Paradoks Upah Tidak Manusiawi di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Sungguh ironi yang amat mengiris hati kala Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut upah minimum buruh di Indonesia terlalu tinggi. Padahal, Jakarta sebagai provinsi dengan upah minimum provinsi (UMP) tertinggi saja, upah buruhnya sebesar Rp4,4 juta per bulan. Apalagi UMP Jawa tengah, hanya Rp1,7 juta per bulan.

Bandingkan dengan gaji anggota dewan yang fantastis. Berdasarkan paparan KD, penyanyi kondang yang juga anggota DPR, ia mendapatkan gaji pokok Rp16 juta, tunjangan Rp59 juta per bulan, dana aspirasi Rp450 juta sebanyak 5 kali per tahun, plus dana kunjungan dapil Rp120 juta sebanyak 8 kali per tahun.

Apatah lagi jika kita berbicara pendapatan orang-orang kaya di tanah air dan keuntungan besar yang digondol para pengusaha, semua itu nyata mengusik rasa keadilan rakyat jelata. Lantas mengapa upah buruh di negeri gemah ripah loh jinawi ini tidak manusiawi?

Hanya Naik 1%

Rakyat sontak protes tidak setuju jika dikatakan upah buruh di Indonesia terlalu tinggi. Selain realitasnya tidak tampak, sepertinya rakyat pun sudah makin jengah dengan pernyataan-pernyataan pejabat yang sering kali terkesan asbun, bahkan kerap berbohong dengan mempermainkan data dan perhitungan ekonomi yang rumit.

Pemicu gelombang protes para buruh kali ini adalah keputusan Menaker Ida Fauziyah terkait kenaikan upah minimum. Kenaikan UMP 2022 rata-rata sebesar 1,09%, artinya hanya naik kira-kira Rp18.000 pada daerah yang UMP-nya Rp1,8 juta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh pada kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7—10%. Namun, dengan alasan pemulihan ekonomi, pemerintah menetapkan kenaikan hanya 1%. Ini pula yang memicu rencana mogok nasional pada 6—8 Desember 2021 nanti.

Baca juga:  Pembatalan UU Ciptaker, Putusan Politik Membohongi Publik?

Buruh Makin Menderita

Idealnya, kenaikan upah selaras dengan laju inflasi. Ada prediksi inflasi tahun 2022 berkisar 3—4%. Seharusnya, kenaikan upah pun berkisar pada angka tersebut, bahkan lebih. Sebab, bagaimanapun, besaran gaji buruh yang kecil dapat menghambat konsumsi dan daya beli masyarakat sehingga pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penderitaan buruh akan makin berlipat karena selain pendapatannya berkurang, pengeluarannya pun malah makin bertambah. Contohnya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik dari 10% menjadi 11% yang akan berlaku tahun depan. Begitu pun tarif dasar listrik, air, dan harga kebutuhan pokok yang terus melambung.

Semua ini seperti melengkapi penderitaan masyarakat yang masih berjuang mengembalikan ekonomi keluarganya pada masa pandemi. Bukankah ini pun nantinya akan menjadi penghambat pemulihan ekonomi bangsa?

Dikte Korporasi

Pemerintah menjelaskan landasan penyebab upah Indonesia terlalu tinggi adalah karena nilai produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dari upah yang mereka dapatkan. Kemampuan bekerja efektif dan efisiennya masih rendah, jam kerjanya masih sedikit, dan jumlah liburnya masih besar sehingga sulit terjangkau sebagian besar pengusaha yang nantinya akan berdampak negatif pada implementasi di lapangan.

Selain itu, perhitungan upah minimum sudah menyesuaikan aturan baru. Semua perhitungan ini sesuai dengan UU Omnibus Law dan turunannya, yakni PP 36/2021 mengenai pengupahan. Dikte korporasi begitu kental terlihat dalam kebijakan ini. Salah satunya dengan merujuk pada median upah karena merupakan standar internasional.

Indeks median upah yang ideal berada di kisaran 0,4—0,6%. Sedangkan indeks median upah Indonesia lebih dari 1%. Artinya, menurut perhitungan dalam beleid yang berlaku, upah minimum kita terlalu tinggi sehingga keputusan menaikkan UMP yang hanya 1% ini seolah menjadi solusi terbaiknya.

Baca juga:  Regulasi Jahat dan Kezaliman Terstruktur Akibat Adopsi Korporatokrasi

Aturan Main Kapitalisme

Itulah aturan main sistem ekonomi kapitalisme yang lemah dan cacat. Sistem ini memosisikan pekerja sejajar dengan faktor produksi lainnya. Buruh tidak dipandang sebagai manusia yang membutuhkan kesejahteraan dalam hidupnya. Para konglomerat itu memperlakukan buruh seperti budak yang tidak memiliki hak hidup layak. Inilah era perbudakan pada abad modern, lebih sadis dan biadab.

Upah dalam sistem ini merupakan variable cost yang paling mudah ditekan. Akhirnya, para pengusaha membuat formulasi yang tepat untuk merumuskan besaran upah. Hal ini karena jika upah terlalu kecil pun akan menghambat produktivitas, maka pengusaha membutuhkan penguasa yang siap memberlakukan aturan yang korporasi kehendaki.

Dari sini, lahirlah teori “upah besi”, alias kisaran upah yang tidak bisa ditekan lagi karena jika ditekan akan memengaruhi produktivitas pekerja. Upah hanya bermakna sebagai ongkos yang perusahaan keluarkan untuk bisa menggerakkan manusia dalam bekerja. Itulah sebab formulasi upah berdasarkan taraf kebutuhan fisik minimum (KFM) dalam rumusan UMP.

Upah dalam Islam

Doktrin sistem ekonomi kapitalisme menjadikan KFM sebagai dasar perhitungan upah. Begitu pun doktrin sistem sosialisme yang menghitung upah berdasarkan nilai barang yang diproduksi. Kedua sudut pandang ini batil karena tidak menjadikan manusia sebagai fokus permasalahannya. Akhirnya, permasalahan ekonomi—termasuk pengupahan—tidak kunjung selesai.

Berbeda secara diametral dengan Islam. Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, perhitungan upah harus berdasarkan manfaat yang pekerja berikan kepada yang mempekerjakannya. Penentuan upah tidak akan berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai barang atau laku tidaknya penjualan dari barang tersebut.

Baca juga:  Masihkah Pemerintah Peduli akan Nasib Buruh Migran Indonesia?

Meskipun produknya tidak laku atau produk barangnya bernilai rendah, ketika seorang pekerja sudah memberikan manfaatnya pada majikan, majikan itu wajib membayar upah pekerja tersebut. Jika tidak, majikan tersebut akan menjadi musuh Allah Swt. di akhirat. Dari sini saja akan lahir para majikan yang sangat memperhatikan hak pekerjanya.

Islam Menyejahterakan

Pakar ekonomi syariah Dwi Chondro, Ph.D. menjelaskan definisi ketenagakerjaan dalam fikih adalah ijaratul ajir atau ijarah. Definisi syar’i “ijarah” menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalan atau upah. Dengan demikian, yang menjadi fokus dari ijarah adalah manfaat. Adanya manfaat yang seseorang berikan kepada orang lain itulah yang mengharuskan balasan yang berupa imbalan.

Islam mengatur bahwa upah harus sepadan dengan manfaat yang pekerja berikan. Hal ini menjadikan posisi pekerja dan majikan setara. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menjadikan para pekerja hanya sebatas faktor produksi sehingga mereka tidak setara. Jika tidak setara, inilah yang memicu ketakadilan.

Selain itu, dalam Islam, bukan hanya pekerja yang untung, para majikan pun akan mendulang manfaat dari produktivitas para pekerjanya karena upahnya sepadan dengan usaha yang ia lakukan.

Oleh karena itu, dari sistem Islam terkait pengupahan saja akan lahir pekerja dengan etos kerja yang tinggi dan majikan yang sangat memperhatikan hak pekerjanya. Inilah yang memajukan ekonomi bangsa dan pada gilirannya akan menyejahterakan semua warga. [MNews/Gz]

2 komentar pada “Paradoks Upah Tidak Manusiawi di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi

  • 26 November 2021 pada 08:55
    Permalink

    Jahatx kapitalis tak berkerimanusiaan

    Balas
  • 24 November 2021 pada 22:12
    Permalink

    Pemberlakuan sistem ekonomi kapitalistik menjadi kan buruh seperti pekerja rodi ( upah tidak sesuai dgn waktu dan tenaga yg dikeluarkan) Kapitalis merampas hak2 buruh untuk hidup sejahtera, sistem kapitalis sangat Exsploitatif terhadap SDM

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *