Pinjol Legal atau Ilegal, Riba!

Pinjol memakan banyak korban, mulai dari masalah psikologis, depresi, sampai hilangnya nyawa. Ketakutan terus melingkari masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman makin langka. Masyarakat butuh solusi komprehensif.

Penulis: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, OPINI — Bayaran fantastis mengiming-imingi masyarakat untuk bekerja sebagai karyawan pinjaman online (pinjol) ilegal, yakni Rp15—20 juta per bulan untuk tiap karyawan. Penyedia dananya ternyata warga negara asing (WNA). Demikian info berita tribunnews.com (15/10/2021) bertajuk “Karyawan Pinjol Ilegal Peneror Ibu di Wonogiri Hingga Akhiri Hidup Digaji Rp20 Juta per Bulan” yang sempat membuat masyarakat mengelus dada.

Khas dengan gayanya yang selalu “nggampangno” segala urusan, pejabat nomor wahid di Indonesia justru menyolusi maraknya pinjol ilegal dengan penerbitan moratorium izin pinjol baru. Presiden berkoordinasi bersama Menko Perekonomian, Menkominfo, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Kapolri.

Persoalan pinjol ilegal memang menjadi perhatian khusus. Sebanyak 68 juta orang/akun tercatat memanfaatkan layanan ini. Dengan financial technology (fintech), terjadi putaran uang atau omset mencapai Rp260 triliun. Sementara, saat ini baru ada 107 lembaga penyedia jasa pinjol yang terdaftar resmi di OJK dan tergabung dalam asosiasi fintech.

Ancaman Fintech Asing

Berdasar regulasi yang ada, OJK tetap membuka kesempatan bagi perusahaan asing untuk membangun peer to peer (P2P) lending di Indonesia dengan syarat mematuhi semua regulasi tanpa terkecuali. Sesuai POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, kepemilikan asing di sektor P2P lending terbatas hingga 85%.

Per September 2019, terdapat 39 fintech asing yang terdaftar di Indonesia. Mereka memiliki platform fintech baru atau membentuk joint venture bekerja sama dengan mitra lokal. Bagi asing, Indonesia merupakan pasar besar, potensinya luar biasa, pertumbuhan ekonominya sangat baik, PDB bagus, dan terdapat pelaku UMKM yang sangat banyak.

Baca juga:  Indonesia Darurat Pinjol, Malapetaka Akibat Riba

Temuan Satgas Waspada Investasi OJK menunjukkan banyak penyelenggara fintech asing ilegal dan 50% berasal dari tiga negara besar, yakni Cina, Amerika Serikat, dan Singapura. Satgas juga menemukan banyak pelanggaran oleh perusahaan fintech ilegal.

Dengan posisi Indonesia yang sangat lemah di hadapan negara-negara besar, bagaimana masalah ini bisa selesai? OJK sendiri hanya mengawasi perusahaan fintech yang terdaftar dan memiliki izin usaha. OJK masih harus melaporkan perusahaan fintech ilegal kepada Kemenkominfo agar bisa men-take down mereka. Adapun yang menindak langsung, butuh lembaga negara lain.

Artinya, ada regulasi rumit dan sulit dalam mengendalikan fintech asing. Apalagi pekerjaan rumah pemerintah makin bertambah banyak karena regulasi yang tidak berdasarkan syariat. Secara pasti, masyarakatlah yang akan menanggung kerugian terbesar akibat berkembangnya transaksi riba.

Jerat Riba

Sebagai bagian dari transaksi fintech, pinjol legal maupun ilegal sebenarnya sama saja, keduanya mengandung transaksi riba. Tidak bisa sepihak pinjol ilegal saja yang “digebuk”. Pemerintah juga wajib menutup pinjol legal, sebab setiap transaksi riba hakikatnya mengandung unsur kezaliman pada pihak lain.

Lalu mengapa pinjol menjadi favorit bagi masyarakat? Bila ditelusuri dengan cermat, ada beberapa faktor penyebab pinjol memasyarakat, serta menjadi salah satu tumpuan solusi ekonomi oleh sebagian warga.

Pertama, lemahnya ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPS 2019, jumlah penduduk rentan berpendapatan per kapita Rp25 ribu mencapai 52,8%. Sementara, menurut laporan Bank Dunia pada 2020, total kelompok miskin, rentan, dan menuju menengah mencapai 78,3%.

Untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti makan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, masyarakat menilai pinjol itu solusi. Prinsipnya “gali lubang tutup lubang”. Bukan perkara yang aneh lagi bila seorang warga terlibat dalam belasan perusahaan pinjol.

Baca juga:  Pinjol Menjamur, Rakyat Tersungkur, Peran Negara Mandul

Kedua, pola hidup konsumtif masyarakat menjadikan Indonesia pasar seksi untuk dana dari luar masuk ke Indonesia, salah satunya penyedia pinjol ilegal. Hal ini sebagaimana tutur Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Ronald Y. Wijaya (16/10/2021).

Berdasarkan data OJK, sejak 2018 sebanyak 3.516 situs pinjol ilegal telah terblokir. Nyatanya, total pinjol resmi yang terdaftar di OJK hanya seratusan. Perusahaan pinjol tidak tertarik mendapatkan legalitas karena permintaan masyarakat terhadap pinjol ilegal makin meluas meskipun dengan bunga mencekik. Alhasil, mekanisme pasar berlaku.

Ketiga, adanya legalitas lembaga keuangan riba. Pemerintah memang memfasilitasi lembaga seperti perbankan, koperasi, dan PNM beroperasi dengan bunga rendah. Namun, pinjol ilegal tentu masih lebih mudah dan cepat dalam mencairkan dana.

Bagi masyarakat yang telanjur oportunis dan pragmatis, tanpa pemahaman haramnya riba, tentu pinjol ilegal lebih menarik, negara toh sudah menghalalkan yang haram. Lebih dari itu, pinjol ilegal memberikan tawaran promosi yang menggiurkan.

Fakta lain, perusahaan pinjol legal yang berizin resmi juga memiliki cabang perusahaan pinjol ilegal demi perpanjangan rantai profit yang berlipat. Jadi, selama faktor penyebab tetap ada, moratorium izin pinjol hanya akan memindah atau mengaburkan masalah.

Mutlak Haram

Pinjol telah memakan banyak korban, mulai dari masalah psikologis, depresi, sampai hilangnya nyawa. Ketakutan terus melingkari masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman makin langka, sehingga masyarakat butuh solusi komprehensif.

Bila merujuk kepada Islam, syariat tegas mengharamkan riba dan mengancam pelakunya dengan sanksi berat.

Baca juga:  Pinjol Menjamur, Rakyat Tersungkur, Peran Negara Mandul

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (TQS Al-Baqarah: 275)

Negara bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif akan keharaman riba dan bahayanya bagi kehidupan. Pintu kebodohan masyarakat terhadap syariat tentang riba mesti tertutup rapat. Demikian juga segala akses menuju riba.

Sistem perbankan dan lembaga finansial lain yang bertentangan dengan syariat tidak boleh tumbuh dan berkembang di wilayah negara Islam, baik didirikan warga negara Islam maupun asing. Sebagai negara yang berdaulat penuh, negara penerap syariat kafah tidak boleh tunduk terhadap dikte ekonomi dan politik negara lain.

Adapun jika masyarakat membutuhkan dana untuk kegiatan produktif, akan ada Baitulmal yang memiliki pos kepemilikan daulah untuk memberikan pinjaman tanpa riba. Bahkan, sangat mungkin Baitulmal memberikan (iqtha’) dana tanpa menuntut pengembalian dari masyarakat.

Pada sisi yang lain, kebutuhan warga negara fakir miskin akan terpenuhi dari pos zakat dan pemasukan lainnya. Untuk kebutuhan dana pendidikan, kesehatan, keamanan, negara langsung memenuhinya dengan menyediakan sarana dan prasarana terbaik dan gratis.

Singkat kata, dalam negara penerap syariat kafah, masyarakat tidak lagi butuh lembaga pinjaman online, meski itu legal, lebih lagi yang ilegal. Wallaahu a’lam. [MNews/Gz]

One thought on “Pinjol Legal atau Ilegal, Riba!

  • 23 Oktober 2021 pada 21:12
    Permalink

    Indonesia butuh khilafah,karena masalah demi masalah selalu hadir mengancam warganya,saatnya kembali KPD sistem Islam yaitu khilafah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *