Fokus

Wajibkan PCR, Bukti Kebijakan Publik di Bawah Kendali para Kapitalis

Penulis: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, FOKUS — Berubah lagi! Tarif tes PCR berubah sepanjang pandemi terjadi. Bahkan, dalam satu bulan terakhir, perubahan tarif terjadi berulang kali. Pada awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol pemerintah sehingga harganya sangat tinggi, bahkan mencapai Rp2,5 juta.

Oktober 2020, pemerintah baru mengontrol harga PCR menjadi Rp900 ribu. Sepuluh bulan kemudian, harga PCR kembali turun menjadi Rp495 ribu–Rp525 ribu akibat kritikan masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India.

Terakhir, 27 Oktober lalu, pemerintah menurunkan harga menjadi Rp275 ribu–Rp300 ribu. Perlu kita ingat, ketika lonjakan angka positif Covid-19 pada Juli 2021, harga pemeriksaan PCR saat itu berada pada harga Rp900 ribu per tes yang mengakibatkan tidak seluruh masyarakat dapat mengakses pemeriksaan tersebut.[i]

Perubahan terakhir tarif PCR ini tidak lepas dari kritik keras masyarakat dan para pengamat kebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes usap itu sebagai syarat perjalanan jarak jauh menggunakan angkutan pesawat.

Kritik mengemuka lantaran selain harga tes PCR masih di atas rata-rata kemampuan warga, kebijakan terasa tidak adil karena syarat ini berlaku saat angka penyebaran kasus Covid-19 rendah. Juga karena hanya berlaku untuk penumpang pesawat, tidak untuk moda transportasi lainnya, seperti bus dan kereta. Padahal, waktu tempuh jalur udara jauh lebih cepat daripada jalur laut dan darat.

Bisnis Berbalut Kebijakan Publik

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai aneh karena pemerintah tidak menerapkan harga tes PCR dengan Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan. Pemerintah justru menurunkan harga secara perlahan dengan condong untuk kepentingan relaksasi bisnis.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan penurunan harga tes PCR oleh pemerintah tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas.[ii]

Baca juga:  Industri Kesehatan Menggiurkan, HET Tes PCR Sangat Menguntungkan

Senada dengan peneliti ICW, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan yang berubah-ubah tidak tentu arah menimbulkan hipotesis bahwa kebijakan yang ada bukanlah untuk kepentingan publik, tetapi bisnis, cuan, untung, ataupun popularitas sebagian pihak yang berkuasa.

Berdasarkan hasil penelusuran, dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, tercatat setidaknya lebih dari Rp23 triliun uang berputar dalam bisnis tersebut.

Memang, bukan hal yang mengejutkan jika setiap kebijakan dalam sistem kapitalisme hari ini berorientasi pada keuntungan bagi para pemilik modal besar (kapitalis). Namun, hegemoni para kapitalis makin kuat saat mereka berperan sebagai penguasa sekaligus pengusaha di negeri ini.

Jika pemerintah berorientasi public health, harusnya mereka menurunkan harga ketika gelombang kedua melanda sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya. Terlebih tes PCR pada masa pandemi ini terkategori hajat hidup orang banyak. Jika demikian, seharusnya negara mengaturnya (termasuk tarif), bahkan menyediakan gratis untuk rakyat yang membutuhkannya.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 termaktub bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai negara hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Nyatanya, pemerintah sendiri yang menyalahi UUD ’45 tersebut.

Kini, negara ibarat pahlawan kesiangan, baru hadir setelah rakyat berteriak-teriak. Negara baru mulai mengatur tarif PCR setelah pandemi berjalan hampir dua tahun. Fatalnya, penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak berlandaskan asas kesehatan masyarakat, melainkan pemulihan ekonomi.

Mampukah Good Governance Melahirkan Kebijakan Publik yang Berkeadilan?

Sesungguhnya, keberadaan swasta adalah satu keniscayaan dalam penerapan good governance. Good governance adalah syarat utama suatu negara bila ingin mendapatkan program bantuan dari World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Amerika Serikat sebagai lembaga pembiayaan internasional.

Baca juga:  Tes Covid Turun Harga atau Gratis?

Penerapan good governance bermakna keterlibatan tiga pilar stakeholders, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (checks and balances) untuk menghindari penguasaan atau ”eksploitasi” satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi daripada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.[iii]

Keterlibatan swasta dalam pengelolaan negara inilah yang mengantarkan keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan publik secara legal. Terlebih tidak kita mungkiri, dalam sistem demokrasi, peran swasta, yaitu para pengusaha, sangat penting dalam mengantarkan para penguasa ke tampuk kekuasaannya.

Oleh karenanya, wajar jika kepentingan penguasa dan pengusaha berkelindan dalam kebijakan publik di tengah masyarakat. Satu hal yang tidak terelakkan pula ketika tujuan pihak swasta adalah mencari keuntungan.

Faktanya lagi, keberadaan swasta ini justru memutilasi peran pemerintah. Pemerintah tidak lagi menjadi pelayan dan pengayom masyarakat. Sebaliknya, mereka justru menjadi pelayan para pengusaha atau pemilik modal besar.

Terbukti, selama hampir dua tahun masa pandemi, semua harga terkendalikan oleh pihak swasta. Setelah rakyat berteriak, Presiden baru bersuara meminta pihak-pihak terkait menurunkan harga.

Begitu pula Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baru melakukan evaluasi harga tes PCR secara berkala untuk memastikan tarif tersebut tidak merugikan masyarakat.

Apakah pemerintah tidak tahu atau tutup mata tentang harga dasar PCR sehingga tidak mampu menetapkan harga dalam kondisi darurat pandemi sejak awal? Sungguh nyata kejamnya kapitalisme dunia. Negara justru menjadi pembunuh rakyatnya sendiri.

Baca juga:  [News] Tarif Tes PCR Turun, Pengamat: Mestinya Gratis!

Khilafah Wujudkan Kebijakan Publik yang Berkeadilan dan Menyejahterakan

Khilafah Islamiah adalah negara berasaskan akidah Islam yang menerapkan hukum Islam di dalam negerinya dan mengemban dakwah Islam ke luar negeri. Akidah Islam menegaskan bahwa penerapan hukum Islam secara totalitas oleh Khilafah merupakan kunci yang akan menghadirkan rahmat bagi semesta alam secara riil.

Karenanya, ketika kerahmatan bermakna keadilan, hukum Islam akan datang membawa keadilan. Ketika kerahmatan itu bermakna kesejahteraan, hukum Islam juga datang memberikan kesejahteraan riil yang umat dambakan.

Sementara itu, kesejahteraan merupakan konsekuensi logis dari keadilan ekonomi Islam yang Khilafah terapkan, yaitu ketika semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat terpenuhi, serta adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai kemampuan mereka. (Taqiyuddin an-Nabhani. An-Nizhamul Iqtishadi fil Islam).

Khilafah juga menjamin setiap warga negaranya—muslim maupun nonmuslim—tercukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta keamanan), juga keadilan di mata hukum. Tidak ada perbedaan bagi rakyat ataupun pejabat.

Khalifah dan jajarannya bertanggung jawab penuh atas hal tersebut atas dorongan takwa. Dorongan takwa inilah yang menjaga mereka dari berlaku zalim terhadap rakyatnya.

Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah ialah pemimpin yang zalim.(HR Tirmidzi). [MNews/Gz]

Referensi:

[i] https://m.jpnn.com/news/pemerintah-pastikan-harga-tes-pcr-sesuai-untuk-masyarakat

[ii] https://m.jpnn.com/news/pengamat-sebut-kejanggalan-soal-tes-pcr-harus-diusut-tuntas

[iii] Arifin Tahir. Kebijakan Publik dan Good Governance.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *