Minhaj Wasathiyah Mengaburkan Makna Jihad dan Khilafah

Penulis: Kholishoh Dzikri

MuslimahNews.com, FOKUS — Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII pada 9—11 November 2021 di Jakarta terlaksana secara hybrid. Forum ini mengundang unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat, pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia, ulama dari unsur keilmuan dan cendekiawan, serta lembaga fatwa dari negara sahabat, baik ASEAN maupun Timur Tengah. Ijtimak ulama kali ini bertema “Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa”.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa merupakan majelis para pemuka agama Islam yang bertugas memberikan solusi bagi anak bangsa dalam segala tatanan aspek kehidupan. Kali ini, ijtimak ulama menghasilkan 12 kesepakatan yang sangat penting terkait persoalan bangsa yang sedang hangat dan menimbulkan polemik di tengah-tangah masyarakat. Di antara 12 kesepakatan ijtimak ulama tersebut adalah bahwa jihad dan khilafah merupakan ajaran Islam yang tidak boleh ditolak.

Namun, sayangnya, MUI memahami makna jihad dan khilafah berdasarkan minhaj wasathiyah (berkeadilan dan berkeseimbangan), yaitu menerima jihad dan khilafah sebagai ajaran Islam, tetapi juga mengakui sistem pemerintahan selain khilafah, seperti monarki, keemiran, kesultanan, dan republik.

Berdasarkan minhaj wasathiyah, MUI menyatakan khilafah bukanlah satu-satunya sistem kepemimpinan yang diakui dan dipraktikkan dalam Islam. Demikian juga dengan istilah “jihad”. Berdasarkan minhaj wasathiyah, MUI mengakui jihad sebagai salah satu inti ajaran Islam guna meninggikan kalimat Allah (li i’laai kalimatillah), tetapi menolak makna jihad semata-mata ‘perang’.

Dalam situasi damai, implementasi makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li i’laai kalimatillah) dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Sedangkan dalam situasi perang, jihad bermakna ‘kewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara’.

Pada satu sisi, kita mengapresiasi hasil ijtimak ulama tersebut sebagai komitmen ulama untuk tetap menjaga ajaran Islam dan menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat bahwa jihad dan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam.

Namun, pada sisi lain, kita pun perlu mengkritisi dan meluruskan konsep pemaknaan jihad dan khilafah yang berdasarkan minhaj wasathiyah dengan pemahaman sahih agar umat Islam memiliki pemahaman benar dan utuh tentang keduanya.

Sistem Pemerintahan dalam Islam Bersifat Baku

Sebagai agama yang sempurna, Islam menetapkan sistem pemerintahan yang bersifat baku, yaitu Khilafah Islamiah. Khilafah merupakan bentuk kepemimpinan yang khas, setidaknya dalam 5 (lima) poin.

  • Pertama, kepemimpinan umum yang berlaku atas seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia.
  • Kedua, kepemimpinan yang mencakup urusan agama sekaligus dunia, tidak sebatas urusan agama saja sebagaimana kepausan dalam agama Nasrani, juga bukan sekadar urusan dunia saja, seperti kepemimpinan dalam sistem sekuler demokrasi—yang menyerahkan urusan agama kepada individu.
  • Ketiga, kepemimpinan yang menjadikan kemaslahatan akhirat sebagai tolok ukurnya sehingga hanya mengacu pada syariat Islam dalam mengatur urusan rakyat.
  • Keempat, kepemimpinan yang mengemban misi dakwah Islam ke seluruh penjuru alam.
  • Kelima, kepemimpinan yang menaungi masyarakat umum dan khusus, termasuk di dalamnya nonmuslim.
Baca juga:  Hijrah Hakiki dan Seruan para Pengadangnya

Peran dan bentuk kepemimpinan yang demikian telah diemban dan dijalankan Nabi Muhammad saw. hingga beliau wafat. Khilafah sejatinya hanya melanjutkan “tongkat estafet” dari format kepemimpinan tersebut sepeninggal beliau (saw.). Oleh karena itu, format kepemimpinan dalam bentuk Khilafah Islamiah bersifat baku, tidak akan berubah karena sifatnya mengikuti format kepemimpinan yang telah Rasulullah Muhammad saw. tentukan.

Nabi Muhammad saw. menjelaskan bentuk kepemimpinan ini dalam hadis sahih dengan perawi yang tsiqah.

تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ…

” … Akan ada era kenabian di tengah-tengah kalian, atas kehendak Allah, ia akan tetap ada. Kemudian Dia mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti metode kenabian.” (HR Ahmad).

Hadis ini menjelaskan bahwa negara Islam yang Nabi Muhammad saw. dirikan adalah negara nubuwwah (kenabian) yang eranya berakhir saat beliau wafat. Setelah beliau wafat, negara Islam berlanjut berupa Khilafah yang mengikuti minhaj nubuwwah.

Nabi Muhammad saw. sendiri menggunakan istilah Khilafah ‘ala minhâj an-nubuwwah untuk menjelaskan bahwa Khilafah ini adalah negara yang melanjutkan apa-apa yang telah beliau bangun dan wariskan, bukan membuat sistem yang sama sekali baru.

Ulama ahlusunah juga telah menyepakati bahwa sistem kepemimpinan tertinggi umat Islam adalah Khilafah atau Imamah. Imam al-Mawardi dalam kitab Tarikh al-Khulafa’ mendefinisikan Khilafah dengan istilah Imamah sebagai berikut,

الإِمَامَةُ [الخِلاَفَةُ] مَوْضُوْعَةٌ لِخِلاَفَةِ النُّبُوَّةِ فِي حَرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

“Imamah [Khilafah] diadakan untuk menggantikan kenabian dalam urusan menjaga agama, dan mengurus urusan dunia dengan agama.”

Sedangkan Imam Ar-Razi dalam kitab Mukhtâr ash-Shihaha hlm. 186 menjelaskan, “Khilafah, Imamah al-‘Uzhma, atau Imarah al-Mukminin semuanya memberikan makna yang satu (sama), dan menunjukkan tugas yang juga satu (sama), yaitu kekuasaan tertinggi bagi kaum muslim.”

Adapun Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah hlm. 190 menyebutkan, “Telah kami jelaskan hakikat kedudukan ini (khalifah), dan bahwa ia adalah pengganti dari pemilik syariat (Rasulullah saw.) dalam menjaga agama, dan mengatur dunia dengan agama. (Kedudukan ini) dinamakan Khilafah dan Imamah, dan orang yang melaksanakannya (dinamakan) khalifah dan imam.”

Dari hadis dan pendapat ulama ahlusunah tersebut, telah sangat jelas bahwa Islam sebagai agama yang sempurna meniscayakan adanya format sistem kepemimpinan yang ditetapkan dengan nama “Khilafah”, bukan lainnya.

Baca juga:  (Islam) Khilafah Vs. Islam Wasathiyah, Sebuah Pertarungan Antara Al-Haq dan Al-Bathil

Adapun sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki, keemiran, kesultanan, dan republik, bukanlah sistem yang sah secara syar’i karena tidak ada dalil syar’i yang melandasinya.

Kemaslahatan, kesepakatan, dan realitas di negeri-negeri muslim yang acapkali menjadi dalil dalam melegalkan sistem pemerintahan selain Khilafah adalah tidak benar. Dalil syarak harus bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah.

Minhaj wasathiyah (dalam memahami makna jihad dan khilafah) justru akan mengaburkan umat Islam dari konsep jihad dan khilafah itu sendiri. Di samping itu, minhaj ini juga menyamakan antara sistem pemerintahan yang hak (Khilafah) dan batil (selain Khilafah). Padahal, telah jelas bahwa hak dan batil tidak akan pernah bersatu selamanya. Yang hak (benar) selamanya akan menjadi hak (benar), sedangkan yang batil selamanya akan batil.

Allah Swt. telah melarang mencampuradukkan hak dan batil dalam ayat berikut,

وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَـٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

“Janganlah kalian mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar, padahal kamu mengetahuinya.” (QS Al-Baqarah: 42).

Selamanya, Makna Jihad Adalah Perang (Qital)

Memaknai “jihad” dengan dua makna yang berbeda akan mengaburkan makna jihad secara syar’i. Memang benar bahwa secara lughawi (makna bahasa), “jihad” adalah ‘bersungguh-sungguh’. Kata “jihad” berasal dari kata “jahada” atau ”jahdun (جَهْدٌ)” yang berarti ‘usaha’; atau “juhdun (جُهْدٌ)” yang berarti ‘kekuatan’. Namun, memaknai “jihad” dengan ‘bersungguh-sungguh melakukan kebaikan’ dengan alasan untuk memajukan agama Islam, tidaklah benar.

Secara syar’i, jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam perang di jalan Allah, baik secara langsung berperang maupun dengan memberikan bantuan harta untuk perang. (Syarah Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah Juz 2 karya Syekh Hisyam al-Badrani dan kitab Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Al-Syar’iyyah karya Syekh Dr. Muhammad Khair Haikal).

Jadi, jihad dalam makna syar’i hanya digunakan untuk ‘perang’ dan setiap yang terkait dengan perang secara langsung (al-qitaal wa kullu maa yata’allaqu bil qitaali mubaasyaratan). (Taqiyuddin An-Nabhani. Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah, 2/145).

Pada pokoknya, jihad adalah perang (al-qitaal), yaitu perang yang dilakukan kaum muslimin melawan kaum kafir yang tidak mempunyai ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin (kafir ghairu dzi ‘ahdin). (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 16/124).

Secara tegas Allah Swt. menyatakan hal ini dalam firman-Nya,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya…” (QS Al-Hajj: 78)

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah…” (QS At-Taubah: 41).

Baca juga:  Hijrah Hakiki dan Seruan para Pengadangnya

Adapun berjihad dengan harta, maknanya adalah infak harta untuk keperluan yang terkait perang secara langsung (mubasyarah).

Syariat Islam telah menetapkan jihad dalam dua bentuk, yaitu jihad defensif dan ofensif. Pertama, jihad defensif (difa’i), yaitu perang untuk mempertahankan dan membela diri dari serangan orang atau negara kafir. Contohnya, perang melawan penjajahan pada masa prakemerdekaan dahulu. Resolusi jihad yang dikobarkan para ulama untuk melawan penjajahan adalah termasuk dalam jihad defensif ini.

Allah Swt. telah berfirman dalam ayat berikut,

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ.

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS Al-Baqarah: 190).

Kedua, jihad ofensif (hujumi), yakni memulai perang. Jihad ini dilakukan ketika dakwah Islam yang dilakukan Khilafah diadang oleh penguasa kafir dengan kekuatan fisik. Dakwah adalah seruan pemikiran bersifat nonfisik. Manakala dihalangi secara fisik, kaum muslimin wajib berjihad untuk melindungi dakwah dan menghilangkan halangan fisik yang ada di hadapannya.

Inilah pula yang Rasulullah saw. dan para Sahabat lakukan setelah mereka berhasil mendirikan Daulah Islam di Madinah—yang menjadi cikal bakal Khilafah Islamiah. Dengan jihad ofensif ini, Islam tersebar ke seluruh dunia dan wilayah kekuasaan Islam pun makin meluas menguasai berbagai belahan dunia.

Allah Swt. berfirman,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ

“Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah (kekufuran) dan agar agama itu semata-mata hanya milik Allah.” (QS Al-Anfal: 39).

Rasulullah saw. juga telah bersabda tentang jihad ofensif dalam hadis berikut,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.” (HR Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, keliru jika ada sebagian umat Islam yang menilai jihad hanya defensif saja (untuk mempertahankan diri dari serangan musuh) sehingga dalam kondisi aman memaknai jihad sebagai ‘bersungguh-sungguh dalam aktivitas kebaikan’.

Syariat jihad ofensif ini terkait erat dengan keberadaan Khilafah yang akan menyiapkan segala hal terkait dakwah dan jihad, sekaligus sebagai komando dikobarkannya jihad melawan negara kafir yang secara fisik menghalangi dakwah Islam.

Dengan demikian, negara kafir Barat—melalui antek-anteknya di negeri-negeri muslim—secara serius menghalangi tegaknya Khilafah dan membatasi makna jihad sebatas makna lughawi berdasarkan minhaj wasathiyah (moderat). Sebab, mereka meyakini apabila Khilafah ini tegak kembali dan jihad dikobarkan, eksistensi mereka akan berakhir. Wallahualam. [MNews/Gz]

*Artikel ini adalah pengantar diskusi WAG Muslimah News ID pada Ahad (21/11/2021).

One thought on “Minhaj Wasathiyah Mengaburkan Makna Jihad dan Khilafah

  • 25 November 2021 pada 05:02
    Permalink

    Hanya Allah satu2x harapan kita

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *