Kilang Minyak Pertamina Kebakaran Lagi! Saatnya Revitalisasi Tata Kelola BUMN

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Penjagaan aset negara begitu lemah, kebakaran kerap terjadi di sejumlah kilang minyak milik Pertamina. Padahal, semua itu adalah aset negara yang seharusnya terjaga demi kemaslahatan warga negara. Oleh karena itu, perlu sekiranya merevitalisasi bukan hanya tataran teknis, tetapi juga tata kelolanya. Apakah selama ini BUMN nyata bekerja untuk kemaslahatan umat?

Kerugian Tangki Terbakar

Tangki kilang minyak Pertamina di Cilacap terbakar lagi. Kebakaran ini adalah yang ke-7 kalinya sepanjang sejarah kilang Pertamina Cilacap dibangun. Pertamina Cilacap yang memiliki 228 tangki dan kapasitas pengolahannya mencapai 270.000 barel per hari, tahun ini tercatat sudah dua kali tangkinya terbakar.

Kilang minyak Cilacap merupakan kilang minyak terbesar milik Pertamina sehingga kerugian yang menimpa Pertamina atas kebakaran kali ini dan Juni lalu cukup besar. Itu belum bicara kerugian imateriel, seperti tenaga, waktu, pikiran, dan citra. Kebakaran yang kerap terjadi memang menambah citra buruk Pertamina yang makin menurun.

Apalagi jika kita berbicara kerugian bagi masyarakat. Keselamatan warga pun terancam. Untuk kebakaran kali ini, sekitar 80 warga terdampak sedang dievakuasi. Pasalnya, pemukiman warga hanya terbatas tembok dan hanya berjarak 500 meter dari tangki yang terbakar. (Tribun News, 14/11/2021)

Pertamina Abai

Kebakaran terjadi setelah adanya hujan petir sehingga dugaan awal tangki terbakar akibat petir. Namun demikian, banyak pengamat yang meminta untuk mengusut lebih lanjut kasus kebakaran tangki kilang Cilacap karena berpotensi ada kejahatan, yaitu kesengajaan dengan motif tertentu.

Namun, jika pun karena petir, mengapa Pertamina tidak mengambil tindakan perbaikan-perbaikan pada tangki-tangkinya? Mengapa kejadiannya terus berulang, padahal kebakaran pada Juni lalu pun penyebabnya sama-sama petir.

Berdasarkan hal itu, tidak berlebihan jika kejadian kali ini makin menambah bukti tiadanya keseriusan Pertamina mengurus aset negara yang nilainya sangat besar. 

Seperti penyampaian pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi bahwa kebakaran karena petir adalah alasan yang “sangat naif”. Sebab, sebagai kilang dengan pasokan terbesar, semestinya Pertamina bisa menjaga aset yang sangat penting tersebut dengan menerapkan sistem keamanan yang super canggih dan berlapis. (BBC, 14/11/2021)

Menambah Volume Impor

Fahmy menyebut kebakaran berantai ini pasti akan mengurangi suplai BBM. Untuk menutupi kekurangan tadi, butuh impor sehingga volume impor minyak akan makin tinggi. Berdasarkan pengalamannya sebagai anggota antimafia migas, mafia migas akan berburu rente pada impor sehingga makin tinggi volume impor, cuan makin besar.

Walaupun pihak Pertamina menyebut kebakaran tersebut tidak memengaruhi suplai karena cadangan minyak masih ada untuk beberapa hari ke depan, tetap saja peluang impor makin besar.

Selain berpotensi meningkatkan volume impor, kebakaran tangki—yang terjadi setidaknya tiga kali dalam tahun ini—akan memperburuk keuangan. Sudahlah memang keuangannya makin buruk sehingga harus go public, ditambah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang seharusnya bisa terantisipasi.

Kondisi ini jika dibiarkan terus pada gilirannya akan mengantarkan pada penjualan aset negara. Lihatlah PT Waskita Karya yang melakukan divestasi jalan tol besar-besaran. Penjualan aset negara secara brutal ini diawali dengan buruknya keuangan. Padahal, kehilangan aset merupakan kerugian yang berlipat-lipat.

Pengelolaan Bercorak Liberal Kapitalistik

Terlepas adanya kesengajaan pada peristiwa kebakaran tangki kilang minyak ataupun murni kecelakaan akibat kelalaian. Semua itu berpangkal dari pengelolaan BUMN yang bercorak liberal kapitalistik. Keberadaan BUMN bukanlah bermakna sebagai bentuk tanggung jawab negara mengurusi umat. BUMN hanyalah terposisikan sebagai tempat penguasa mendulang keuntungan.

Negara dengan tata kelola ekonomi yang liberal kapitalistik memang menyerahkan seluruh pengurusan umat pada swasta. Negara hanyalah regulator yang memfasilitasi bertemunya kepentingan korporasi dan rakyat. Seluruh kebutuhan rakyat dalam menjalankan kehidupannya justru terpenuhi oleh swasta. Inilah dogma sistem ini.

Dalam sistem ini, BUMN seperti tempat berjual beli antara pemerintah dan rakyat. Jika BUMN terus merugi, tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Privatisasi BUMN dengan menjual asetnya pun akan dilakukan walaupun rakyat dirugikan.

Sedangkan, hampir seluruh BUMN mengalami kerugian meski perusahaan tersebut mendapat keistimewaan dalam banyak hal. Mengapa demikian? Karena BUMN kerap menjadi sapi perah oleh partai dan individu di dalamnya demi mengongkosi biaya politik mereka.

Inilah yang menjadikan pengelolaan BUMN jadi setengah hati. Wajar jika tangki kilang minyak yang seharusnya menjadi perhatian besar pengelola, nyatanya kondisinya makin hari makin memprihatinkan. Begitu pun motif kesengajaan, menjadi nalar yang masuk akal tersebab buruknya pengelolaan, yakni menjadi pintu masuk swasta untuk terlibat dalam pengurusannya.

Pengelolaan Minyak dalam Khilafah

Pengelolaan kepemilikan umum adalah kewajiban bagi negara Khilafah. Hal demikian adalah perwujudan atas pengurusan seluruh hajat umat oleh Khalifah. Islam memiliki seperangkat aturan mengenai pengelolaan terhadap barang tambang, termasuk minyak.

Aturannya yang langsung turun dari Sang Pencipta akan menutup celah kerusakan dalam pengelolaannya, seperti kelalaian yang menyebabkan kebakaran tangki kilang minyak maupun motif tersembunyi di balik pembakaran tangki kilang tersebut.

Dalam Islam, aturan kepemilikan begitu terperinci. Islam telah membagi kepemilikan harta menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara.

Adapun kepemilikan umum adalah adalah izin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Artinya, individu tidak boleh memiliki harta benda yang terkategori kepemilikan umum. Akan tetapi, boleh bagi suatu komunitas karena mereka saling membutuhkan. Oleh karenanya, privatisasi atas kepemilikan umum adalah terlarang.

Harta yang menjadi kepemilikan umum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu barang kebutuhan umum, barang tambang yang besar, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk individu miliki.

Adapun minyak termasuk barang tambang melimpah sehingga haram dikuasai perorangan. Negara haram menjualnya pada asing apa pun yang terjadi karena semua itu adalah harta umat, negara hanya berhak mengelola.

Selanjutnya, sistem politik Islam menghimpun penguasa yang amanah dan memahami betul bahwa bersungguh-sungguhnya ia dalam melayani umat adalah pahala besar di sisi Allah Swt. Mereka duduk di tampuk kekuasaan semata untuk mengabdi pada Allah Swt., bukan untuk mencari harta dan kuasa. Dengan demikian, perusahaan negara tidak akan menjadi sapi perah seperti halnya dalam sistem saat ini.

Dengan kapabilitas yang mumpuni, pejabat yang mendapat amanah mengelola kepemilikan umum akan bersungguh-sungguh menjalankannya. Potensi kebakaran, misalnya, akan mudah terantisipasi dengan kecanggihan teknologi dan kemahiran para teknisinya. Oleh karena itu, merevitalisasi pengelolaan minyak bukan sekadar teknisnya, tetapi tata kelolanya wajib berlandaskan syariat Islam. [MNews/Gz]