[News] Dewan Pengarah BRIN dari Partai Politik, Analis IJM: Akan Terjadi Politisasi

Banyak yang khawatir jika Dewan Pengarah BRIN berasal dari partai politik apalagi ketua umum partai politik, dan banyak kader partai politiknya yang tersangkut kasus korupsi, maka akan terjadi politisasi lembaga riset.

MuslimahNews.com, NASIONAL—Merespons diangkatnya Dewan Pengarah BRIN dari partai politik, Analis Indonesia Justice Monitor (IJM), Luthfi Affandi menilai, akan terjadi politisasi lembaga riset.

“Banyak yang khawatir jika Dewan Pengarah BRIN berasal dari partai politik apalagi ketua umum partai politik, dan banyak kader partai politiknya yang tersangkut kasus korupsi, maka akan terjadi politisasi lembaga riset. Terlebih lembaga riset ini membutuhkan anggaran yang besar. Dikhawatirkan juga akan terjadi perebutan renten atau menjadi bancakan untuk kepentingan politik atau elit politik tertentu,” ungkapnya dalam Kabar Petang: “BRIN Membuat Riset Mandul?” di kanal YouTube KC News, Sabtu (16/10/2021).

Selain itu, ia menyatakan diangkatnya Megawati Sukarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN telah menimbulkan kekhawatiran lain. “Banyak pihak mengkritik pengangkatannya karena, pertama, dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup atau track record di bidang riset, inovasi, dan teknologi. Meskipun menjadi dewan pengarah tidak mesti peneliti, tetapi bagaimana bisa memberikan pengarahan kalau yang memberikan pengarahan tidak punya pengetahuan, pemahaman, pengalaman apalagi track record di bidang tersebut,” jelasnya.

Baca juga:  BRIN, Jawaban bagi Ketertinggalan Riset?

Kedua, ia mengatakan, dikhawatirkan riset yang dihasilkan adalah untuk kepentingan oligarki dengan dalih kepentingan nasional. “Riset akan menjadi alat justifikasi semata untuk memuluskan kepentingan oligarki,” urainya.

Berlebihan

Ia menyebutkan, pada pasal 6 Perpres No. 78 tahun 2021 tercantum Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan riset dan inovasi. Menurutnya, ini berlebihan hingga banyak yang mempertanyakan ini lembaga riset atau lembaga indoktrinasi.

“Akhirnya akan membatasi kebebasan akademik. Sudah banyak contohnya Pancasila menjadi alat ukur dan alat pemukul. Nah, lembaga riset jika dikooptasi seperti itu, bisa jadi akan dikatakan sesuai atau tidak sesuai Pancasila. Lalu standarnya apa? Wallahu a’lam. Yang menentukan siapa? Hampir pasti itu dewan pengarahnya,” cetusnya.

Ia menjelaskan, bisa jadi juga nanti ada penelitian yang dipaksakan untuk diimplementasikan karena dianggap sesuai dengan Pancasila. “Padahal, ada kepentingan oligarki dan politik kekuasaan mengingat publik lebih mengenal Megawati sebagai politisi. Akhirnya hasil riset menjadi tidak independen,” tukasnya.

Oligarki

Ia menyayangkan, political will di negeri ini sering tunduk pada kepentingan oligarki. “Padahal, kalau dilihat dari sisi SDM, Indonesia bisa menghasilkan teknologi dan inovasi. Contohnya, Indonesia sebenarnya bisa membuat sepeda motor dalam negeri. Namun, mengapa tidak ada industri tersebut? Karena bagi mereka lebih menguntungkan impor. Bisa mendapatkan renten dari sana. Selagi menggunakan kapitalisme, maka akan ada kepentingan kaum kapital yang menginginkan hal tersebut,” kritiknya.

Baca juga:  Demokrasi Gagal, Pilih Otokrasi? “Logical Fallacy” Tangani Pandemi

Ia menganalisa, bisa jadi pula untuk menghasilkan riset yang membutuhkan anggaran yang sangat besar, BRIN atau pemerintah menyerahkan implementasinya kepada swasta. “Lagi-lagi yang diuntungkan para kapitalis. Ini yang dikhawatirkan. Hasil riset akan dibajak untuk kepentingan oligarki kekuasaan,” ulasnya.

Peradaban Islam

Ia menerangkan, Islam dalam rentang sejarah peradabannya telah terbukti menghasilkan para peneliti dan penemuan-penemuan. “Artinya, sistem Islam dalam Khilafah Islam dapat menghasilkan teknologi dan inovasi yang ideologis, inovatif, dan efektif. Untuk itu, jika mau menghasilkan teknologi yang ideologis, maka butuh negara yang ideologis. Bukan ideologi kapitalisme atau sosialisme, melainkan ideologi Islam,” ujarnya.

Ia menyampaikan, riset yang dihasilkan pun akan memenuhi maksud-maksud penerapan syariat, seperti memelihara jiwa, akal manusia, melindungi agama, nasab, negara, dan seterusnya. “Kemudian digunakan pula untuk mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin serta memiliki visi menciptakan khairu ummah. Tanpa kemampuan menguasai inovasi dan teknologi, umat Islam hanya akan menjadi pengekor dan objek pasar dari negara kapitalis dan terjajah secara ekonomi,” paparnya.

Ia juga menyatakan, negara dalam sistem Islam akan membangun sistem penelitian yang terintegrasi, mendorongnya, serta membiayainya secara penuh. “Termasuk membangun sistem industri yang strategis yang dimiliki dan dikelola secara mandiri oleh negara. Jangan sampai masuk kepentingan pemilik modal yang akan mengikis visi negara,” pungkasnya.[MNews/Ruh]

One thought on “[News] Dewan Pengarah BRIN dari Partai Politik, Analis IJM: Akan Terjadi Politisasi

  • 20 Oktober 2021 pada 20:01
    Permalink

    Masyaallah ideologi islam

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *