Mewujudkan Kesehatan Anak di Sistem Rusak, Bisa atau Tidak?

Perwujudan kesehatan anak yang bebas stunting dan berkualitas tidak akan pernah terwujud dalam kapitalisme, meskipun berbagai lembaga bekerja sama dan mencari terobosan.

Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI—Kesehatan adalah salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat. Pandemi juga mengajarkan agar kesehatan tak boleh dianaktirikan. Apalagi kesehatan anak-anak, mereka adalah calon penerus bangsa. Kemajuan negara bersandar di pundak mereka, bukan orang tua. Jika anak-anak mengalami masalah dalam hal kesehatan, maka bisa dipastikan tumbuh kembangnya akan terganggu. Walhasil kemampuannya pun akan berkurang. Kalau sudah demikian, apa yang bisa diharapkan dari anak-anak yang tidak sehat?

Menimbang pentingnya kesehatan bagi anak-anak, beberapa lembaga kesehatan sepakat melakukan kerja sama. Para pelaku itu adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), International Pediatric Association (IPA) atau Asosiasi Dokter Anak Internasional, dan Asia Pacific Pediatric Association (APPA). Menurut Ketua Umum PP IDAI, dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K)., kerja sama ini dilakukan untuk mewujudkan Sustainable Development Goal’s (SDG’s) dan menuju Indonesia Emas 2045, khususnya pada poin ketiga, yaitu Good Health and Wellbeing (Kesehatan yang baik dan Kesejahteraan). (Antaranews, 20/11/2021).

Kesehatan Anak di “Awang-Awang”

Jamak diketahui, kesehatan di negeri seribu pulau ini masih bermasalah. Salah satunya kesehatan anak. Masalah stunting merupakan ancaman yang besar bagi anak-anak. Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019 menyebutkan prevelensi stunting Indonesia mencapai 27,7%. Maknanya, sekitar satu dari empat anak balita (lebih dari delapan juta anak) di Indonesia mengalami stunting. Padahal, ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 20%. Selain stunting, masalah kesehatan lain yang menimpa anak-anak adalah kematian bayi dan balita, penyakit akibat pandemi, hingga penyakit bawaan yang dimiliki sejak lahir. Semua penyakit itu mengintai mereka.

Indonesia yang termasuk negara berkembang, tingkat kemiskinannya tergolong tinggi. Pendapatan masyarakat masih tergolong rendah. Apalagi di masa pandemi, pemutusan kerja setiap saat terjadi. Perekonomian menjadi amburadul. Masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Alhasil, mereka hanya dapat memenuhi gizi keluarga dengan seadanya, yang penting bisa makan.

Baca juga:  Stunting, Penting Disolusi dengan Khilafah

Selain itu, pelayanan kesehatan juga belum merata. Jika ingin mendapatkan pelayanan baik, maka butuh uang yang tak sedikit. Kalaupun ada bantuan bagi masyarakat tak mampu, pelayanannya akan dibedakan dengan kelas-kelas. Mereka yang mampu membayar lebih, akan mendapatkan fasilitas serba VIP.

Tak berbeda dengan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan. Penjaminan gizi bagi ibu dan bayi pun masih kurang. Bagi masyarakat yang berkantong tebal, menu 4 sehat 5 sempurna setiap hari bisa dijalankan. Namun, bagi mereka yang serba kekurangan, jangankan minum susu, dapat makan nasi lauk ikan asin sehari sekali saja sudah bersyukur. Kalaupun ada bantuan makanan sehat, jumlahnya habis hanya untuk beberapa hari.

Apalagi, bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, untuk memeriksakan kandungan ibu hamil atau anak-anaknya harus menempuh jarak yang cukup jauh, melewati hutan, menyusuri sungai, bahkan ada yang sampai ditandu. Kondisi ini berbeda dengan kota, semua pelayanan kesehatan mudah didapat. Bahkan, masyarakat tinggal pilih, ingin ke Puskesmas, klinik pribadi atau langsung ke rumah sakit. Dari sini terlihat ada perbedaan pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat. Mendapatkan pelayanan yang bagus, berkualitas, dan merata sepertinya masih di “awang-awang”.

Kesehatan Adalah Bisnis

Selama kesehatan masih dijadikan ajang bisnis, masyarakat akan tetap mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan terbaik, meskipun semua lembaga kesehatan bekerja sama. Sebagaimana kita ketahui, untuk menyediakan alat-alat kesehatan tidaklah murah. Sedangkan, pemerintah juga terlilit utang. Kemungkinan peralatan yang dibeli pun berasal dari utang. Agar utang dapat dilunasi dan pelayanan kesehatan juga bisa berjalan, jalan satu-satunya adalah menarik jasa atas pelayanan kesehatan tersebut. Tak terkecuali pelayanan kesehatan bagi anak-anak. Masyarakat harus membayar lebih untuk datang ke dokter spesialis anak.

Baca juga:  Program "Ayah Siaga", Solusi Parsial di Tengah Buruknya Riayah Negara

Rendahnya Pengetahuan

Pendapatan masyarakat yang pas-pasan, juga berkorelasi dengan pendidikannya. Bagi mereka yang memiliki pendapatan lebih, dapat memilih sekolah, bahkan hingga ke jenjang kuliah. Sedangkan masyarakat miskin, bisa membaca dan menulis saja sudah bersyukur. Akibat pendidikan yang diperoleh masih tergolong rendah, pengetahuan mengenai kebutuhan gizi anak, perlakuan pada anak, dan penyembuhan ketika sakit pun kurang. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara “nenek moyang” daripada percaya pada kesehatan modern. Alhasil, banyak dijumpai kematian pada anak atau ibu hamil yang terlambat mendapatkan penanganan.

Kapitalisme Biangnya

Sumber masalah yang sebenarnya adalah sistem karena sistem melahirkan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Saat ini sistem yang berlaku adalah sistem kapitalisme yang rusak. Di mana segala sesuatu akan dinilai dengan uang, bisnis, dan keuntungan. Dalam sistem ini menganaktirikan titah Sang Pencipta. Sehingga manusia bebas membuat kebijakan tergantung siapa yang memimpin dan apa tujuannya.

Selain itu, sistem ekonomi kapitalis telah memporak-porandakan keuangan negara. Sumber daya alam yang dibanggakan hanya tinggal data, selebihnya dinikmati orang asing atau segelintir orang kaya. Negara hanya berpangku pada pajak. Kekurangannya diambil dari utang berbunga. Setiap tahun utang, akhirnya membengkak. Bahkan, negara harus mengeluarkan uang banyak hanya untuk membayar bunga. Alhasil jatah kesehatan, pendidikan, dan fasilitas pun  makin menipis.

Ketika tidak ada dana yang mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat, penyediaan fasilitas kesehatan pun dapat dilakukan dengan mengundang investor. Pengusaha juga tidak mau rugi, mereka pasti mengharapkan keuntungan. Oleh karena itu, tidak heran jika pelayanan kesehatan yang bagus perlu biaya mahal. Karenanya, perwujudan kesehatan anak yang bebas stunting dan berkualitas tidak akan pernah terwujud dalam kapitalisme, meskipun berbagai lembaga bekerja sama dan mencari terobosan. Akar masalahnya bukan pada teknis pelayanan,  melainkan pada sistem kebijakannya.

Baca juga:  Covid-19 Memicu Stunting, Pakar Biomedik: Akibat Kerusakan Kronis Kapitalisme

Islam Menjamin Kesehatan

Bagi Islam, anak bukan sekadar aset masa depan,  tetapi mereka adalah bagian dari masyarakat yang wajib dipenuhi kebutuhannya. Dengan pemahaman itu, negara akan berusaha sekuat tenaga melakukannya. Mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai (gratis), pemenuhan gizi yang tercukupi (kaya atau miskin), hingga pemberian pendidikan yang merata (kota ataupun desa).

Dari mana biaya untuk memenuhi semua itu? Baitulmal memberikan uang untuk mencukupi segala kebutuhan. Dimana kekayaan negara di Baitulmal diperoleh dari jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, harta tak bertuan, pengelolaan SDA dll. Kesemua pendapatan itu bersifat tetap dan besar sehingga negara tak perlu utang.

Semua yang dilakukan negara bukan untuk mencari keuntungan, tetapi semata -mata untuk mengurusi kebutuhan seluruh masyarakat, tak terkecuali anak-anak. Hal ini dilakukan atas dasar keimanan dan tanggung jawab karena akan diminta pertanggungjawaban.

Rasulullah bersabda,

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR. Bukhari).

Maka dari itu, sebagai orang yang beriman seharusnya kita dapat memilih mana sistem yang hanya merusak dan mana sistem yang memelihara dan menjamin kebutuhan rakyat. Jika kapitalisme telah terbukti mendatangkan kerusakan dalam setiap kebijakan, maka Islam telah hadir selama 13 abad menjaga dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dengan begitu, seyogianya kita mengambil Islam untuk mengganti kapitalisme sebagai sebuah sistem yang sempurna.[MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *