[News] Pengamat Ungkap Dua Penyebab Kudeta Sudan

Penyebabnya, pertama, kondisi ekonomi yang buruk sehingga masyarakat sipil memberontak. Kedua, ada pertarungan yang kuat antara koalisi sipil dengan militer.

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL—Al Jazeera memberitakan (25/10/2021), setelah berbulan-bulan membangun ketegangan antara faksi militer dan sipil Sudan, angkatan bersenjata telah merebut kekuasaan. “Pemimpin militer Sudan Abdel-Fattah al-Burhan, yang juga kepala Dewan Kedaulatan, mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri (25/10/2021) sambil membubarkan kabinet transisi dan Dewan Kedaulatan. Sebuah pukulan besar bagi transisi negara yang sudah rapuh ini menuju demokrasi, termasuk menangkap banyak pemimpin politik seperti Perdana Menteri Abdallah Hamdok,” tulisnya.

Dewan Kedaulatan sendiri merupakan badan gabungan militer dan sipil yang dibentuk untuk menjalankan negara sejak Presiden Sudan, Omar al-Bashir, digulingkan (2019). Presiden Sudan ini digulingkan setelah berbulan-bulan terjadi protes jalanan pada 2019, yang selanjutnya terjadi kesepakatan transisi politik untuk mengarah kepada pemilihan di 2023.

Al-Burhan menyatakan militer akan menunjuk pemerintah teknokratis untuk memimpin negara itu ke pemilihan pada Juli 2023. Namun, ia menjelaskan militer akan tetap bertanggung jawab. “Angkatan Bersenjata akan terus menyelesaikan transisi demokrasi sampai penyerahan kepemimpinan negara kepada pemerintah sipil yang terpilih,” katanya.

Al Jazeera mengatakan langkah itu terjadi tepat sebelum militer seharusnya menyerahkan kepemimpinan administrasi militer-sipil negara itu kepada warga sipil di bulan depan. Kementerian Informasi menyebut pidato Al-Burhan sebagai pengumuman perebutan kekuasaan atau kudeta militer.

“Ketegangan telah meningkat selama berminggu-minggu antara kepemimpinan sipil dan militer Sudan atas jalannya Sudan dan laju transisi menuju demokrasi,” ungkap media ini.

Dua Penyebab

Merespons hal tersebut, pengamat hubungan internasional Hasbi Aswar, S.I.P., M.A. mengungkapkan ada dua penyebab kudeta militer Sudan. “Pertama, karena kondisi ekonomi yang buruk sehingga masyarakat sipil memberontak. Kedua, ada pertarungan yang kuat antara koalisi sipil dengan militer,” paparnya dalam Kabar Petang: “Dalang di Balik Kudeta Sudan” di YouTube KC News, Kamis (28/10/2021).  

Ia menguraikan setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan, dibentuklah Dewan Kedaulatan berisi 11 orang. “Kemudian disusunlah konstitusi transisi menuju konstitusi yang diharapkan bisa terbentuk selanjutnya. Namun, yang terjadi di konstitusi tersebut ada upaya sipil untuk meminimalisir kekuasaan dari militer. Ada banyak sekali pasal-pasal yang dihapuskan untuk melemahkan militer,” paparnya.

Ia menuturkan sebenarnya sudah ada kesepakatan pada November 2021, kalangan sipil akan memimpin Dewan Kedaulatan, yang sejak 2019 militer yang memimpin. “Namun, ada kekhawatiran dari pihak militer, jika sipil yang mengambil alih, maka akan membuat kebijakan yang lebih jauh untuk mengurangi peran militer. Ini yang membuat militer tidak berkehendak terhadap hal tersebut. Di samping memang ada desakan sipil selama ini karena negara tidak bisa menjamin kebutuhan masyarakat, seperti bahan pangan, inflasi yang sangat tinggi mencapai 100%, listrik, dan sebagainya,“ jelasnya.

Kepentingan AS

Ia menilai sejak Dewan Kedaulatan terbentuk pada 2019, Sudan menjadi makin cenderung ke arah koalisi Barat. “Sebelumnya, hubungan Sudan dan Barat itu sangat buruk. Awalnya AS memasukkan Sudan ke dalam daftar negara yang mensponsori teroris. Namun, sejak 2020 setelah Dewan Nasional terbentuk, AS menghapusnya dari daftar tersebut,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan secara geografis Sudan berbatasan dengan Laut Merah yang sangat sibuk jalur perdagangannya dan berhubungan dengan Terusan Suez di Mesir. “Menjadi jalur penting bagi Eropa. Dokumen AS mengatakan bahwa salah satu kepentingan AS di Sudan adalah menjadikan Sudan bebas dari kepentingan terorisme atau perlawanan terhadap AS. Jadi, kalau melihat sumber daya alamnya (Sudan), AS tidak terlalu punya kepentingan yang besar di sana. Namun, kepentingan lainnya adalah mengamankan kepentingannya termasuk bisnis sekutu-sekutunya di wilayah Laut Merah,” tuturnya.

Ia menjelaskan AS membantu Sudan bernegosiasi dengan IMF untuk mendapatkan utang dan meringankan utangnya di IMF yang mencapai US$2,5 miliar. “Terlebih ada upaya normalisasi hubungan Sudan dengan Israel. Padahal, sebelumnya Sudan sangat anti dengan Israel bahkan termasuk yang mendukung gerakan perlawanan seperti HAMAS, Al-Qaeda, dan lainnya,” terangnya.

Menurutnya, walaupun kebijakan AS sangat keras terhadap Sudan seperti memboikot ekonomi, serta menarik dubes AS dari Sudan, AS tetap berupaya menjaga hubungan dengan Sudan dengan strategi lain. “Sampai saat ini AS tercatat sebagai negara terbesar yang memberi bantuan kemanusiaan kepada Sudan. Kemudian, melalui lembaga internasional seperti World Bank dan IMF untuk membantu Sudan. Ini cara AS agar Sudan tidak terlepas dari pengaruhnya,” urainya.

Apalagi, ia menyampaikan, jejak IMF di Sudan tidak terlalu positif karena Sudan tidak pernah bisa membayar utang bahkan selalu meminta keringanan utang. “Menariknya, pemicu kejatuhan Presiden Omar al-Bashir salah satunya akibat mengikuti “resep” IMF, yaitu mengurangi subsidi. Pada 2018, ia mengambil kebijakan mengurangi subsidi roti sebagai bahan pangan pokok rakyat. Akibatnya harga roti melonjak dan rakyat memberontak,” cetusnya.

Ia memandang memang misi utama IMF sebenarnya bukan ekonomi, itu hanya lip service. “Misi utamanya adalah membuat semua negara ketergantungan sehingga negara tersebut menyerahkan sumber dayanya dan pasarnya kepada negara Barat. Kemudian, secara politik menjadikan negara tersebut tergantung kepada kepentingan politik negara-negara Barat, khususnya AS. Jadi, inilah kepentingan utama AS di Sudan untuk mengeksploitasi dan melakukan penjajahan di negara tersebut,” tukasnya

Selain itu, ia mengemukakan, ada kekhawatiran yang kental juga dari AS bahwa Cina akan mengambil alih wilayah Afrika Utara. “Kedua negara ini aktif bermain di wilayah Afrika, termasuk Sudan, dengan memasok kekuatan militer, juga perdagangan ekspor impor. Cina pun sedang berupaya melebarkan pengaruhnya di Afrika,” ulasnya.

Solusi

Ia memaparkan perlu tindakan solusi untuk persoalan ini. “Pertama, seharusnya Sudan jangan mau termakan iming-iming donatur internasional dan negara maju yang sudah diketahui track record-nya memiliki karakter kolonial. Fokus membangun negara sendiri secara independen. Tidak perlu membangun dulu infrastruktur ini dan itu. Di awal, penting memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan pasar, tidak perlu mentereng dulu. Apalagi Sudan adalah negara pertanian yang luar biasa,” tegasnya.

Kedua, ia menekankan, agar jangan melihat Sudan sebagai nation state, melainkan bagian dari kaum muslimin. “Negeri-negeri muslim harus bersatu padu dalam kesadaran keislaman untuk membantu Sudan dalam membangun negaranya. Jangan tergantung pada Barat,” tutupnya.[MNews/Ruh]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.