[Editorial] Banjir, Jangan Salahkan La Nina

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Musim hujan baru saja tiba, tetapi banjir dan longsor sudah terjadi di mana-mana. Sepanjang awal November 2021 hingga hari ini saja sudah banyak wilayah di Indonesia yang terendam air.

Di Batu, Malang, misalnya, banjir pada awal November menerjang begitu dahsyat. Bak aliran tsunami, air dengan deras menyapu apa pun yang dilewatinya. Tercatat, dua orang tewas dan enam orang hilang. Puluhan rumah dan kendaraan pun rusak parah.

Pada saat yang bersamaan, hujan lebat di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat juga membuat tiga sungai meluap hebat. Akibatnya, enam kecamatan terendam air setinggi dua meter. Sementara yang terdampak tercatat ada sekitar 1.818 KK atau 6.524 jiwa.

Begitu pun di Alor, NTT; Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan; serta Bandung dan Sumedang, Jawa Barat. Hujan lebat telah membuat sebagian wilayah, baik area persawahan maupun pemukiman terendam banjir.

Di Bogor, banjir bahkan diikuti dengan bencana longsor. Sementara di Desa Sukaresmi, Garut hujan telah menyebabkan banjir bandang yang merusak beberapa perkampungan.

Meski saat ini banjir di tempat-tempat tersebut telah berangsur surut, bukan berarti sudah aman dari ancaman banjir susulan. Mengingat kejadian banjir ini adalah kejadian yang terus berulang. Apalagi saat ini memang sudah masuk musim penghujan.

Begitu pun dengan daerah-daerah lainnya. Ancaman banjir bisa terjadi sewaktu-waktu. Seperti dua hari belakangan ini, beberapa daerah di Jakarta dan satelitnya seperti Bekasi dan Depok masih berjibaku dengan banjir yang belum surut.

Karena La Nina (?)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut banjir di sejumlah wilayah ini terjadi karena tingginya intensitas curah hujan. Sementara daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dan area resapan yang ada tidak cukup memadai.

Adapun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan naiknya intensitas hujan ini terkait dengan fenomena La Nina yang sudah dimulai sejak beberapa pekan sebelumnya. La Nina sendiri adalah fenomena penurunan Suhu Muka Laut (SML) di Samudra Pasifik bagian tengah di bawah kondisi normal.

Pendinginan Suhu Muka Laut (SML) ini akan mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Inilah yang ditengarai akan memicu terjadinya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di beberapa wilayah Indonesia.

Sebelum berbagai bencana terjadi, BMKG mengklaim telah mengeluarkan informasi peringatan dini tentang adanya fenomena La Nina ini. Disebutkan fenomena La Nina ini akan melanda wilayah Indonesia hingga Februari 2022 mendatang.

Karenanya, BMKG mengingatkan agar pemerintah daerah serius dalam menanggapi peringatan dini La Nina ini. Juga mengingatkan pentingnya upaya mitigasi dan fokus pada penanggulangan pascakejadian demi meminimalisasi dampak dan kerugian yang lebih besar. Namun, benarkah banjir hanya karena La Nina?

PR Besar

Hingga hari ini, masalah banjir memang masih menjadi PR besar, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Nyaris tiap memasuki musim hujan, banjir dan longsor selalu mengancam berbagai daerah di Indonesia. Penyebabnya pun sangat klise, yakni curah hujan yang tinggi atau problem iklim yang tidak bersahabat. Tidak heran jika La Nina selalu jadi bahasan utama.

Baca juga:  [Lensa Daerah] Banjir Jember, Harga Mahal Absennya Penguasa Mengurus Rakyat

Namun, tentu kita tidak boleh lupa, semuanya tidak lepas dari faktor manusia. Bukan hanya budaya nyampah, tetapi banyak aktivitas manusia yang mengakibatkan terjadinya degradasi daya dukung lingkungan, baik di daerah dataran tinggi, dataran rendah, maupun di daerah pantai.

Semua ini akhirnya berdampak pada bencana ekologis yang berulang dan terus meluas. Bahkan, munculnya fenomena La Nina atau perubahan iklim sendiri ternyata terkait dengan aktivitas manusia yang tidak terkendali.

Diakui atau tidak, arus deforestasi dan alih fungsi lahan akibat pembangunan yang jor-joran di Indonesia terutama kawasan penyangga air terbilang sangat tinggi. Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan deforestasi di Indonesia mengalami peningkatan dari sebelumnya 1,1 juta hektare (ha) per tahun pada periode 2009—2013 menjadi 1,47 juta ha per tahun periode 2013—2017.

Sementara itu, Greenpeace Indonesia menyebut angka yang jauh lebih besar. Selama periode 2003—2011 hutan yang hilang mencapai 2,45 juta ha. Selanjutnya angka ini naik menjadi 4,8 juta ha selama 2011—2019, termasuk dalam periode pertama kepemimpinan Jokowi dari 2014—2019.

Ironisnya, Presiden Jokowi dalam pidatonya di hadapan peserta COPS 26 di Glasgow Skotlandia (1/11) justru menyebut laju deforestasi menurun pada 2017 hingga sekarang. Jika pun pernyataan itu benar, tentu tetap tidak bisa menutup fakta bahwa deforestasi dan alih fungsi lahan tetap saja angkanya terbilang tinggi. Terlebih penurunan tren itu bukan karena upaya Pemerintah, melainkan karena faktanya sumber daya hutan di Jawa dan Sumatra nyaris habis. Sementara di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, trennya tetap saja naik.

Di luar itu, alih fungsi terjadi juga di lahan-lahan lain. Betapa banyak lahan persawahan dan kawasan pantai yang berubah fungsi dan menjadi penyebab banjir, bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah banjir.

Pada 2019 lalu saja, tercatat lahan pertanian yang berubah menjadi industri dan jalan mencapai 150 ribu ha. Padahal 10 tahun sebelumnya alih fungsi hanya sekitar 30 ribu ha. Ini menunjukkan peningkatan kasus alih fungsi lahan kian masif terjadi.

Begitu pula perubahan yang terjadi di lingkungan pantai. Reklamasi besar-besaran seperti yang terjadi di Jakarta ataupun penambangan pasir yang sering terjadi di beberapa tempat, terbukti telah menyebabkan banjir rob menjadi sering terjadi.

Tidak Juga Belajar

Selama ini, rakyatlah yang cenderung disalahkan. Misa,l terkait budaya buruk membuang sampah dan ketakdisiplinan dalam menjaga wilayah bantaran sungai. Juga adanya aktivitas-aktivitas lain menyangkut kawasan hutan dan penyangga air, seperti membuat pemukiman, atau pembukaan ladang berorientasi subsisten bukan bisnis.

Pemerintah tampaknya lupa, pemegang kebijakan dan problem solver justru ada pada mereka. Semestinya pemerintah di semua levelnya lebih serius mengevaluasi mengapa bencana seperti ini berulang terjadi sekaligus mencari solusinya secara mengakar, bukan fokus pada cabang apalagi selalu mencari kambing hitam.

Baca juga:  [Editorial] Bencana Banjir, Antara Derita Rakyat dan Sesalan Penguasa

Diakui saja, penyebab utama bencana banjir sesungguhnya berpulang pada mereka juga. Paradigma pembangunan sekuler kapitalistis yang gencar dilakukan benar-benar tidak akomodatif terhadap daya dukung lingkungan. Bahkan, tampak kebijakan pembangunan yang dilakukan hanya mengindahkan kepentingan para pemilik modal yang berorientasi bisnis.

Hal ini diperkuat dengan keluarnya berbagai kebijakan dan aturan yang alih-alih menjaga dan mengukuhkan fungsi keamanan wilayah dan kelestarian lingkungan, aturan-aturan dan kebijakan itu justru membuka ruang bagi para kapitalis merusak daya dukung lingkungan secara legal.

UU Omnibus Law, misalnya. Para aktivis lingkungan melihat aturan ini justru bisa memicu kerusakan lingkungan. Di antaranya terkait perizinan berusaha yang makin dipermudah dan terbuka lebar di berbagai bidang. Tidak sedikit yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan perubahan lingkungan. Artinya, UU ini membuat standar pengawasan dan pengendalian menjadi kian longgar.

Selain itu, kebijakan membuka berbagai kawasan untuk proyek-proyek strategis nasional pun sering kali diiringi munculnya isu-isu lingkungan. Seperti pembangunan kawasan food estate, kawasan-kawasan wisata, kawasan perindustrian, wilayah-wilayah pemukiman, dan lain-lain beserta infrastruktur pendukungnya. Semua ini jelas telah mendorong alih fungsi lahan, bahkan membuat banyak bagian tanah tertutup semen dan aspal hingga air tidak punya jalan pulang.

Butuh Islam

Menilik penyebabnya, jelas bahwa bencana banjir dan sejenisnya adalah bencana yang sebagian faktor risikonya bisa dikendalikan manusia. Dalam hal ini, kebijakan penguasa terkait pemanfaatan lahan dan perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh ideologi yang digunakan.

Selama paradigma yang melatari berbagai kebijakan disetir oleh paham atau ideologi sekuler kapitalistik, maka akan sulit menyelesaikan problem ini hingga ke akar. Hal ini dikarenakan semua kebijakan itu hanya memiliki dimensi duniawi saja, yakni semata berorientasi keuntungan bagi penguasa yang lazim berkolaborasi dengan pengusaha.

Hal seperti ini tentu sangat bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, alam, manusia, dan kehidupan dipandang sebagai satu kesatuan. Satu sama lain saling terikat, tidak bisa dipisahkan.

Karenanya wajar jika Islam memerintahkan manusia untuk menjaga dan mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Bahkan Islam menjadikan penjagaan dan pengelolaan alam ini sebagai salah satu tujuan penciptaan. Artinya melekatkan tugas menjaga alam ini dengan tugasnya sebagai hamba Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Tentang hal ini Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى berfirman,

 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Ruum: 41)

 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ “

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS al-A’raaf: 56)

Baca juga:  [News] Banjir di Berbagai Daerah, Ulah Manusia?

Dalam hal ini, Islam tidak hanya memerintahkan untuk mengelola bumi dengan baik dan melarang untuk merusaknya, tapi juga memberikan cara-caranya. Tidak lain berupa seperangkat aturan yang pelaksanaannya melekat pada status manusia sebagai individu, sebagai masyarakat, bahkan dalam konteks negara.

Sebagai individu, Islam mengajarkan hukum syarak soal adab kepada alam dan lingkungan. Begitu pun masyarakat, diberi peran penting dengan kewajiban menjaga tradisi amar makruf nahi mungkar.

Sementara kepada penguasa atau negara, Islam memberi porsi besar dalam penjagaan alam semesta. Dimulai ketika Islam menetapkan fungsi negara sebagai pengatur dan penjaga, dengan mewajibkan penguasanya menegakkan aturan Islam secara sempurna. Penerapan Islam inilah yang akan mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam, termasuk menjaga lingkungan.

Hal ini diperkuat dengan lekatnya aturan kepemimpinan atau sistem pemerintahan dalam Islam, yakni Khilafah, dengan dimensi ruhiyah. Pemimpin menurut Islam, tidak hanya bertanggung jawab pada rakyatnya, tapi juga pada Pemilik Alam Semesta. Maka seorang khalifah akan tercegah dari konflik kepentingan dalam kebijakan-kebijakannya.

Dalam sistem ekonominya, Islam pun jelas mengatur soal kepemilikan, yang boleh dimiliki individu dan yang merupakan milik umum dan negara. Oleh karena itu, Islam tidak akan membiarkan para kapitalis dan penguasa rakus merusak lahan-lahan milik umum demi keuntungan sesaat.

Islam juga memiliki sistem sanksi yang menjaga agar pelanggaran tidak lazim terjadi. Islam akan menghukum berat pihak-pihak yang melanggar hak umat dan menimbulkan kemudaratan bahkan jika terjadi pada dirinya sendiri.

Dalam implementasinya, negara Khilafah akan merancang strategi pembangunan dengan paradigma lurus dan komprehensif. Semata-mata bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan pelestarian alam dan lingkungan. Termasuk dalam perkara tata kelola wilayah, pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, kebijakan infokom, dan lain-lain.

Sungguh hanya aturan Islam yang telah memberi aturan komprehensif agar segala bencana tidak kerap terjadi. Penerapan aturan Islam secara kafah yang didorong spirit ketakwaan dipastikan akan mendatangkan kehidupan penuh berkah.

Dan hal ini pernah mewujud dalam sebuah peradaban cemerlang kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah belasan abad lamanya. Di masa itu Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى benar-benar memenuhi janji-Nya,

 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raaf: 96)

Oleh karenanya, inilah waktu kita kembali ke jalan Allah, sebelum datang isyarat langit yang lebih dahsyat dari bencana banjir dan sejenisnya. Yakni dengan segera menerapkan syariat Islam kafah dalam naungan Khilafah yang akan menjauhkan manusia dari bencana di dunia dan di akhirat. Wallaahu a’lam bi ash-Shawwab. [MNews/SNA]

One thought on “[Editorial] Banjir, Jangan Salahkan La Nina

  • 9 November 2021 pada 22:38
    Permalink

    Kembali kepada aturan Allah…jika tdk ingin bencana yg lbh dahsyat terjadi di dunia

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *