Penerapan Syariat Islam dalam Masyarakat Plural, Mungkinkah?

Penulis: Rahmah

MuslimahNews.com, FOKUS — Menag Yaqut menyatakan keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada satu orang atau kelompok yang mengklaim diri/kelompoknya paling memiliki Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah milik semua warga yang harus kita jaga bersama-sama. “Apa pun agamanya, tidak boleh ada yang mengklaim mereka yang paling berhak atas negeri ini. Tidak boleh ada sekelompok orang yang ingin Indonesia satu warna saja karena merasa mayoritas,” katanya. (kumparan.com).

Dari ungkapan tersebut, seakan-akan yang ia maksud adalah kelompok yang merasa mayoritas—umat Islam yang menginginkan satu warna yakni penerapan syariat Islam—akan melemahkan Indonesia dan akan menodai kerukunan umat beragama.

Kalau memang itu tertuju pada umat Islam, benarkah syariat Islam tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang plural? Bisakah syariat Islam menjaga keberagaman, persatuan, dan kerukunan umat beragama? Dapatkah syariat Islam menyejahterakan warga negara nonmuslim? Mari kita tengok sejarah dan selanjutnya kita diskusikan.

Menyatukan Berbagai Bangsa

Islam adalah rahmat atau membawa kebaikan bagi seluruh alam, baik manusia maupun jin, muslim maupun nonmuslim. Rahmat ini juga mendatangkan kebaikan bagi bangsa mana pun, apa pun warna kulitnya: hitam, putih, maupun coklat. Kebaikan syariat Islam tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk nonmuslim juga.

Saat syariat Islam terterapkan pada saat itu, warga negaranya beragam bangsa dan agama. Ada bangsa Persia dengan beragam agama, ada yang menyembah api, bangsa Romawi yang beragama Nasrani dan Yahudi, dll., serta berbagai latar belakang mereka.

Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Anbiya’: 107,

وَمَآ أرسلناك } يا محمد { إِلاَّ رَحْمَةً } أي للرحمة { للعالمين } الإِنس والجنّ بك

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (bagi jin dan manusia denganmu-risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad.” (QS Al-Anbiya [21]: 107).

Dalam kitab Syakhshiyah Islamiyah Juz III, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan ayat tersebut,

فكون الرسول رحمة وكون القراءن شفاء ورحمة كل ذالك يدل على ان الشريعة جاءت رحمة للعباد الا كون الشريعة جاءت رحمة هو النتيجة التى تترتب على الشريعة.

Maka adanya Rasul adalah rahmat, adanya Al-Qur’an adalah obat dan rahmat. Semuanya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya syariat mendatangkan rahmat (maslahat), yaitu hasil yang diperoleh atas pelaksanaan syariat.”

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa dengan menerapkan semua hukum Islam, seluruh alam, baik jin maupun manusia, muslim maupun kafir, pada saat di dunia akan mendapat rahmat.

Baca juga:  Madinah di Zaman Nabi Muhammad, Miniatur Indonesia?

Nonmuslim Terlindungi

Dalam pemerintahan Islam, tidak ada paksaan bagi warga negara nonmuslim untuk masuk Islam. Firman Allah Swt.,

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Sebutan semua warga negara nonmuslim dalam pemerintahan Islam adalah dzimmi. Sebagaimana warga negara muslim, dzimmi juga berhak memperoleh perlakuan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi. Daulah Islam harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, dan harta bendanya.

Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang hak, ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun.” (HR Ahmad).

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham Islam menyebutkan tentang peraturan terkait dzimmi, di antaranya:

a) negara akan menerapkan seluruh hukum Islam;

b) semua warga negara, baik muslim maupun nonmuslim, mempunyai hak dan kewajiban sesuai syariat Islam;

c) negara tidak boleh melakukan diskriminasi kepada warga negaranya, baik muslim maupun nonmuslim dalam masalah hukum, peradilan, dan urusan rakyat lainnya;

d) negara menerapkan syariat Islam atas seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim sebagai berikut:

  1. memberlakukan seluruh hukum Islam kepada warga negara muslim tanpa kecuali;
  2. nonmuslim boleh tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinannya;
  3. memberlakukan nonmuslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai agama mereka, dan tetap dalam koridor hukum syariat Islam;
  4. urusan pernikahan dan perceraian antara nonmuslim menyesuaikan menurut aturan agama mereka;
  5. dalam bidang publik, seperti muamalah, uqubat (sanksi), sistem pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya, negara menerapkan syariat Islam kepada seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim.

Rakyat Sejahtera

Negara memberlakukan politik ekonomi dengan menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan rakyatnya. Pemerintah menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas dan gratis, keamanan gratis, bahkan birokrasi, jalan, pasar, dan beberapa fasilitas umum lainnya juga berkualitas dan gratis. Sedangkan sandang, pangan, dan papan (perumahan) terjangkau murah. Pelaksanaan politik ekonomi ini akan menyejahterakan semua rakyat tanpa diskriminasi, muslim maupun nonmuslim.

Baca juga:  Perang Melawan Islam Kafah di Balik Kurikulum Moderasi Beragama

Selain itu, terdapat Baitulmal (Departemen Keuangan) yang mengumpulkan zakat dari warga negara muslim. Negara tidak memungut pajak kecuali keadaan kas negara dalam keadaan kritis. Pungutan pajak hanya atas kaum muslim yang kaya saja. Untuk dzimmi hanya ada pungutan jizyah bagi laki-laki yang sudah balig dan mampu membayarnya. Bagi dzimmi yang miskin, maka tidak wajib membayar jizyah, bahkan akan mendapat santunan. (Lihat: Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah, Abdul Qadim Zallum, hlm. 65).

Keadilan Hukum

Selanjutnya, dalam bidang hukum, bandingkan dengan keadaan sekarang. Pada umumnya, pelaksanaan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum diperjualbelikan, yang bisa membayar mahal dialah yang menang.

Berbeda saat hukum Islam terterapkan, pemerintahan Islam memperlakukan semua rakyat dengan adil, terhadap muslim maupun nonmuslim, rakyat jelata maupun pejabat negara. Bahkan, tidak pernah terdengar kisah penerapan hukum yang lebih adil daripada Islam.

Tersebut kisah Ali bin Abi Thalib (saat itu Khalifah/kepala negara) yang bersengketa dengan seorang Yahudi. Yahudi itu mengadukan Khalifah Ali kepada kadi/hakim bahwa Sang Khalifah telah menuduhnya mencuri baju besinya. Ia mendatangkan bukti asli, tetapi sebenarnya palsu, sementara Khalifah Ali tidak bisa mendatangkan bukti. Karenanya, hakim memenangkan Yahudi itu dan menjatuhkan hukuman kepada Khalifah Ali. Mendengar vonis hakim tersebut, Yahudi itu langsung masuk Islam. Akal dan hatinya tersentuh, tidak kuasa menyaksikan keagungan hukum Islam.

T.W. Arnold dalam buku The Preaching of Islam menyebutkan bahwa nonmuslim yang hidup di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah menerima perlakuan baik dan toleran.

Dia menyatakan, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen.”

Baca juga:  [Resensi Buku] Gempuran Ideologi Asing tatkala Islam Terasing

Selanjutnya Arnold menjelaskan, “Perlakuan pada warga Kristen oleh pemerintahan Ottoman selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani, telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.”

Menguasai 2/3 Dunia

Uraian tersebut menunjukkan betapa cocoknya penerapan syariat Islam kafah dalam bingkai Khilafah. Kita harus menyadari bahwa kita dan negeri ini adalah milik Allah. Karenanya, aturan yang cocok adalah aturan yang datang dari Allah. Terlebih lagi, syariat Islam tidak hanya konsep kenegaraan yang ada dalam kitab-kitab tsaqafah Islam, tidak sebatas konsep-konsep pemerintahan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadis, akan tetapi syariat Islam telah terterapkan selama 13 abad dan berhasil menyatukan berbagai bangsa.

Secara historis, penerapan syariat Islam kafah berlangsung selama 13 abad dan memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayah Kekhalifahan Utsmaniyah lebih dari 2/3 dunia. Sayangnya, Barat menghancurkannya pada 1924 dan memecah belahnya menjadi lebih dari 50 negara.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. di Madinah, Islam berkuasa selama 10 tahun (622—632). Masa Khulafaurasyidin selama 29 tahun (632—661). Khilafah Bani Umayyah sekitar 89 tahun. Khilafah Bani Abbasiyah sekitar 549 tahun dan Khilafah Utsmaniyah hingga 1924. Wilayahnya mencapai 2/3 dunia, meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. (Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Dr. Ali Muhammad ash-Shalabi, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2004).

Khatimah

Demikianlah, betapa indah penerapan syariat Islam kafah pada masyarakat majemuk. Lalu, pantaskah masih ada yang berkata bahwa syariat Islam sudah tidak relevan dengan zaman, tidak tepat diterapkan pada masyarakat plural, memecah belah bangsa, dan menjadikan bangsa lemah? Bukankah kemerdekaan negeri ini juga jasa dari umat Islam yang berkobar semangat jihad mengusir penjajah dengan pekikan takbir Allahu Akbar!?

Mari kita renungkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 5,

أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah: 50). [MNews/Tim WAG-Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

3 komentar pada “Penerapan Syariat Islam dalam Masyarakat Plural, Mungkinkah?

  • 12 Oktober 2021 pada 22:32
    Permalink

    Masyaa Allah, ingin merasakannya…..

    Balas
  • 12 Oktober 2021 pada 17:40
    Permalink

    Aneh mengaku muslim..tp berpendapat syariat Islam tdk relevan krn negeri ini majemuk

    Balas
  • 12 Oktober 2021 pada 15:12
    Permalink

    Islam dengan sistemnya yg sempurna mampu menyatukan berbagai bangsa yg plural sudah terbukti 14 abad yg lalu fakta sejarah sebagai aturan kehidupan yg terbaik

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *