Khilafah, Apakah Negara atau Jemaah?

Penulis: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, FOKUS — Beberapa tahun belakangan ini, perbincangan tentang Khilafah makin sering kita dengar, bahkan bisa kita katakan mencuri perhatian berbagai kalangan masyarakat dunia. Banyak umat Islam yang menyambut baik seruan perjuangan untuk tegaknya kembali Khilafah di muka bumi ini. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang justru menolaknya, bahkan menganggap Khilafah sebagai “ancaman”.

Di sisi lain, masih ada kesalahpahaman tentang Khilafah, di antaranya ada yang menganggap Khilafah bukan sebuah institusi negara, tetapi hanya merupakan pergerakan atau jemaah umat Islam. Mereka menjadikan hadis Rasulullah saw. sebagai dalil, yaitu “Khilafah sepeninggalku 30 tahun, kemudian menjadi kerajaan.” (HR Ahmad).

Mereka berpendapat, karena Khilafah sebagaimana yang mereka proklamasikan sudah ada, dalam bentuk jemaah, maka tidak perlu lagi memperjuangkan Khilafah saat ini. Cukup dengan ikut bergabung saja dengan jemaah yang mereka bentuk.

Sepintas seperti tidak ada yang salah, tetapi jika kita cermati lebih dalam, maka ada yang berbahaya bagi umat. Tidak saja hal ini bertentangan dengan Islam, tetapi juga menyurutkan semangat perjuangan untuk menegakkan khilafah, padahal hanya dengan khilafah sajalah hukum-hukum Islam dan sistem politik Islam akan bisa tegak dan terealisir.

Di sinilah tanggungjawab umat Islam terlebih para pengemban dakwah untuk menjelaskan pemahaman yang benar tentang khilafah Islamiyyah ke tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam cara, tujuannya satu — mencerdaskan umat bahwa khilafah adalah ajaran Islam, khilafah adalah sistem pemerintahan yang diperintahkan Allah, wajib ditegakkan di muka bumi ini.

Khilafah sebagai Negara hanya 30 tahun, Benarkah?

Hadits yang menjelaskan bahwa Khilafah berlangsung 30 tahun memang benar adanya, tetapi yang dimaksud adalah Khilafah yang mengikuti metode kenabian (khilafah ‘ala minhaj an nubuwwah), yaitu Khilafah di masa Khulafa`ur Rasyidin. Sabda Nabi SAW, “Khilafah di tengah-tengah umatku berlangsung 30 tahun, kemudian [menjadi Khilafah seperti] kerajaan setelah itu.” (HR Tirmidzi, Ahmad, An Nasa`i). Hadits ini menunjukkan Khilafah itu berlangsung 30 tahun, tanpa menjelaskan sifat Khilafah itu seperti apa.

Namun ada hadits lain yang menjelaskan sifat Khilafah yang berlangsung 30 tahun itu, yaitu Khilafah yang mengikuti metode kenabian, sabda Nabi, “Khilafah yang mengikuti kenabian (khilafah an nubuwwah) berlangsung 30 tahun, kemudian Allah memberikan kekuasaan-Nya itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki.” (HR Abu Dawud).

Tentang hal ini, beberapa ulama menyampaikan pendapatnya, di antaranya Qadhi Abu Ya’la menyatakan bahwa ada kemungkinan yang dimaksud dengan “Khilafah” dalam hadits Khilafah itu berlangsung 30 tahun, adalah Khilafah yang tidak terpengaruh oleh kerajaan setelah wafatnya Nabi SAW, yaitu Khilafah dari para khalifah yang empat. Adapun Khilafah Mu’awiyah telah terpengaruh dengan sistem kerajaan, namun hal ini tidaklah membuat cacat kekhalifahan Mu’awiyah.” (Ibnu Taimiyah, Majmuu’ Al-Fatawa, Juz XXVIII, hlm. 18).

“Sabda Nabi SAW,’Khilafah itu berlangsung 30 tahun’, artinya sebagaimana perkataan Humaid bin Zanjawaih,’Yang dimaksud adalah Khilafah yang sebenar-benarnya Khilafah, yaitu Khilafah yang hanya terwujud bagi para khalifah yang perbuatannya memang sesuai dengan nama ini (khilafah) dan yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW setelah beliau.” (Imam Al Baghawi, Syarah As Sunnah, Juz XIV, hlm. 75).

Baca juga:  The Amazing of Khilafah: Antara Tuduhan Ilusi dan Fakta Solusi (2/2)

Kesimpulannya, tidak benar bahwa Khilafah hanya berlangsung 30 tahun dan setelah itu berubah menjadi kerajaan. Yang berlangsung 30 tahun adalah Khilafah yang mengikuti metode kenabian (Khilafah ‘ala minhaj an nubuwwah) dan setelah itu tetap Khilafah tetapi telah menyimpang dari metode kenabian dengan mengikuti metode kerajaan (Khilafah ‘ala manhaj al mulk) dengan menerapkan pewarisan kekuasaan. (Hisyam Al Badrani, An Nizham As Siyasi Ba’da Hadm Al Khilafah)

Selain itu dalil tentang wajibnya khilafah tidak hanya hadits 30 tahun ini, ada hadits hadits yang lain, di antaranya, “Dari Jabir bin Saurah, dia berkata,”Aku masuk bersama ayahku menemui Nabi SAW. Lalu aku mendengar Nabi SAW bersabda,”Sesungguhnya urusan ini (kekuasaan umat Islam) tidak akan berakhir hingga berlalu di tengah-tengah mereka dua belas orang khalifah.” Lalu Nabi SAW berbicara dengan perkataan yang samar bagi saya. Lalu aku (Jabir bin Samurah) bertanya kepada ayahku,”Apa kata Nabi SAW?” Nabi SAW,”Semuanya adalah dari golongan Quraisy.” (HR Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa khalifah-khalifah yang baik (lurus) di tengah umat Islam akan ada dua belas orang khalifah yang semuanya dari golongan Quraisy. Jika hadits ini dikaitkan dengan hadits bahwa Khilafah hanya berlangsung 30 tahun dengan hanya empat khalifah, artinya setelah 30 tahun bukan tidak ada khalifah lagi, tetapi sebaliknya masih akan ada khalifah-khalifah lainnya yang jumlahnya mencapai 12 orang khalifah.

Lebih dari itu, andaikata benar Khilafah hanya 30 tahun dan setelah itu Khilafah tidak ada lagi dan berganti menjadi kerajaan, bagaimana dengan hadits-hadits atau ayat-ayat Al-Qur’an tentang perintah untuk menegakkan syariah dan mendirikan khilafah? Padahal tidak ada satu dalilpun yang menasakhnya? Bahkan para imam, seperti Imam Mawardi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, dan lain-lain, yang tetap menyatakan wajibnya mengangkat seorang khalifah bagi kaum muslimin, walaupun para imam itu masa hidupnya sudah sangat jauh dari masa berakhirnya 30 tahun Khilafah setelah wafatnya Nabi SAW?

Kalaupun memang Khilafah itu hanya berumur 30 tahun, maka ini tidak berarti kewajiban adanya khilafah itu telah gugur dan umat Islam bebas memilih sistem pemerintahan sesuka mereka. Terlalu gegabah kalau hanya melihat satu atau dua hadits lantas menyatakan bahwa khilafah hanya 30 tahun, lalu menyerang pendapat dan pemahaman lain yang menyatakan bahwa khilafah masih berlanjut hingga berakhir tahun 1924 M.

Pernyataan tersebut merupakan pengingkaran terhadap hadits Rasulullah yang lain, padahal seluruh hadits-hadits tersebut bisa diterima kehujjahannya. Lebih teliti lagi hadits-hadits ini membawa pengertiannya masing-masing, dimana konteks yang satu berbeda dengan yang lain, akan tetapi bisa digabungkan (jama’). Maka dalam hal ini berlaku prinsip “I’mal ad-dalilain aula min ihmali ahadihima (menggunakan dua dalil [yang tampak kontradiksi] lebih baik, ketimbang mengabaikan salah satunya)”.

Dari rangkaian seluruh penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya wajibnya Khilafah tidaklah pernah gugur atau terhapus (mansukh), karena tidak terdapat dalil-dalil syar’i dari Al Qur`an dan Hadits yang me-nasakh (menghapus) kewajiban Khilafah itu atas kaum muslimin. Ini artinya bahwa kewajiban adanya Khilafah bagi umat Islam seluruh dunia merupakan kewajiban yang abadi dan terus berlangsung hingga Hari Kiamat.

Baca juga:  Kepolisian pada Zaman Khilafah Abasiyah

Khilafah adalah Institusi Politik Negara, Bukan Jemaah Dakwah

Jika kita merujuk kepada makna Khilafah yang disampaikan oleh para ulama, akan makin tampak bahwa Khilafah adalah negara bukan jemaah. Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 226). Syekh Taqiyyudin An Nabhani menyatakan bahwa Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, yang bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi dengan dakwah dan jihad (Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah juz 2).

Dari definisi ini nampak jelas bahwa khilafah adalah sebuah institusi yang memiliki tugas melakukan aktivitas politik, riayatusy syu’unil ummah (pengaturan urusan umat) baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Yaitu tanggungjawab untuk menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna di dalam negeri dan juga bertanggungjawab untuk melakukan dakwah dan jihad ke luar negeri.

Tanggungjawab atau aktivitas politik ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh individu ataupun jemaah. Akan tetapi hanya mungkin dilakukan oleh negara. Hal ini semakin menegaskan bahwa khilafah adalah negara, bukan jemaah. Terlebih lagi, Islam memerintahkan kaum Muslim untuk bersatu di bawah satu kepemimpinan politik, membaiat khalifah yang satu dan menyatunya negeri-negeri kaum muslim di bawah satu negara. Hal ini pun diperkuat dengan fakta sejarah ketika kekhilafahan masih eksis.

Fakta Tidak Terbantahkan

Fakta tidak terbantahkan bahwa sepanjang masa kekhilafahan selama belasan abad — lebih dari 30 tahun — terdapat struktur pemerintahan yang sama, sebagaimana Struktur Daulah Islamiyah yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW, yaitu (1) Roisud daulah atau setelah Rasulullah disebut dengan Khalifah, (2) Para Mu’awin at-Tafwidh, (3) Wuzara’ at-Tanfidz, (4) Para Wali, (5) Amirul Jihad, (6) Keamanan dalam negeri, (7) Urusan luar negeri, (8) Industri, (9) Peradilan, (10) Mashalih an-Nas (kemaslahatan umum) (11) Baitul Mal (12) Lembaga Informasi dan (13) Majelis umat.

Terlebih lagi jika kita menelusuri sejarah, bahkan setelah melewati masa khulafaur rasyidin, maka dapat kita lihat realitasnya selama lebih 10 abad, yang nampak dalam kekhilafahan adalah institusi negara yang melakukan berbagai aktivitas politik baik di dalam maupun luar negeri. Kita ambil salah satu contoh, yaitu masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jika dihitung masa kekuasaannya relatif singkat, akan tetapi di masanya, Islam dan umat Islam mengalami kesejahteraan dan kejayaan.

Setelah membersihkan harta kekayaan tidak wajar di kalangan pejabat dan keluarga bani Umayyah, Khalifah Umar melakukan reformasi dan pembaruan di berbagai bidang. Di bidang fiskal, misalnya, Umar memangkas jizyah dari orang Nasrani. tidak cuma itu, ia juga menghentikan pungutan dari mualaf. Kebijakannya itu telah mendongkrak simpati dari kalangan non-Muslim. Sejak kebijakan itu bergulir, orang-orang non-Muslim pun berbondong-bondong memeluk agama Islam.

Baca juga:  [Editorial] Khilafah Tegak di Atas Hujjah dan Urgensinya Tak Terbantah

Khalifah Umar pun menggunakan kas negara untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya, hingga tidak ada satupun yang layak untuk menerima zakat. Ia pernah mengutus seorang petugas pengumpul zakat, Yahya bin Said untuk memungut zakat ke Afrika. ‘’Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun,’’ ujar Yahya. ‘’Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya,’’ kisah Yahya bin Said. Kemakmuran umat, ketika itu, tidak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basrah.

Abu Ubaid mengisahkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, wali di Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. ‘’Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka. Namun, di Baitulmal masih banyak uang,’’ tutur sang wali dalam surat balasannya. Khalifah Umar lalu memerintahkan, ‘’Carilah orang yang dililit utang tetapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya!’’ Abdul Hamid kembali menyurati Khalifah Umar, ‘’Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di baitul mal masih banyak uang.’’

Berbagai fasilitas dan pelayanan publik dibangun dan diperbaiki. Sektor pertanian terus dikembangkan melalui perbaikan lahan dan saluran irigasi. Sumur-sumur baru terus digali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Jalan-jalan di kota Damaskus dan sekitarnya dibangun dan dikembangkan. Untuk memuliakan tamu dan para musafir yang singgah di Damaskus, khalifah membangun penginapan. Sarana ibadah seperti masjid diperbanyak dan diperindah. Masyarakat yang sakit disediakan pengobatan gratis. Khalifah Umar pun memperbaiki pelayanan di dinas pos, sehingga aktivitas korespondesi berlangsung lancar.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun melakukan penaklukan, dengan merujuk pada hukum syara’ yang melahirkan strategi yang benar-benar jitu sehingga mengundang simpati pemeluk agama lain. Secara sadar dan ikhlas mereka berbondong- bondong memilih Islam sebagai agama terbaik. Raja Sind amat terkagum-kagum dengan strateginya. Ia pun mengucapkan dua kalimah syahadat dan diikuti rakyatnya. Masyarakat yang tetap menganut agama non-Islam tetap dilindungi namun dikenakan jizyah yang tidak memberatkan.

Masyaallah. Demikianlah sekelumit gambaran singkat mengenai Khilafah, sistem pemerintahan yang khas dan unik. Dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa kekhalifahan merupakan institusi negara yang menerapkan Islam secara kafah, bukan jemaah. Sebuah sistem pemerintahan yang difardukan Allah SWT hingga akhir zaman dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat nabi dan generasi setelahnya. Dan ketika saat ini institusi Khilafah tidak ada, padahal hanya dengan Khilafahlah syariat Islam akan tegak, maka inilah yang menjadi agenda umat Islam saat ini, yaitu memperjuangkan tegaknya Khilafah, tentu saja dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a’lam bishshawab.

One thought on “Khilafah, Apakah Negara atau Jemaah?

  • 21 November 2021 pada 10:39
    Permalink

    Masya Allah, indahnya kehidupan dibawah naungan Khilafah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *