[News] Pandora Papers, Direktur ELSEI: Mengungkap Borok para Pejabat yang Memanfaatkan Kedudukannya

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL—Direktur ELSEI Arif Firmansyah, S.E., M.M. menyatakan, Pandora Papers yang merupakan hasil penelitian International Consortium of Journalist Investigative (ICJI) di Washington, mengungkap borok para pejabat.

Pandora Papers ini berupaya mengungkap borok-borok para pejabat yang memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat di negara itu, dengan mengeruk banyak hasil dari korupsinya, penggelapan pajaknya, dan lain-lain. Mengarahkan atau melarikannya ke negara-negara yang memang bebas pajak,” ungkapnya pada Kabar Petang: “Mega Skandal Pajak Pandora, Ada yang dari RI?” di kanal YouTube KC News, Rabu (6/10/2021).

Satu Paket

Terlebih, menurutnya, dengan sistem kapitalisme, itu satu paket dengan korupsi. “Apalagi disinggung ada dua petinggi eksekutif negara ini yang disebut-sebut namanya di sana, LBP dan AH, yang memangku jabatan menteri,” paparnya.

“Kalau kembali ke konstitusi negara ini, sudah dikatakan melakukan pelanggaran Perpres No. 13 Th 2018 yaitu kewajiban korporasi menyampaikan hasil beneficial ownership atau pemilik manfaat perusahaan, kepada Kemenkumham. Kalau tidak melaporkan, ditengarai ada niatan untuk menghindari pajak,” lanjutnya lugas.

Ia memandang, kalau dicermati peristiwa ini karena pajak yang makin lama makin dinaikkan. “Di Indonesia, ini mendorong orang menghindari pajak atau agar tidak ketahuan hasil korupsinya maka bisa “dicuci” atau “digelapkan” dengan melakukan investasi di tempat-tempat yang bebas pajak,” ungkapnya.

Baca juga:  Bowo Tik Tok dan Fans, Generasi Rapuh Korban Sistem Kapitalisme Sekuler

“Memang, kapitalisme dengan model seperti ini akan mendorong setiap orang mengamankan hartanya agar jangan sampai terjerat pajak yang sedemikian tingginya. Namun, pajak itu instrumen utama dalam negara yang mendasarkan pada kapitalisme,” sindirnya.

Rekomendasi

Untuk itu, ia merekomendasikan pertama, mengembalikan instrumen penerimaan negara yang jangan menekankan pada pajak.

“Namun, memaksimalkan dari pengelolaan sumber daya alam dengan menggarap sendiri atau BUMN negara mengelolanya langsung. Kemudian mengembalikan hasilnya kepada rakyat. Ini bisa menghasilkan APBN yang maksimal sebagai salah satu unsur penerimaan negara,” ulasnya.

Kedua, ia menyampaikan, jika mengaitkan dengan Utang Luar Negeri (ULN), maka menjadi salah satu sumber penerimaan negara jika pajak tidak mencukupi. “Ini formula yang kurang bagus untuk melakukan pembangunan negara. Selain ribanya cukup tinggi, utang itu untuk membangun proyek-proyek yang ada dan cenderung mengundang oknum-oknum pejabatnya untuk korupsi. Menjadi lingkaran setan kapitalisme,” kritiknya.

“Oleh karenanya BUMN yang ada juga jangan dimatikan, tetapi direvitalisasi sehingga bisa mendatangkan pemasukan untuk membangun proyek-proyek tadi,” tambahnya.

Ketiga, ia menuturkan, untuk mencegah korupsi yang menggurita, maka KPK selaku instrumen di Indonesia untuk memberantas korupsi, jangan dilemahkan.

“Selama ini gembar-gembor memberantas korupsi, tetapi di sisi lain melemahkan. Apalagi isu korupsi di Indonesia makin meredup dibandingkan isu radikal. Ini tidak akan menyelesaikan masalah di Indonesia, jika fokus pemberantasan korupsi dan pemaksimalan penerimaan negara, tidak menjadi fokus utama pejabat negara dan pemerintahnya,” tukasnya.

Baca juga:  Menyudahi Pandemi, Butuh Otoritas Global Anti-Kapitalisme

Untuk itu, ia menekankan, agar permasalahan ini bisa selesai harus mengganti sumber masalahnya, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. “Bertahun-tahun sejak negara kita ini berdiri, masih istikamah menggunakan kapitalisme. Padahal, kapitalisme belum mampu mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

“Rekomendasi juga untuk mengganti sistem kapitalisme ini, tentunya dengan sistem yang sudah teruji secara sejarah, yaitu sistem ekonomi Islam,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.