BeritaNasional

[News] Permendikbudristek 30/2021, UIY: Ada Persoalan Besar, Gender Mainstreaming

Ini persoalannya lebih besar dari sekadar Permendikbud, melainkan pada cara pandang, yakni gender mainstreaming. Pendekatannya gender equal.

MuslimahNews.com, NASIONAL—Merespons terbitnya Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, cendekiawan muslim Ustaz H. M. Ismail Yusanto menyatakan ada persoalan di cara pandang, yakni gender mainstreaming.

“Ini persoalannya lebih besar dari sekadar Permendikbud, melainkan pada cara pandang, yakni gender mainstreaming. Pendekatannya gender equal, kemudian semacam ada relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki berkuasa, maka dianggap ada paksaan terhadap seksualitas yang melahirkan kekerasan,” jelasnya dalam “Insight #99 PKAD: Permendikbudristek Legalkan Seks Bebas, Ormas Menolak?!” di Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (10/11/2021).

Namun, ia mempertanyakan apa betul kekerasan seksual itu karena hegemoni gender laki-laki terhadap perempuan? “Kemudian menjadi gender equal ketika perilaku seksual itu sama-sama dikehendaki? Ini sudah menyentuh aspek etik filosofis. Oleh sebab itu, ini harus dibongkar,” ungkapnya.

Ia menerangkan kekerasan seksual memang harus diberantas, di manapun dan kepada siapapun. “Kekerasan seksual pada intinya sesuatu yang dipaksakan, tidak dikehendaki atau kezaliman. Sampai di sini definisinya sudah betul, tanpa persetujuan korban. Kalau dengan persetujuan korban namanya bukan kekerasan,” ujarnya.

Timpang

Masalahnya, ia melanjutkan, ketika ada persetujuan, lantas apakah bisa diterima? “Jadi, saya melihat aturan ini hadir secara timpang karena hidup manusia itu tidak hanya satu sisi melainkan multidimensi apalagi kalau bicara interaksi manusia. Mestinya aturan itu dibuat secara komplet supaya jelas. Jika tidak, maka akan timbul pertanyaan seperti saat ini yang sedang mengemuka. Bagaimana kalau itu consent atau dikehendaki? Apa itu berarti boleh? Kan itu pertanyaannya. Pasti kita akan mengatakan itu tidak boleh. Namun aturannya tidak menjawab boleh atau tidak,” cetusnya.

Baca juga:  Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh

Ia menjelaskan kalau kembali kepada syariat Islam, pemerkosaan itu memang ada dan ada aturannya. “Tidak consent atau tanpa persetujuan yang bersangkutan. Kalau ada consent berarti perzinaan. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Kalau dalam pemerkosaan yang dihukum hanya satu pihak yaitu pemerkosa, sedangkan yang diperkosa dilindungi, bahkan bisa menuntut qisas kalau ada kerugian atau sampai tewas. Ada hukum ta’zir dan lainnya,” urainya.

Sedangkan, ia menambahkan, kalau zina ada consent di dalamnya. ”Apakah bisa diterima? Tidak bisa. Hukuman pun berlaku kepada keduanya. Pertanyaannya, Mendikbud mengatur yang dengan consent atau tidak? Tidak. Nah, ini pasti masalah,” tukasnya.

Oleh karenanya, ia memandang diskusi jangan hanya terbatas pada Permendikbud, tetapi harus melebarkan areanya. “Jadi, kita buka sekalian. Mengapa hanya mengonsentrasikan pada kekerasan seksual, sementara terhadap seksualitas yang di luar norma, tidak? Jadi bisa di-challenge, maunya apa sebenarnya? Apa intensi sebenarnya? Kalau hubungan seksual tanpa persetujuan korban, dilarang. Bagaimana kalau yang ada persetujuan? Apakah boleh? Kalau katanya boleh, mau apa kalau kayak begini? Kalau yang tanpa consent disebut kekerasan, lalu apa namanya kalau yang dengan consent?” tanyanya bertubi.

Berbahaya

Selanjutnya, ia pun mempersoalkan apakah sesuai dengan tujuan pendidikan kita? “Kalau ternyata yang dengan consent tidak boleh, maka keluarkan juga aturannya. Atau kalau enggak, cabut saja aturan ini. Jangan sampai yang satu diatur yang satu tidak. Akan muncul persepsi yang consent itu boleh. Berbahaya sekali,” kritiknya.

Baca juga:  L98T dan Pertaruhan Reputasi Intelektualitas Kampus

Ia mengatakan wong saat ini tanpa Permendikbud saja, di kampus sudah enggak karu-karuan kok. “Apalagi dengan adanya Permendikbud seperti ini, bisa-bisa dijadikan consent semua. Akibatnya rusaklah dunia pendidikan kita,” sindirnya

Padahal, ia menyampaikan kalau berkaca pada syariat Islam, maka kedua hal itu sama-sama ada, aturannya, lengkap. “Seluruh dimensi perbuatan manusia termasuk relasi laki-laki dan perempuan terkena semua,” paparnya. 

Menurutnya, ini kesempatan untuk mencermati apakah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang basisnya takwa? “Terlebih pikiran untuk menolak iman dan takwa dalam sistem pendidikan itu masih ada dan harus diwaspadai. Jadi kalau peta pendidikan itu niragama maka pendidikan kita ini sedang dibawa kepada sekuler radikal,” kupasnya.

Ia menyatakan sekuler radikal tidak menghendaki warna agama terlalu kental, tetapi mereka tahu tidak mungkin menghilangkan agama sama sekali di negeri Indonesia yang mayoritas muslim. “Mereka hanya menghendaki agama yang tipis-tipis,” ujarnya. 

Harus Tuntas

Oleh sebab itu, ia menegaskan persoalan ini harus betul-betul tuntas. “Terlebih saat ini sedang terjadi “perang”. Kita menolak dan mempersoalkan, tetapi kemudian muncul pula pendukung-pendukung Permendikbud itu, seperti PDIP dan Kementerian Agama. Terjadilah pembelahan, ini berbahaya. Akan dibawa kemana negeri kita?” tanyanya lugas.

Baca juga:  Khilafah Mencetak Guru Andal dalam Situasi Tak Normal

Ia mengungkapkan dunia pendidikan harus dijaga, sedangkan mereka tahu kalau mau mewarnai generasi muda sesuai keinginan mereka juga melalui pendidikan. “Menjadi battle ground dari sisi filosofis sampai teknis. Hanya saja, kita sudah tahu kecenderungan rezim ini seperti apa sehingga kewaspadaan dan kecepatan respon kita terhadap dinamika yang ada di dunia pendidikan, sangat diperlukan. Jika tidak, akan berefek sangat panjang. Terutama jika dilihat peta pendidikan yang ada sudah mulai menjauh dari aras agama, dengan maksud deradikalisasi dan moderasi agama,” pungkasnya.[MNews/Ruh] 

One thought on “[News] Permendikbudristek 30/2021, UIY: Ada Persoalan Besar, Gender Mainstreaming

  • Desi Yunise

    Masya Allah..terimakasih atas tulisan ini ..sangat bermanfaat

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *