[Tokoh Bicara] Intelektual Muslimah Menolak Legalisasi Kebebasan Seksual

Banyak problem dan kontradiksi di dalam Permendikbudristek 30/2021 sehingga menjadi aturan yang tidak solutif menyelesaikan kekerasan seksual.

MuslimahNews.com, NASIONAL—Keresahan atas terbitnya Permendikbudristek 30/2021 terus mencuat. Sebagaimana tampak dari pernyataan para intelektual muslimah saat berlangsungnya Focus Group Discussion (FGD) Tolak Legalisasi Kebebasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi, Sabtu (20/11/2021).

Berdasarkan statement yang diterima MNews, kekerasan seksual memang menjadi keprihatinan apalagi terjadi di perguruan tinggi, hanya saja para intelektual ini menyibak banyak problem dan kontradiksi di dalam Permendikbud tersebut sehingga menjadi aturan yang tidak solutif menyelesaikan kekerasan seksual.

“Tidak hanya frasa “persetujuan”, melainkan ada hal lain seperti kontradiksi antara memuliakan dan membebaskan perempuan, buramnya kehidupan sekuler di perguruan tinggi, tidak tepatnya standar solusi dari perspektif korban, bersumber dari ideologi kebebasan dan pandangan kesetaraan gender yang liberal, juga peraturan ini yang akan mengajak pada kemunkaran karena merupakan perkara batil,” ungkap mereka.

Karenanya, para intelektual ini pun menyodorkan solusi untuk mengatasi tindak kekerasan seksual yang semestinya tidak terjadi. “Menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah sebagai wujud identitas kaum muslimin,” tegas mereka. 

Untuk rilis lengkap pernyataan para intelektual tersebut, dapat kita simak berikut ini.

Potret Buram Pendidikan Tinggi Sekuler

Ustazah Nida Sa’adah, S.E., M.E.I., Ak. (Intelektual dan Pemerhati Pendidikan Tinggi)

Permendikbudristek 30/2021 ibarat buramnya potret pendidikan tinggi sekuler saat ini. Ini adalah peraturan yang reaktif! Reaksi terhadap kekerasan disolusi dengan jangan ada kekerasan. Seharusnya, insan pendidikan tinggi terbiasa melihat permasalahan dengan menganalisa dan mengenal masalah terlebih dahulu. Selain itu, problem dalam Permendikbud ini salah satunya terjadi kontradiksi antara memuliakan perempuan dan membebaskan perempuan untuk menentukan standar (setuju dan tidak). Menunjukkan kebingungan peradaban sekuler dalam melindungi perempuan.

Baca juga:  [Editorial] Biang Kerok Ketidakadilan itu bernama "Sistem Kapitalisme NeoLiberal"

Dunia pendidikan adalah tempat dikembangkannya ilmu, menggunakan dana umat seharusnya di tempat ini tidak sibuk dengan masalahnya sendiri. Sehingga adanya Permendikbud menunjukkan adanya kejadian yang memalukan bagi institusi pendidikan.

Berbeda dalam penerapan Islam, melejitnya ilmu diiringi dengan amal perbuatan yang semakin baik. sayangnya dunia pendidikan tinggi tidak mau menggunakan agama, yang dipakai adalah sekuler. Melejitnya ilmu saat ini tidak dibarengi dengan amal serta selesainya problem di masyarakat. Ilmunya tidak berkah. Dunia pendidikan tinggi saat ini di-arrange dengan kapitalisme sehingga tidak linear dengan amal dan manfaat ilmu.

Karpet Merah Kebebasan Seksual

Dr. Nurunnisa., S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana Asal Banjarmasin)

Permendikbudristek PPKS ini seperti ekor, sementara kepala dan badannya tidak ada. Kemudian, aspek mendasar lainnya tentang definisi “persetujuan” malah menjadi pembenar atau sebagai alasan. Harusnya melihat perbuatannya baik atau tidak, tanpa ditambah dengan kata-kata setuju atau tidak. Seperti menunjukkan kelamin sudah bisa dipahami itu tindakan yang tidak baik, jadi tidak perlu ditambah setuju atau tidak. Sebagai tambahan, dalam Permen PPKS ini kalimat terkait “nuansa tidak nyaman”, ini terlihat sangat subyektif. Bagaimana jika ada mahasiswa ditegur karena cara berpakaian yang tidak sopan dan mahasiswa merasa tidak nyaman. Permen ini melanggar UU yang lebih tinggi. Jelas aturan ini bersumber dari ideologi kebebasan. Ini adalah karpet merah masuknya kebebasan seksual, menyingkirkan nilai-nilai agama.

Baca juga:  [News] Suara para Muslimah Muda: We Need Islam, Not Gender Equality!

Tidak Solutif!

Fiska Silvia, S.H., M.H. (Dosen Hukum Islam)

Pembentukan suatu aturan harus ada pedoman.  Secara pedoman, Permendikbudristek PPKS ini lahirnya sangat singkat dan publik tidak mengetahui. Jika uji publik dilakukan secara valid dan harmonis harusnya tidak terjadi tsunami penolakan. Terlebih, penerapan Permendikbud dikaitkan dengan ancaman seperti dihentikannya bantuan dan penurunan akreditasi. Ini menunjukkan ketidaksinkronan karena harusnya fokus pada memberi hukum berat pada pelaku bukan pada institusinya! Kenapa yang harus menerima sanksi adalah seluruh civitas akademika? Jadi, Permendikbud ini adalah solusi yang tidak solutif.

Pandangan Liberal

Yeni Kusumawaty, Ph.D. (Intelektual dan Praktisi Pendidikan) 

Salah satu narasi dukungan pada Permendikbud ini adalah keberpihakan pada perempuan. Benarkah? Atau justru kita harus mewaspadai permen ini merugikan perempuan? Narasi Permendikbud ini memberikan perlindungan pada  perempuan dari kekerasan atas dasar My Body My Authority. Ini adalah pandangan kesetaraan gender yang liberal. Padahal, dalam pandangan Islam, seorang muslimah hanya rida dengan aturan Allah Swt., bukan aturan yang lahir dari manusia itu sendiri. Permen ini menjadi bukti kontradiktifnya mindset dan tata nilai di dalamnya, dengan mindset dan tata nilai dalam sistem Islam.”

Baca juga:  [Amerika] Terorisme Domestik: Suatu Produk Liberalisme Sekuler

Kontradiktif dengan Islam

Dr. Faizatul Rasiyidah (Intelektual dan Pengamat Dunia Pendidikan)

Permendikbud ini dianggap sangat solutif karena diambil dari perspektif korban. Padahal dalam Islam aturan dibuat dari perspektif Al-Hakim yang memahami manusia laki-laki dan perempuan. Standar yang dikatakan baik dan buruk di dunia akan sama dengan standar di akhirat nanti. Permendikbud ini jelas kontradiktif dengan Islam karena dalam Islam, pertama, basisnya adalah manusia makhluk Allah yang  wajib terikat dengan aturan Allah. Kedua,  Islam memandang persoalan secara holistik, tidak bias untuk laki-laki saja atau perempuan saja. Aturan Islam juga bersifat preventif, promotif, kuratif, holistik, tidak kemudian ada persoalan, baru dipikirkan aturannya.

Tolak!

Indira S. Rahmawaty, S.IP., M.Ag. (Intelektual Muslimah, Praktisi Pendidikan Tinggi di Bandung)

Permendikbud ini harus disikapi intelektual dengan mengedepankan identitas sebagai muslim. Sebagai muslim ada tatanan dalam berpikir dan berperilaku yang distandarkan kepada Al-Qur’an dan As-Sunah. Apalagi, seorang ulul albab adalah orang-orang yang mempu menunjukkan perkara yang hak dan batil. Permendikbud ini batil, mengajak kepada kemunkaran, jadi harus ditolak.”[MNews/Ruh]

One thought on “[Tokoh Bicara] Intelektual Muslimah Menolak Legalisasi Kebebasan Seksual

  • 28 November 2021 pada 08:54
    Permalink

    Kapitalis mengijinkan saja ktn standarx bkn halal/haram

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *