BeritaInternasional

[News] Diskriminasi Pemerintahan Modi kepada Muslim India, Aktivis: Tidak Lain karena Mereka Muslim

Muslim India menjadi korban rezim yang penuh kebencian kepada Islam, juga menjadi korban para politikus yang memanfaatkan keadaan mereka sebagai komoditas politik untuk menyaingi rezim yang berkuasa.

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL—The Siasat Daily (13/11/2021) memberitakan muslimah India dilarang menggunakan hijab dan berbusana burqa untuk memasuki sebuah restoran India. “Penting dicatat, kasus seperti ini tidak jarang terjadi,” tulisnya. 

Peristiwa tindak diskriminasi kepada muslim India yang terus berlangsung ini pun disorot aktivis muslimah Ustazah Iffah Ainur Rochmah yang menyatakan ini tidak lain karena mereka adalah muslim.

“Kalau didokumentasikan, akan terungkap ribuan, bahkan ratusan ribu kasus diskriminasi, kekerasan, kebrutalan, pemerkosaan, dan penghilangan nyawa yang terjadi pada saudara kita, muslim di India, yang makin meningkat di masa pemerintahan Narendra Modi. Apa salah mereka? Tidak lain karena mereka adalah muslim,” tuturnya kepada MNews.

Ia mengutip firman Allah,

“Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu, hanya karena (orang-orang mukmin itu) beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.” (QS Al-Buruj: 8).

Bukan rahasia, menurutnya, meskipun muslim India jumlahnya besar sekitar 200 juta orang tetapi mereka mendapatkan perlakuan buruk dari sistem yang ada. “Begitu mudah terjadi kekerasan. Bahkan, perkara-perkara remeh harian bisa menyebabkan terjadinya kebrutalan, pemerkosaan kepada perempuan, penghancuran terhadap masjid, dan hilangnya ribuan nyawa,” ujarnya miris.

Baca juga:  [News] Diskriminasi Minoritas, Masalah Buatan dalam Sistem Demokrasi

Kebijakan Brutal

Ia menjelaskan kaum muslimin di sana, bahkan mendapatkan kebrutalan akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat Perdana Menteri Narendra Modi seiring popularitasnya yang meningkat di tengah masyarakat mayoritas Hindu. “Modi mengeluarkan beberapa undang-undang yang sangat jelas menarget muslim. Pertama, amandemen Undang-Undang Kewarganegaan atau Citizenship Amendment Bill (CAB). UU ini akan memberikan pengampunan kepada imigran gelap yang berasal dari Bangladesh, Pakistan, dan Afganistan asalkan mereka bukan muslim. Artinya, kalau mereka muslim dan tidak memiliki bukti-bukti kewarganegaraan maka mereka akan terusir, dan mendapatkan hukuman. Disebut bahwa akan ada 1,9 juta muslim yang akan menjadi korban pemberlakuan UU ini, yaitu akan diusir dari tempat tinggalnya, dipisahkan dari keluarganya, dan dianggap sebagai pendatang gelap,” urainya.

Kedua, ia melanjutkan, undang-undang yang disebut National Register of Citizens (NRC) yang merupakan daftar penduduk yang syaratnya adalah boleh menjadi warga negara dan mendapat kartu identitas atau kartu keluarga, jika sudah menempati wilayah tersebut sejak sebelum 1971.

“Padahal, untuk membuktikan hal ini adalah hal yang sulit, bukan perkara ringan. Belum lagi, anak keturunan mereka yang hidup pada hari ini juga harus membuktikan bahwa mereka punya hubungan kekeluargaan dengan mereka yang sudah masuk ke wilayah tersebut, seperti di Provinsi Assam sebelum 1971, yaitu sebelum Bangladesh menyatakan kemerdekaannya dari India,” terangnya.

Baca juga:  Lara Muslim India di Tengah Lemahnya Muslim Sedunia

Ia menegaskan, tentu ini adalah kebijakan yang benar-benar ditujukan kepada muslim untuk mengusir muslim dari wilayah tersebut, menganiaya, dan memberikan hukuman keras kepada muslim dengan berbagai macam cara baik melalui UU maupun dokumen.” Ironinya, yang memiliki dokumen pun belum tentu diakui sebagai warga negara,” jelasnya.

Tiada Pelindung

Ia memaparkan tampaklah umat Islam tidak memiliki pelindung dan penolong, walaupun di negerinya sendiri. “Muslim India menjadi korban rezim yang penuh kebencian kepada Islam, juga menjadi korban para politikus yang memanfaatkan keadaan mereka sebagai komoditas politik untuk menyaingi rezim yang berkuasa,” cetusnya.

Ia pun mengkritisi para pegiat HAM yang seringkali luput memperhatikan kasus-kasus yang menyangkut muslim seperti ini. “Kenapa selalu disorot tentang HAM terhadap perempuan di berbagai belahan dunia, tetapi tidak ada suara lantang bagi perempuan muslim India, bagi para muslimah di Assam, Kashmir, atau Uighur?” tanyanya lugas.

Terlebih, ia mengulas, kaum muslim India seperti tidak bisa mendapat pertolongan dari saudaranya sesama muslim. “Muslim di luar India tidak bisa menunjukkan ukhuwah karena racun nasionalisme yang membelenggunya, terhalangi dalam memberikan pertolongan karena terbelenggu politik non-interference (tidak boleh mencampuri urusan negara lain). Kita hanya bisa mendokan mereka,” ungkapnya.

Baca juga:  [News] PPKM 3 Serentak Nataru Dibatalkan, Pengamat Hukum: Diskriminasi pada Umat Islam

Terus Ikhtiar

Karenanya, ia menekankan, kita tidak boleh berhenti, tidak boleh mencukupkan diri, tetapi harus terus berikhtiar agar muslim memiliki pelindung. “Pelindung dan perisai itu tidak lain adalah pemimpin muslim yang menegakkan hukum-hukum Islam secara kafah,” tegasnya.

Ia mengutip sabda Rasulullah,

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasannya).” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dll).

Dari sini, ia mengingatkan, kaum muslim bisa mendapat perlindungan dan bergantung kepadanya. “Dulu, ketika Islam diterapkan secara kafah, lahirlah pemimpin-pemimpin yang memberlakukan aturan Islam. Memberikan kehormatan kepada simbol-simbol Islam, memberikan perlindungan sehingga nyawa seorang muslim tidak akan mudah tertumpahkan seperti sekarang ini,” tukasnya.

Bahkan, ia menguraikan, apa yang dilakukan para Khalifah tidak mendiskriminasi mereka yang berbeda agamanya. “Justru, yang berbeda agama tetap mendapatkan perlindungan atas harta dan kehormatannya selama mereka berada di bawah jaminan Islam,” pungkasnya.[MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *