Proyek Kereta Cepat Pakai Uang Rakyat, Yakin Akan Selamat?

Pembuatan kereta cepat memang tak murah. Butuh dana besar. Belum lagi kalau ada masalah dalam prosesnya. Ironisnya, kalau telanjur jalan seperti sekarang, mau berhenti juga kadung keluar banyak uang. Jikalau lanjut, uang pun tak ada. Walhasil, rakyat lagi yang urunan untuk membiayai pengerjaan proyek. Yakin akan selamat?

Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI — Siapa yang tak kenal kereta Shinkansen? Kendaraan “ular” yang melegenda sejak 1963. Salah satu alat transportasi tercepat di Jepang ini mampu menyedot perhatian dunia karena teknologinya. Meski saat ini Cina memiliki kereta magnetic levitation (maglev) yang mampu melaju 600 km/jam, Shinkansen tetap tak terlupakan. Lalu bagaimana dengan negeri zamrud khatulistiwa? Mampukah mereka mendobrak dunia dengan megaproyek kereta cepatnya?

Kereta Cetap Shinkansen. Foto: insider.com

Biaya Besar

Proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KC-JB) kembali menuai protes berbagai pihak. Sikap pemerintah yang plinplan membuat masyarakat geram. Pada 2016 saat groundbreaking proyek ini, orang nomor satu RI menyampaikan pembangunan moda transportasi ini tidak akan memakai uang rakyat. Namun, setelah 70 purnama berlalu, keputusan itu berubah.

Pembangunan proyek kereta cepat memang menelan biaya besar. Awal perencanaannya, proyek ini butuh Rp86,5 triliun. Namun, karena beberapa hal, naik menjadi Rp114,24 triliun. Pembengkakan ini pun memengaruhi pembiayaan proyek, apalagi pada masa pandemi tiga perusahaan pelat merah yang menopang pembangunan turut mengalami kendala keuangan. (kontan.co.id, 11/10/21).

Foto: ekonomi.bisnis.com

Oleh karena itu, agar proyek tetap berjalan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 tentang Perubahan atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Aturan itu menjelaskan bahwa proyek KC-JB akan memakai APBN agar pembangunannya tetap berlanjut. (detik.com, 11/10/21).

Baca juga:  Benarkah Utang Satu-Satunya Solusi Keuangan?

Beban Kas Negara

Kita akui, pembuatan kereta cepat memang tak murah. Butuh dana besar. Belum lagi kalau ada masalah dalam prosesnya. Sebelum memutuskan membuat megaproyek ini, seharusnya ada pertimbangan matang, mulai dari dana, alokasi waktu; hingga tenaga yang tercurah, menyedot pendanaan yang lain atau tidak. Ironisnya, kalau sudah telanjur jalan seperti sekarang, mau berhenti sudah kadung keluar banyak uang. Jikalau lanjut, uang pun tak ada. Walhasil, rakyat lagi yang urunan untuk membiayai pengerjaan proyek.

APBN pun menjadi target sumber pendanaan yang notabene berasal dari pajak dan utang. Jadi, jika biaya proyek kereta cepat terbeban pada APBN, kemungkinan akan menaikkan pajak atau menambah utang agar kas negara tidak goyang. Apabila ini terjadi, siapa yang akan menanggung? Tentu saja rakyat. Jika pajak naik, akibatnya dapat langsung terasa. Namun, jika berutang, perlahan tetapi pasti, rakyat juga yang menanggungnya.

Alternatif lain adalah dengan mengalokasikan dana pembangunan atau sektor lainnya untuk membiayai proyek ini. Kalau benar terjadi, program kerja untuk kebutuhan rakyat juga akan terganggu. Pasalnya, dana yang seharusnya untuk rakyat, malah terkuras demi proyek bergengsi. Padahal, APBN saat ini sedang defisit, ekonomi pun sedang sulit, belum lagi utang yang makin melilit. Wajar saja jika proyek tersebut menambah beban negara.

Baca juga:  Doyan Wakafnya, Tapi Syariat Lainnya Dicampakkan, Emangnya Islam Agama Prasmanan?

Bobroknya Sistem Keuangan ala Kapitalis

Kondisi keuangan yang makin membengkak dan membebani APBN memperlihatkan karut-marutnya pengelolaan keuangan. Mulai dari pendapatan negara yang berpangku pada pajak dan utang, hingga pengeluaran membengkak dan pengelolaan yang kurang pas. Belum lagi ada mafia-mafia koruptor yang siap menghisap uang rakyat saat ada kesempatan.

Inilah pengelolaan sistem keuangan kapitalistik yang hanya berprospek pada materi tanpa mempertimbangkan benar dan salah berdasar kalam Ilahi. Apa pun boleh, termasuk mengambil utang berbasis riba sebesar-besarnya, hingga memungut pajak sebanyak-banyaknya. Padahal, tanpa sadar, keputusan itu membawa negara pada kehancuran yang lebih dalam.

Ibarat orang miskin ingin punya rumah gedongan, jungkir balik utang sana sini, tetapi ujungnya kesusahan. Negara ini pun bermimpi memiliki teknologi super keren, tetapi tak cukup dalam hal keuangan. Alhasil, rakyatnya yang jadi korban. Kalaupun proyek kereta cepat itu berhasil, tak semua rakyat dapat menikmati kecepatan lajunya. Hanya orang-orang berkantong tebal yang mampu membeli tiketnya. Lagi-lagi, para kapitalis menjadi pemenang dalam permainan ini.

Islam Mendahulukan Kebutuhan Dasar

Bagaimana Islam memandang kebutuhan kereta cepat ini? Apakah sistem Islam juga memandang penting moda transportasi tersebut? Jawabannya tergantung pandangan syarak. Dalam Islam, pembangunan moda transportasi termasuk dalam pemenuhan negara untuk membangun sarana umum. Negara akan berusaha memenuhi kebutuhan sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sarana prasarananya.

Baca juga:  Defisit APBN Makin Dalam, Utang Makin Menggunung, Pakar: Konsekuensi Politik Negeri Berutang

Pembangunan Islam dalam masalah transportasi dapat kita lihat pada masa keemasan Khilafah. Dr. Kasem Ajram dalam buku The Miracle of Islam Science menggambarkan betapa pesatnya pembangunan transportasi pada era Khilafah, terutama di Baghdad, Irak. Pembangunan jalan beraspal sudah mulai berlangsung pada masa Khalifah Al-Mansur tahun 762. Sedangkan Eropa baru mengenal aspal pada 1824 dan Amerika pada 1872.

Ilustrasi Khalifah Al-Mansur, pendiri Kota Baghdad. Foto: Bacaan Madani.

Kemajuan Islam ini tentu tidak boleh melalaikan pemenuhan negara atas kebutuhan dasar. Saat itu, semua kebutuhan pokok rakyat telah terpenuhi. Seluruh pembiayaan pemenuhan kebutuhan berasal dari Baitulmal, tempat pendapatan negara berasal dari banyak pintu, di antaranya pengelolaan sumber daya alam (SDA), jizyah, kharaj, fai’, ganimah, harta tak bertuan, zakat, dan sebagainya.

Di samping itu, negara juga membagi pengeluaran dengan terperinci. Zakat misalnya, hanya delapan golongan yang berhak menerimanya. Hasil pengelolaan SDA pun tertuju untuk memenuhi kebutuhan rakyat, salah satunya membangun prasarana umum seperti transportasi. Dengan begitu, negara Islam tidak akan kesulitan mengurusi rakyat dan membangun prasarana umum.

Dari sini, kapitalisme jelas telah mengobrak-abrik sistem kebijakan dan keuangan negara, sedangkan Islam terbukti selama berabad-abad mampu membangun peradaban gemilang. Jadi, kalau ingin mimpi membangun moda transportasi terwujud mulus, hanya Islam yang mampu mewujudkannya dengan tulus. [MNews/Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

One thought on “Proyek Kereta Cepat Pakai Uang Rakyat, Yakin Akan Selamat?

  • 15 Oktober 2021 pada 09:15
    Permalink

    Kapitalis alat ukurx adalah materi maka wajar apa2 akan berdampak pada materi saja

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *