[News] Pernyataan Sistem Kepemimpinan Islam Bersifat Dinamis, Ulama: Sangat Aneh!

Dalil kewajiban Khilafah sangat banyak, sudah maklum, ibarat matahari di siang bolong. Termasuk, sudah jelas setiap kepemimpinan itu melekat dengan sistem kepemimpinannya.

MuslimahNews.com, NASIONAL—Menyikapi pendapat Khilafah merupakan salah satu model atau sistem pemerintahan yang diakui dan dipraktikkan dalam Islam, tetapi bukan satu-satunya model karena bersifat dinamis, ulama nasional  Ustaz Utsman Zahid As-Sidany mengungkapkan tentu sangat aneh.

“Pernyataan kepemimpinan Islam bersifat dinamis sehingga disimpulkan Khilafah hanyalah salah satu modelnya atau bersifat opsional, pada kenyataannya tidak disertai satu pun dalil Al-Qur’an atau hadis yang disampaikan. Tentu ini sangat aneh,” urainya dalam “Menyikapi Fatwa MUI tentang Khilafah” di YouTube Ngaji Shubuh, Rabu (17/11/2021).

Ia menilai para pihak yang menyatakan model kepemimpinan bersifat dinamis berangkat dari asumsi bahwa Islam tidak pernah memiliki sistem pemerintahan atau kepemimpinan yang khas. “Mereka menyatakan Islam tidak banyak bicara tentang kekuasaan politik,” kritiknya.

Asumsi Keliru

Ia pun membantah asumsi tersebut karena menurutnya itu jelas keliru dan tidak muktabar. “Sangat jelas Islam telah menerangkan tentang pertama, kedaulatan, yaitu siapa yang berhak membuat hukum, dan hukum siapa yang wajib dan boleh diterapkan. Kedua, siapa yang berhak membaiat pemimpin. Ketiga, syarat-syarat apa saja yang wajib dipenuhi pada seseorang yang dibaiat. Keempat, siapa yang menerapkan dan melegislasi hukum syarak sebagai undang-undang. Kelima, kewajiban kaum muslim bersatu dalam satu kepemimpinan. Jadi, tampaklah Islam memiliki sistem yang khas yang membedakannya dari sistem lain,” paparnya.

Baca juga:  Tiga Esensi Mulia Khilafah Islamiyah

Ia menjelaskan penyebab lahirnya asumsi tersebut sebagaimana dikutip dari Dr. Muhammad Ahmad Ali Mufti dalam Naqd Al Manhaj At-Taufiqi ada beberapa hal. “Pertama, dibangun dari asas pemikiran dan pandangan yang lahir dari pemikiran Barat,” ujarnya.

Kedua, ia mengatakan, ada upaya pendekatan pemolesan melalui interpretasi, atau menyimpangkan beberapa pandangan syarak agar sesuai dengan pandangan mereka.

Ketiga, ia melanjutkan, dikatakan Islam hanya memerintahkan adanya kepemimpinan apa saja atau bebas.

“Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa tujuan adanya kepemimpinan adalah menerapkan Islam pada realitas kehidupan di dalam negeri, dan menyebarkan Islam ke luar negeri. Padahal, ini jelas mustahil dicapai dengan sistem politik yang berasal dari nilai atau pandangan Barat yang bertentangan dengan Islam, seperti sistem yang ada saat ini,” cetusnya.

Masa Kemunduran

Ia menegaskan pemikiran ini lahir di masa kemunduran umat Islam, yakni menjelang runtuhnya Khilafah Utsmani. “Yang melahirkannya adalah musuh-musuh Khilafah Utsmani. Dr. Muhammad Ahmad Ali Mufti menyebut Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh adalah pelopornya yang telah menimbulkan pergolakan pemikiran dengan kaum muslimin yang berusaha berpegang teguh dengan kitab para fukaha,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengemukakan, dapat ditelusuri juga dari buku yang ditulis Rasyid Ridha berjudul Al-Khilafah yang dihadiahkan kepada kaum atheis Turki untuk memperbarui sistem pemerintahan Khilafah Islam dengan maksud mengompromikan Islam dengan peradaban Barat.

Baca juga:  Mendudukkan Polemik “Khalifah” dan “Khilafah” dalam Alquran

“Selanjutnya, ada Ali Abdurraziq dengan bukunya Al-Islam wa Ushul al-Hukmi yang menyatakan Islam berlepas diri dari sistem Khilafah yang dikenal kaum muslimin. Abdurraziq mengatakan Khilafah tidak dikenal dalam Islam, begitu juga peradilan, dan sebagainya. Semuanya hanya politik murni, tidak ada kaitannya dengan agama. Islam tidak melarangnya dan tidak memerintahkannya, semua kembali pada pengalaman bangsa, kaidah politik, dan hukum akal. Akibatnya, Ali Abdurraziq ini kemudian dikeluarkan dari jajaran ulama oleh kalangan Al-Azhar, Mesir,” ucapnya.

Kemudian, ia melanjutkan, ada pula Musthafa al-Maraghi dalam Muqiful wa al-Aqli yang mengatakan tidak ada masalah jika pemerintahan Islam keluar dari agama sehingga menjadi pemerintahan yang tidak beragama. “Juga, Izzat Darwazat dalam Ad-Dustur Al-Qur’ani yang menyatakan Islam tidak menetapkan bentuk negara. Hal serupa juga dikatakan Muhammad Asad dalam Minhaj Al-Islam fi Al-Hukm, Abdul Karim Khatib dalam Al-Khilafah wa Al-Imamah, Zhafir al-Qasimi, dan Sa’id al-Asyamwi,” sebutnya.

Ia mengungkapkan, mereka semuanya lahir dari aliran modernisme Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh yang pertama kali mengampanyekan pemikiran-pemikiran Barat di dunia Islam.

“Padahal, dalil kewajiban Khilafah sangat banyak, sudah maklum, ibarat matahari di siang bolong. Termasuk, sudah jelas setiap kepemimpinan itu melekat dengan sistem kepemimpinannya,” tukasnya.

Penyimpangan

Ia menukil penjelasan Dr. Faris Abu Ulbah dalam disertasi doktornya As-Syawaib tentang penyimpangan-penyimpangan tafsir di abad ke-20, salah satunya tentang sistem pemerintahan. “Nama Khilafah atau imamah sudah mutawatir untuk menyebut sistem pemerintahan dalam Islam sejak masa Nabi Muhammad sampai hari ini. Nama Khilfah menjadi nama yang membedakan sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan mana pun di dunia. Kemudian, tentang hal ini sudah diakui baik oleh orang mukmin maupun kafir. Bedanya adalah mereka beriman atau tidak. Bahkan, telah terjadi ijmak sahabat dalam perkara tersebut, selain adanya dalil-dalil hadis yang banyak sekali. Kita tidak boleh lupa, Khilafah muncul pada suatu masa di mana sistem pemerintahan kesukuan, monarki, dan kekaisaran yang berlaku di dunia. Maka, Islam datang dengan sistem yang sama sekali berbeda, yang membedakan sistem ini dengan sistem-sistem yang lain. Sistem ini akan tetap ada dengan adanya nas-nas hingga hari kiamat,” terangnya.

Baca juga:  Kok Bisa Ada Pandangan Seolah-olah Khilafah Mengancam Indonesia?

Pemikiran Islam

Apalagi, ia menekankan, selain Rasulullah, tidak ada yang maksum. “Imam Malik mengatakan bahwa setiap dari kita dapat diterima dan ditolak pendapatnya. Bagi muslim, harus berangkat dari pemikiran Islam atau standar syariat Islam karena menerima selain hukum Allah itu tidak diperbolehkan. Jika tidak ada dalil atau landasan yang jelas dalam syariat, maka tidak bisa dikatakan sebagai hukum syarak. Selain hukum syarak, itu tertolak,” tandasnya.[MNews/Ruh]    

One thought on “[News] Pernyataan Sistem Kepemimpinan Islam Bersifat Dinamis, Ulama: Sangat Aneh!

  • 25 November 2021 pada 04:57
    Permalink

    Hukum yg jelas aja mereka otak atik

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *