[Editorial] Pinjol Legal dan Ilegal Sama Buruknya

Pemerintah tampak hanya fokus pada soal perputaran uang yang dijadikan ukuran pertumbuhan ekonomi. Sementara batasan legal dan ilegal hanya berdasar pada aspek tata kelola dan kemanfaatan, bukan halal haram. Pemerintah bahkan tampak tak peduli bahwa sejatinya, pinjol legal dan ilegal keduanya sama-sama haram. Karena meski tersemat label “legal”, transaksi pinjol hakikatnya adalah praktik ribawi yang dosanya amat besar.

MuslimahNews.com, EDITORIAL—Setelah memakan banyak korban, Presiden akhirnya buka suara terkait maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika segera menyetop sementara (moratorium) perizinan bagi pinjol.

Praktik pinjol memang kian meresahkan. Syarat yang ringan dan waktu cair yang cepat membuat masyarakat begitu mudah terjebak. Mereka baru menyesal saat mengetahui bahwa bunga pinjol sangat mencekik. Apalagi teknik penagihannya pun begitu kejam.

Bayangkan saja, pinjaman hanya Rp2,5 juta, bisa membengkak hingga ratusan juta. Itu pun tak tahu kapan lunasnya karena bunga berbunga. Sedikit saja telat, debt collector siap memburu mereka di mana pun berada.

Dalam aksinya, mereka pun tak segan-segan meneror dan mengancam para korban. Ada ancaman penculikan, pembunuhan, hingga penyebaran foto bugil hasil editan.

Mirisnya, keluarga dan teman-teman korban pun tak luput dari ancaman. Targetnya agar korban makin tertekan. Lalu terpaksa membayar utang, meskipun gali lubang tutup lubang.

Wajar jika banyak korban yang merasa tak tahan. Bahkan ada yang nekat mengakhiri hidupnya seperti yang terjadi di Wonogiri baru-baru ini. Seorang ibu nekat gantung diri lantaran terlibat utang dengan 23 perusahaan pinjol.

———

Bagi sebagian masyarakat, keberadaan pinjol seakan menjadi solusi. Beratnya beban ekonomi membuat mereka menjadi gelap mata. Saat kebutuhan hidup menuntut dipenuhi, pinjol hadir menawarkannya.

Baca juga:  Pinjol Menjamur, Rakyat Tersungkur, Peran Negara Mandul

Namun di luar alasan ekonomi, ternyata ada pula yang terjerat pinjol karena tuntutan gaya hidup. Maklum, budaya hedonis makin merebak di tengah masyarakat, sementara pada saat yang sama, pola berpikir pragmatis pun makin menguat.

Inilah yang membuat sebagian masyarakat tak bisa menahan diri dari godaan gaya hidup yang berkembang. Apalagi tawaran tren baru terus berseliweran di media sosial. Sehingga mereka yang finansialnya terbatas, memandang tawaran pinjol sebagai jawaban.

Maraknya pinjol sendiri sejalan dengan pesatnya inovasi di bidang financial technology (fintech), yakni sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Dengan fintech, seseorang bisa mengandalkan pinjaman modal dari platform online (pinjol) secara mudah dan cepat seperti peer-to-peer (P2P).

Dalam infografik yang dikeluarkan OJK disebutkan, sampai dengan 6 Oktober 2021, jumlah penyelenggara fintech lending atau perusahaan pinjol berizin di OJK ada 106. Adapun jumlah pinjol ilegal diperkirakan sangat banyak. Yang telah dihentikan selama 2018-2021 saja tercatat ada 3.516 buah. Sementara info lain menyebut ada 4.873 konten fintech online yang sudah ditutup.

Dari jumlah perusahaan pinjol legal tadi, tercatat jumlah rekening entitas lender ada 749.175 nomor. Sementara jumlah rekening entitas borrower-nya (pengguna layanan alias peminjam) jauh lebih banyak lagi, yakni 68.414.603 nomor. Total penyaluran nasionalnya mencapai Rp 249,938 triliun.

Dari sini tampak betapa pinjol sudah menjadi fenomena. Bahkan uang yang berputar demikian fantastis, sehingga banyak pemilik modal baik lokal maupun asing yang tergiur untuk terjun dalam praktik rentenir gaya baru ini. Termasuk menarik orang-orang untuk terlibat sebagai debt collector yang digaji dengan jumlah yang cukup besar.

Baca juga:  Indonesia Darurat Pinjol, Malapetaka Akibat Riba

———-

Yang membuat miris, meski situasi buruk dan tak sehat ini telah berjalan sekian lama, negara seakan abai. Negara baru bereaksi manakala sudah banyak korban berjatuhan. Itu pun solusinya tak mengakar.

Saat ini OJK bersama 12 Kementerian dan lembaga lain bergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI). Kegiatannya mencakup edukasi, pencegahan, dan penindakan. Beberapa pinjol nakal bahkan sudah dipolisikan.

Masalahnya, pemerintah tampak hanya fokus pada soal perputaran uang yang dijadikan ukuran pertumbuhan ekonomi. Sementara batasan legal dan ilegal hanya berdasar pada aspek tata kelola dan kemanfaatan, bukan halal haram.

Pemerintah bahkan tampak tak peduli bahwa sejatinya, pinjol legal dan ilegal keduanya sama-sama haram. Karena meski tersemat label “legal”, transaksi pinjol hakikatnya adalah praktik ribawi yang dosanya amat besar.

Legalisasi inilah yang justru menyebarluaskan keharaman di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih mencegah masyarakat dari perbuatan buruk dan haram, serta menuntaskan problem kemiskinan dan meluruskan gaya hidup yang rusak di tengah masyarakat sebagai penyebab persoalan, negara justru mendorong dan memfasilitasi mereka untuk kian terjerumus pada keharaman. Padahal sesuatu yang haram pasti akan berujung pada keburukan dan kemudaratan.

Terlebih faktanya, regulasi yang diterapkan justru membuka pintu keburukan yang kebih besar. Transaksi keuangan ribawi di mana pun selalu berujung pada pengisapan aset umat oleh pemilik modal. Tak terkecuali perusahaan asing yang memang tak diberi batasan, dan pintu ekspansinya dibuka lebar-lebar oleh aturan.

Baca juga:  Pinjol Menjamur, Rakyat Tersungkur, Peran Negara Mandul

Maka berharap sistem keuangan dan sistem hidup semacam ini menjadi solusi kesejahteraan, hanyalah ada dalam angan-angan. Yang terjadi, justru kian kukuhnya kezaliman, ketimpangan, bahkan penjajahan melalui uang.

——-

Inilah konsekuensi hidup dalam sistem yang tegak di atas landasan sekularisme. Negara tak peduli rakyatnya jatuh dalam maksiat riba yang dosanya sangat besar ini dan menimbulkan kemudaratan. Terlebih, transaksi riba yang dilegalkan hari ini bukan pinjol saja. Nyaris semua transaksi keuangan yang ada dan berlaku di masyarakat, mulai level besar hingga mikro, berbasis pada skema riba.

Padahal Allah Swt. dengan tegas melarang praktik riba ini, bahkan menganggap pelakunya sedang menantang perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.” (QS Al-Baqarah: 278-279)

Bahkan dalam hadis Rasulullah saw. disebutkan, beliau pernah bersabda, “Jika zina dan riba tersebar luas di suatu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah.” (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani)

Dengan demikian, sudah saatnya umat mencampakkan sistem rusak ini dan menggantinya dengan sistem Islam. Yakni sebuah sistem yang tegak di atas keimanan dan hukum-hukum yang berkah dan berkeadilan. Yang penguasanya benar-benar menjaga nasib umat di dunia dan akhirat. [MNews/SNA]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *