Penegakan Hukum Sekuler, Mungkinkah Berkeadilan?

Penulis: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Ketika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, sulit untuk memercayainya lagi. Begitulah yang publik rasakan saat ini. Tagar #PercumaLaporPolisi sempat memuncaki perbincangan di dunia maya. Hal ini bermula dari penghentian penyelidikan kasus dugaan bapak memperkosa tiga anaknya.

Beberapa alasan yang membuat pihak kepolisian menghentikan kasus tersebut adalah pertama, hasil pemeriksaan visum menunjukkan tidak ada kelainan tanda-tanda kekerasan dari tiga anak tersebut. Kedua, hasil ases dari P2TP2A Kabupaten Luwu Timur juga tidak menunjukkan tanda-tanda trauma dari ketiga anak tersebut kepada ayahnya, bahkan ketiganya berkomunikasi baik dengan sang ayah.

Menurut keterangan Polri, Polres Luwu sudah melakukan gelar perkara pada 5/12/2019, tetapi belum menemukan bukti kuat. Setahun berikutnya, Polda Sulsel melakukan hal yang sama dan hasilnya juga sama. Kasus ini kembali mengemuka lantaran viral di media sosial terkait proses SP3. (Medcom, 9/10/2021)

Publik Kecewa

Dalam penegakan hukum, masyarakatlah yang paling merasakan ada tidaknya keadilan di negeri ini. Pada kasus dugaan ayah yang perkosa tiga anaknya, ibu korban sudah mencari keadilan dengan melaporkannya kepada pihak berwenang. Namun, apa daya, karena tidak ada bukti, kasus ini terancam terhenti.

Melansir dari Jawapos (10/10/2021), pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, aparat kepolisian tidak profesional dalam menangani perkara tersebut. Terlebih korban asusila merupakan anak di bawah umur. Seharusnya polisi melibatkan lembaga perlindungan ibu dan anak dalam pengusutan kasus tersebut.

Pada akhirnya media sosial menjadi wadah aspirasi baru untuk merespons keadilan hukum di negeri ini, seperti kasus pelecehan seksual di KPI beberapa waktu lalu. Setelah viral, baru aparat bergerak cepat.

Berdasarkan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian RI (Polri) hanya sebesar 66,3%. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan kepada lembaga penegak hukum lainnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan lembaga penegak hukum. Selain itu, sebagai indikator sejauh mana penerapan penegakan hukum yang adil.

Jika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum, keadilan bisa jadi sudah menjadi barang langka di negeri ini. Hilangnya kepercayaan akan beriringan dengan hilangnya rasa aman bagi masyarakat. Karena sejatinya, lembaga penegak hukumlah yang berkewajiban memberikan rasa adil dan aman bagi rakyat.

Hukum Sekuler

Adanya rasa ketakadilan hukum sejatinya tidak terlepas dari produk hukum itu sendiri dan karakter penegaknya. Sudah kita ketahui, hukum saat ini merupakan hasil produk pemikiran manusia. Banyaknya kitab undang-undang hukum, baik pidana maupun perdata, ternyata belum bisa menaungi rasa keadilan. Dari aspek proses penyelidikan hingga putusan pidana, produk hukum buatan manusia ini belum memenuhi rasa tenteram dan aman bagi warga negaranya. Inilah akibat menjadikan sekularisme sebagai roh dalam menetapkan hukum.

Dari kasus perkosaan ayah kepada tiga anaknya ini, kita mestinya melakukan muhasabah hukum. Adakah hukum sekuler yang ada sekarang benar-benar telah memenuhi rasa keadilan bagi warga? Adakah hukum buatan manusia benar-benar mampu mengendalikan angka kriminalitas yang kian merajalela?

Keunggulan Hukum Islam

Tegaknya keadilan diperlukan guna kestabilan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat bisa mengakibatkan rusaknya kestabilan masyarakat secara keseluruhan, sebab rasa keadilan adalah fitrah setiap manusia.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung tegaknya hukum di suatu negara, yakni kaidah hukum, penegak hukum, fasilitas, dan kesadaran hukum warga negara. Pelaksanaannya sangat terpengaruh oleh penerapan sistem politiknya. Jika model politiknya otoriter, besar kemungkinan hukumnya pun bercorak otoriter. Jika model politiknya demokrasi, kemungkinan pula hukumnya bergantung pada kepentingan penguasa dan kekuasaannya. Selalu ada subjektivitas hukum, tergantung yang berkuasa saat itu.

Dalam Islam, penerapan hukum tidaklah demikian. Hukum Islam tidak mengenal situasi politik kekuasaan, juga tidak ada urusan dengan kepentingan individu, kelompok, atau golongan. Di mata Islam, semua orang sama. Jika terbukti bersalah, siapa pun dia pasti akan diadili menurut ketetapan syariat Islam.

Terbukti Adil

Keadilan hukum Islam sudah terbukti dalam penerapannya. Inilah sejumlah keunggulan sistem Islam dibanding hukum sekuler. Pertama, dari aspek kaidah hukum, hukum Islam bersandar pada aturan Allah Swt.. Hak otoritas dalam membuat hukum hanyalah Allah Swt.. Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surah Al-An’am: 57, “…..Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”

Sementara hukum sekuler, kaidahnya mengikuti pikiran manusia yang berubah-ubah, rentan terjebak kepentingan, dan mudah termanipulasi.

Kedua, pada aspek penegak hukumnya, Islam akan membekali setiap warga dengan ketakwaan di segala aspek kehidupan, yakni rasa takut yang besar kepada Allah Swt., bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Penerapan sistem Islam secara kafah akan membentuk masyarakat Islam yang khas. Dengan begitu, dapat meminimalisasi segala maksiat karena dorongan iman dan takwa setiap individunya.

Negara wajib mewujudkan suasana iman ini dengan penegakan supremasi hukum yang tegas bagi setiap pelanggar maksiat. Cukuplah seorang Syuraih menjadi role model bagi para penegak hukum di negeri ini. Ia seorang hakim yang adil. Meski penanganan kasusnya berkaitan dengan penguasa saat itu, ia tetap menegakkan hukum sesuai pandangan syariat Islam. Keteladanan ini lahir dari sistem Islam yang terterapkan kala itu, yaitu tegaknya daulah Khilafah.

Sistem sekuler malah berkebalikan. Sistem ini justru meminggirkan peran agama dalam mengatur kehidupan. Alhasil, masyarakat didikan sekuler tidak menjadikan Islam sebagai panduan beramal. Sekularisme telah mengikis keimanan itu hingga kriminalitas meningkat dengan aneka jenis kejahatan dan kebengisannya.

Ketiga, fasilitas merupakan sarana dalam proses penegakan hukum. Khilafah memfasilitasi layanan pengaduan, pelayanan, dan perlindungan bagi setiap warga yang merasa terancam nyawa, harta, dan haknya. Islam mengenal tiga bentuk peradilan, yaitu Qadhi Khushumat (menyelesaikan masalah sengketa baik muamalah atau uqubat); Qadhi Hisbah (menyelesaikan pelanggaran yang membahayakan hak masyarakat); dan Qadhi Mazhalim (menghilangkan kezaliman negara terhadap orang yang di bawah wilayah kekuasaannya). Meski ada pembagian tugas dan fungsi, semua hukum yang dijalankan satu, yaitu hukum Islam saja.

Keadilan dan rasa aman akan dapat terealisasi hanya dengan penegakan hukum Islam. Dengan begitu, tingkat kepatuhan rakyat kepada hukum akan berjalan secara optimal. Semua orang di negara Khilafah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *