekerjakan dalam keadaan yang tidak manusiawi. Inilah yang menimpa saudara-saudara kita, muslim rohingya,” bebernya miris.

Padahal, ia mengemukakan, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita sebagai sesama muslim. “Allah tegas memerintahkan apabila mereka meminta pertolongan karena agama mereka, maka kaum muslimin diwajibkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan,” katanya.  

Baca juga:  Jangan Mengundang Kebencian Allah SWT

Sekat Nasionalisme

Menurutnya, inilah yang terjadi ketika negeri-negeri muslim tersekat oleh nasionalisme dan membangun wilayah mereka dengan konsep Nation state. “Memberikan perlakuan atau hak-hak kepada orang-orang yang secara formal memegang identitas atau status warga negara. Yang bukan warga negara, meskipun sesama muslim dan meminta tolong untuk menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan karena ada kebijakan non-interference, yaitu politik tidak campur tangan terhadap urusan yang bukan warga negara,” paparnya.

Ia mengungkapkan sinyal permintaan tolong itu terus disampaikan muslim Rohingya, yang masih berada di wilayah di mana mereka terus mendapatkan perlakuan buruk dari pemerintah Myanmar. “Mereka tidak diakui sebagai warga negara. Mereka diburu sebagaimana binatang agar meninggalkan wilayah tersebut sehingga tidak ada lagi penduduk di Myanmar atau di Rakhine, salah satu provinsi di Myanmar, yang berasal dari etnis rohingya,” ulasnya.

Sayangnya, ia mendedahkan, sinyal permintaan tolong ini tidak bisa disambut sesama muslim dari negeri-negeri yang tergabung di dalam wilayah Asean, juga dengan alasan yang sama. “Tidak ada intervensi atau tidak boleh ada campur tangan dari satu negara dengan urusan negara lain,” tukasnya.

Ketiadaan Sistem Islam

Ia menggambarkan apa yang terjadi pada hari ini, pada saudara-saudara muslim dan pemimpin-pemimpin muslim, karena tiadanya sistem Islam yang menaungi kaum muslimin.

Baca juga:  TPF PBB Ungkap Peran Militer dan Biksu Myanmar dalam Genosida Rohingya

“Kalau sistem Islam itu ada, maka sistem Islam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berada di dalam satu kepemimpinan, berupa Khilafah Islamiah. Sistem ini akan melindungi kaum muslimin di wilayah mana pun yang mereka kehendaki untuk mendapatkan perlindungan,” tandasnya .

Selanjutnya, ia menambahkan, kaum muslimin yang ada di Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan berbagai tempat di wilayah ini, tentu berada dalam satu kesatuan wilayah. “Tidak ada perlakuan berbeda kepada mereka yang berasal dari satu etnis dengan mereka yang berasal dari etnis yang lain,” urainya.

Demikian juga, ia mengetengahkan, saat muslim Rohingya meminta tolong karena memasuki wilayah kepemimpinan Islam, maka mereka akan mendapatkan perlakuan sebagai sesama muslim, yaitu dengan ukhuwah Islamiah. “Mereka akan mendapatkan bantuan,  bukan sebagai seorang pendatang atau pengungsi, melainkan diperlakukan sebagai saudara sesama Muslim. Mereka akan dikategorikan sebagai warga yang ada di wilayah kekuasaan Islam,” jelasnya.

Butuh Khilafah

Oleh karenanya, ia menekankan, yang dibutuhkan oleh muslim Rohingya untuk memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak mereka adalah sistem Islam ‘sistem Khilafah’ yang akan memberlakukan seluruh syariat Islam, termasuk mewujudkan ukhuwah Islamiah.

“Jumlah umat Islam yang sangat besar di seluruh dunia itu hanya bisa bersatu dan menjadi kuat, serta bisa memberikan perlindungan kepada kaum muslimin di berbagai wilayah, termasuk kepada muslim rohingya, tak lain apabila kita memiliki kembali sistem kepemimpinan Islam, yaitu sistem Khilafah,” pungkasnya.[MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *