Opini

Pinjol Menjamur, Rakyat Tersungkur, Peran Negara Mandul

Penulis: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Belakangan, aparat kepolisian rajin menggerebek kantor dan pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal yang makin meresahkan masyarakat. Hal ini bermula dari Presiden Jokowi yang menyebut perkembangan fintech kian menjamur di tanah air. Ia mengatakan, “Saya memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya.”

Sehari setelah pernyataannya, pihak kepolisian bergerak cepat. Melansir dari CNBC (15/10/2021), dalam beberapa hari terakhir, aparat kepolisian berhasil melakukan menyisir sejumlah lokasi kantor pinjol ilegal.

Misalnya, kantor pinjol ilegal di Ruko Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat, kantor pinjol di ruko perumahan elite Kota Tangerang, hingga penggerebekan tujuh kantor sindikat pinjol ilegal di Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sebelumnya mengaku tengah menangani 370 kasus pinjol sepanjang periode 2020—2021.

Menjamur

Di tengah ekonomi sulit akibat pandemi, pinjol sering jadi cara tercepat masyarakat agar mudah mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mudah tergiur dengan berbagai tawaran, seperti cepatnya proses pengajuan pinjaman, persyaratan mudah dan tidak berbelit-belit, dana bisa cair secepat kilat, tenor singkat, serta tidak adanya kewajiban memberi agunan.

Pemerintah mencatat ada 68 juta orang rakyat terlibat pinjol dengan total omset mencapai Rp260 triliun. Pemerintah mengaku sudah menindak pinjol ilegal dengan menutup 4.878 pinjol ilegal sejak 2018 melalui Kominfo. Pada 2021, pemerintah menutup 1.856 pinjol ilegal yang tersebar di berbagai website, Google Play Store, YouTube, dan Facebook, Instagram, hingga file sharing.

Hanya saja, mengapa baru sekarang bertindak tegas pada aktivitas pinjol yang menjerat masyarakat, padahal pinjol sudah lama menjamur? Sebelum disinggung Presiden, tidak ada atau jarang penindakan hukum terhadap rentenir yang meresahkan warga. Kini, kondisi rakyat terus tersungkur di tengah ekonomi yang makin hancur.

Ekonomi Masyarakat

Banyak kisah pilu mewarnai kehidupan masyarakat yang terjebak dengan pinjol. Beban bunga yang tinggi dan menumpuk pada akhirnya membuat utang kian tak terkendali hingga mustahil terlunasi. Akibatnya, marak cerita mengenaskan dari rakyat yang terjerat pinjol. Ada yang stres hingga depresi, bahkan berakhir dengan bunuh diri dan berada di bui lantaran tak sanggup bayar bunga yang terlampau tinggi.

Baca juga:  Pinjol Legal atau Ilegal, Riba!

Maraknya pinjol berserta ribanya (bunga) yang selangit adalah indikasi impitan ekonomi masyarakat menuntut hadirnya lembaga kreditur online begini. Jangankan masyarakat, negara saja berutang dengan bunga tinggi kepada lembaga kreditur dunia, seperti Bank Dunia atau IMF.

Inilah kondisi masyarakat sesungguhnya. Utang menjadi jalan instan agar bisa bertahan hidup. Tak jarang pula mereka rela menggadaikan aset berharga demi memutar roda perekonomian rumah tangga. Sementara, peran negara dalam menyejahterakan masyarakat juga belum tampak totalitas.

Banyaknya fakta masyarakat yang berutang adalah indikator paling mudah bagaimana tingkat kesejahteraan dan kerentanan masyarakat terhadap angka kemiskinan. Sosiolog Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono mengatakan ada tiga alasan masih banyaknya yang melirik pinjol, di antaranya adanya gap pengetahuan masyarakat dengan era disrupsi 4.0, krisis ekonomi,  dan kurangnya proteksi dari pemerintah atau OJK.

Peran Mandul

Maraknya akses pinjol menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat berada dalam masa sulit, terutama di tengah pandemi, jelas mengalami kembang kempis. Pada 15/7/2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021, 10,14% atau 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan ini sedikit turun dari September 2020, tetapi masih lebih tinggi daripada kondisi sebelum pandemi (September 2019). (smeru.or.id, 6/9/2021)

Pada masa pandemi, banyak terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Salah satu sebabnya ialah menurunnya pendapatan rumah tangga. Berdasarkan data dari smeru.or.id, sebanyak 75% rumah tangga mengalami penurunan pandemi. Dari sebab inilah bisa jadi masyarakat lebih memilih rela terjerat riba melalui pinjol demi menutup defisit anggaran rumah tangga.

Sementara itu, peran negara terbilang mandul dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Alhasil, pinjol kian merajalela dan kehidupan makin sulit. Padahal, secara fitrah setiap orang pasti mendambakan hidup sejahtera, mandiri dengan hartanya, bukan bergelimang dengan utang dan riba.

Baca juga:  [Editorial] Pinjol Legal dan Ilegal Sama Buruknya

Maka dari itu, menindak tegas pinjol ilegal tidak akan menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Sebab, akar masalah dari berjamurnya pinjol belum terselesaikan tuntas, yaitu problem kesejahteraan akibat kehidupan ekonomi yang serba kapitalistik. Selama rakyat belum terjamin kebutuhannya, akan selalu ada peluang munculnya kreditur, baik individu, lembaga, ataupun perusahaan.

Perekonomian yang mengundang praktik-praktik riba tidak akan menjadikan negeri ini berkah. Yang ada menambah masalah yang tak ada habisnya. Butuh peran negara yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dengan demikian, rakyat tak bergantung kepada dana pinjaman dan bisa terhindar dari utang riba yang mencekam.

Malapetaka Riba

Banyak malapetaka yang menimpa manakala syariat tak terterapkan dalam kehidupan. Salah satunya adalah menyuburnya praktik riba dengan beragam cara. Tak beroleh pinjaman secara konvensional, masyarakat malah mendapat kemudahan pinjaman melalui cara digital. Celakanya, negara juga melegalisasi praktik ini dengan perizinan lembaga pinjol. Mau legal ataupun ilegal, tetap saja mengandung riba yang dapat mendatangkan bahaya bagi keberlangsungan hidup manusia.

Allah Swt. menegaskan haramnya riba dalam surah Al-Baqarah: 275, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Rasulullah saw. juga melarang riba dalam sabdanya, “Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, ‘Wahai, Rasulullah! apakah itu?’ Beliau bersabda, ‘Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina pada wanita beriman yang Ialai.'” (HR Bukhari-Muslim)

Oleh sebab itu, bagaimana mungkin tercipta negeri yang berkah dan membawa rahmat jika sesuatu yang jelas diharamkan malah dipraktikkan bersama? Inilah akibat tidak terterapkannya syariat dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal yang jelas terlarang malah dilakukan secara berjemaah. Perkara yang semestinya menjadi kewajiban—yakni negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat—malah terlalaikan.

Islam sudah jelas memberi panduan, yaitu menjauhi riba dan segera meninggalkannya jika telanjur ada di dalamnya. Apa daya, sistem sekuler menafikan ini semua. Penindakan tegas terhadap pinjol ilegal tidak akan pernah tuntas selama negara masih melegitimasi praktik dan muamalah riba.

Baca juga:  Indonesia Darurat Pinjol, Malapetaka Akibat Riba

Solusi Islam

Memahami akar masalah sangat penting agar solusinya tidak salah kaprah. Selama kemiskinan masih mendera, kesejahteraan belum terlaksana, dan penyedia pinjaman riba masih ada, akan selalu ada peluang dan kesempatan orang berutang riba. Selama sistem negara melegalkan riba, tidak ada jaminan rakyat tidak terjerat atasnya. Kisah pilu riba akan terus mendengung jika sistem kapitalisme masih bernaung.

Mewujudkan masyarakat bersih dari riba tidak cukup dengan gerakan individu atau kelompok. Butuh peran sentral negara dalam menjauhi  riba dengan segala bentuknya. Khilafah sebagai sistem pemerintahan berlandaskan Al-Qur’an dan Sunah tidak akan membenarkan praktik riba berlangsung. Negara Khilafah tidak akan melakukan utang riba, apalagi utang luar negeri.

Apabila Khilafah tegak di negeri yang memiliki utang luar negeri, negara hanya akan membayar pokoknya saja. Jika perusahaan swasta yang berutang, juga cukup membayar pokoknya saja oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika rakyat yang memiliki utang, ribanya akan terhapus, hanya wajib membayar pokoknya saja.

Penagihan pun dengan tetap mengedepankan akhlak dan adab Islam, sehingga pihak yang tertagih dan penagih tidak akan saling terzalimi satu sama lain.

Selain itu, ketika masyarakat membutuhkan dana, negara akan mengklasifikasikannya terlebih dahulu. Bila fakir miskin atau termasuk golongan mustahik zakat, akan mendapat dana zakat dan bantuan berupa sembako, sandang, pekerjaan, modal usaha, atau keterampilan. Semua ini akan terpenuhi dengan pengelolaan baitulmal.

Demikianlah, saat syariat terterapkan secara kafah, riba mustahil merajalela. Khilafah akan berupaya untuk mencegah dan memenuhi kebutuhan dasar setiap individu rakyat. Ketika rakyat tercukupi, kesejahteraan menaungi, adakah alasan meminjam harta ke sana kemari?

Begitulah harmonisasi tatkala Islam benar-benar terlaksana sempurna. Negara akan berkah jika menjauhi dosa riba dan keharaman lainnya.

Allah Ta’ala berfirman, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf: 96). [MNews/Gz]

2 komentar pada “Pinjol Menjamur, Rakyat Tersungkur, Peran Negara Mandul

  • Kehidupan yg tidak menggunakan syariat Islam, menjadikannya mudah mengambil riba.

    Balas
  • Abu hayfa

    Selama negeri ini menerapkan ideologi kapitalisme sekuler dan mengabaikan Syariat Islam maka kemaksiatan akan trs terjadi secara otomatis akan terjadi kerusakan2 dimana mana..Ganti Rezim ganti sistem
    syariah & KHILfah solusi atassgl persoalan.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *