Islam Mengelola Tambang dengan Amanah, Kekayaan SDA Tak Dijarah

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI — Indonesia bagaikan “gadis cantik” yang selalu jadi sorotan dan incaran banyak orang. Pesona kekayaan alamnya memikat hati banyak korporasi. Tak bisa kita mungkiri, daya tarik dari berbagai tambang memang begitu menggiurkan karena menjanjikan banyak keuntungan. Pantas saja menjadi rebutan para pengusaha lokal maupun internasional.

Salah satunya Blok Wabu yang saat ini menjadi topik hangat, blok tambang emas yang pernah Freeport pakai untuk menambang emas. Potensi kandungan emas diperkirakan lebih besar dari tambang Grasberg, yakni 117,26 ton bijih emas dengan rata-rata kadar 2,16 gram per ton (Au) dan 1,76 gram per ton perak.

Ferdy Hasiman seorang peneliti dari Alpha Research Database pun menilai potensi tersebut setara USD14 miliar atau nyaris 300 triliun dengan asumsi harga emas USD1.750 per troy once. Setiap 1 ton material bijih mengandung logam emas sebesar 2,16 gram. (economy.okezone.com, 3/10/2021).

Benar-benar memesona bukan? Blok Wabu menjanjikan banyak keuntungan bagi pengelolanya. Wajar menjadi incaran untuk dikuasai. Jika pengelolaan jatuh ke tangan swasta, sudah pasti kondisinya tak jauh berbeda dengan Freeport. Tak memberi maslahat pada rakyat, justru merugikan karena menyerahkan aset publik yang menguntungkan asing.

Sponsor Korporasi

Data terbaru dari KontraS menyebutkan bahwa perusahaan swastalah yang mengelola Blok Wabu. Meski Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas telah mengembalikan pengelolaan Blok Wabu kepada pemerintah, tetapi ternyata ada perusahaan swasta lain yang mengelolanya.

Pengamat tambang menilai, butuh transparansi dari Kementerian ESDM terkait pengelolaan tambang–oleh asing atau pemerintah pusat yang mengelola melalui proses tender dan lelang, Namun, tetap saja semua cara itu membuka peluang bagi swasta menguasainya.

Semestinya, kita belajar dari penyerahan pengelolaan tambang kepada Freeport di Papua. PT Freeport leluasa mengeruk kekayaan SDA karena legal secara sistem. Ada payung undang-undang dari berbagai peraturan pemerintah. Sebut saja pasal 97 Peraturan Pemerintah yang memberikan izin pada pemodal asing pemegang (Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah lima tahun sejak produksi diwajibkan melakukan divestasi saham). PP ini lantas dikuatkan menjadi PP 24/2012 dan PP 77/2014.

Lalu, apakah publik mengetahui bahwa di balik divestasi saham ada peran korporasi swasta? Secara gamblang, Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa biaya dana untuk divestasi adalah dari utang swasta. Ironis, mengandalkan pinjaman dana dari berbagai bank, pada saat yang, penjarahan tambang oleh korporasi terlindungi undang-undang negara.

Tidak Menjarah Kekayaan SDA

Islam memiliki aturan paripurna dalam mengurusi berbagai urusan umat, termasuk mengelola SDA. Barang tambang termasuk salah satu kekayaan SDA yang pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat. Tak ada celah bagi siapa pun untuk menjarahnya.

Ia merupakan harta milik umum, negara yang mengelolanya dan mengembalikan hasilnya kepada rakyat dalam bentuk barang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. (An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, 2005, h. 215–220).

SDA bukan untuk dimiliki satu individu atau korporasi demi menguntungkan mereka. Tidak berlaku mekanisme tender atau lelang untuk mencari para pengelola tambang seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi kapitalistik. Haram pula dalam Islam pengelolaan tambang dilakukan oleh individu atau korporasi.

Seperti mengutip ungkapan Abu Ubaid, “Ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang laksana air yang mengalir, yang mana air merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air, dan air bor, beliau mencabut kembali pemberian beliau. Rasul saw. telah bersabda bahwa manusia bersekutu dalam masalah padang, api, dan air, sehingga beliau melarang siapa pun untuk memilikinya, sementara yang lain terhalang.”

Penuhi Hak Rakyat

Dalam Islam, tata kelola tambang berjalan dengan penuh amanah. Karena hal itu memengaruhi kebutuhan hidup rakyat. Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola harta milik umum jika mudah memperoleh barang tanpa mengeluarkan dana yang besar.

Misal, pemanfaatan air di sungai atau sumur, menggembalakan ternak di padang penggembalaan, dan sebagainya. Namun, jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi yang sulit, negara yang akan mengelolanya. Negara akan memberikan hasil pengelolaannya kepada rakyat secara murah atau bahkan cuma-cuma.

Selain itu, Khilafah pun membagikan kepada kaum muslim air minum, listrik, gas, minyak tanah, dan barang lain untuk kebutuhan rumah tangga secara gratis atau dengan harga murah. Sementara itu, barang tambang yang tidak langsung dikonsumsi rakyat, seperti emas, perak, atau tembaga, akan dijual ke luar negeri. Negara akan membagikan keuntungannya kepada rakyat dalam bentuk uang, barang, atau membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya.

Dari kebijakan Khilafah dalam mengelola harta milik umum ini, tampak jelas diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat semata. Negara akan mengenyangkan perut rakyat, menjauhkan kesusahan hidup mereka, dan menjamin pemenuhan segala kebutuhannya.

Jelas sangat berbeda dengan pengelolaan harta milik umum dalam demokrasi kapitalistik yang hanya memenuhi kantong-kantong individu dan korporasi, sehingga menyisakan penderitaan bagi rakyat dan kerugian pada negara.

Khatimah

Ketika negara memiliki kekayaan SDA yang melimpah, negara tak perlu mengemis utang pada negara lain. Rakyatnya pun akan hidup dalam kemakmuran serta kesejahteraan.

Namun, berbeda faktanya jika negara mengadopsi sistem kapitalistik. Setiap kebijakan bersandar pada kepentingan pemilik modal. Jangankan SDA, negara pun bisa tergadai dalam sistem bobrok ini. Rakyat hidup luntang-lantung tanpa pelindung dan penjamin kebutuhan hidup.

Saatnya Islam mengelola tambang yang merupakan salah satu SDA negara dengan pengelolaan yang amanah dan menyejahterakan rakyat. Akhirilah kisruh pengelolaan tambang dengan kembali pada syariat Islam.

Allah Swt. berfirman, “Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Sunah) jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir.” (QS An-Nisa: 59). [MNews/Gz].

4 komentar pada “Islam Mengelola Tambang dengan Amanah, Kekayaan SDA Tak Dijarah

  • 11 Oktober 2021 pada 10:59
    Permalink

    Masyallah betapa aman nyaman dan tentram nya umat ketika hidup dalam naungan khilafah..

    Balas
    • 15 Oktober 2021 pada 22:07
      Permalink

      Sangat memotivasi materix

      Balas
  • 8 Oktober 2021 pada 23:24
    Permalink

    Masya Allah.. Back to islam kaffah,,

    Balas
  • 8 Oktober 2021 pada 11:29
    Permalink

    Pengaturan SDA dalam Islam sangat mementingkan kemashlatan umat dan mensejahterakan umatnya, baik itu muslim maupun non muslim

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *