[Editorial] IKN, Megaproyek Menggadaikan Negara ke Tangan Swasta

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Tampaknya polemik soal perpindahan ibukota negara (IKN) ke daerah Kalimantan Timur akan berujung sia-sia. Pemerintah memastikan megaproyek ini akan tetap jalan meski menghadapi banyak penolakan.

Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan proyek ini merupakan langkah konkret Presiden mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Yang menolak menurutnya hanyalah pihak-pihak yang anti perubahan.

Diketahui, beberapa hari lalu Presiden telah mengirimkan Rancangan Undang-Undang IKN kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Isinya mengatur soal fungsi, kedudukan, sistem pemerintahan, hingga teknis peralihan ibukota.

Pemerintah juga memastikan, 2022 mendatang konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan mulai dibangun. Tak hanya gedung pemerintahan saja, tapi juga kawasan permukiman untuk ASN, TNI/POLRI, dan masyarakat umum.

——————————–

Sikap keukeuh pemerintah ini memang patut dipertanyakan. Bagaimana bisa proyek IKN tetap jalan, sementara kondisi ekonomi dan keuangan negara sedang tak aman?

Untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan saja, pemerintah jelas masih harus menyediakan biaya yang sangat besar. Padahal, saat ini negara sudah tenggelam dalam lautan utang.

Di lain pihak, berbagai proyek infrastruktur pun banyak yang tak jalan. Bahkan di berbagai bidang layanan publik, tampak pemerintah kian lepas tangan karena dananya kurang.

Lalu bagaimana negara bisa membiayai proyek ambisius pemindahan IKN?

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 disebutkan, biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan IKN berkisar Rp466,98 triliun. Ini jelas jumlah yang sangat besar!

Baca juga:  Pemindahan Ibu Kota Negara, Solusi atau Dalih?

Direncanakan, sumber dana berasal dari APBN sebesar Rp91,29 triliun. Lalu dari skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp252,46 triliun. Sisanya, dari Badan Usaha sekitar Rp123,23 triliun.

Masalahnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pemindahan IKN. Lantas, dari mana lagi pendanaan akan dialokasikan?

Jika proyek ini tetap jalan, tentu yang rasional dana itu akan ditutup oleh swasta. Hal ini tentu sangat berbahaya. Selain menambah berat beban utang, negara pun kian jatuh ke dalam cengkeraman swasta.

———————-

Oleh karenanya, pemerintah mestinya fokus pada target pemulihan ekonomi dan kesehatan rakyatnya. Bukankah dua hal ini menyangkut soal nyawa dan kelangsungan hidup rakyat yang harus diprioritaskan oleh penguasa?

Wajar jika masyarakat bertanya-tanya, sebetulnya pemindahan IKN ini demi siapa? Jika demi rakyat, rakyat yang mana?

Terlebih faktanya, dalam penyusunan RUU IKN tadi pemerintah terkesan buru-buru dan sama sekali tak melibatkan masyarakat. Hal ini tentu berpotensi konflik dan memunculkan keburukan di masa depan.

Yang pasti, pihak paling antusias menyambut rencana ini datang dari para investor dan pengusaha. Di antaranya yang bergerak di sektor properti, pembangunan infrastruktur, serta penyedia barang dan jasa lainnya.

Celah itu memang benar-benar terbuka bagi mereka. Terkonfirmasi saat dalam konferensi persnya Februari lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa menyebutkan, pembangunan IKN ini memang akan dilakukan dengan proses build-lease-transfer.

Artinya, swasta diberi kesempatan berinvestasi, misal dalam pembangunan sarana perumahan dan perkantoran di IKN. Lalu pihak pemerintah bisa menyewanya dengan cara alokasi cicil tahunan.

Baca juga:  [News] Proyek Ibu Kota Baru Berlanjut, untuk Pemulihan Ekonomi Rakyat?

Bisa dibayangkan, berapa banyak keuntungan yang diraup swasta. Selain dari sewa pusat pemerintahan, akan muncul permintaan baru pada sektor hunian dan fasilitas komersial penunjang lainnya. Ini semua tentu menjadi daya tarik kuat bagi para pemodal.

Apalagi, jumlah total populasi masyarakat yang akan tinggal di KIPP IKN itu sekitar 320 ribu orang. Sehingga untuk rumah saja, dibutuhkan ratusan ribu unit rumah yang menjadi peluang bisnis tambahan. Belum lagi penyediaan fasilitas penunjang lainnya.

Alhasil proyek pemindahan IKN menjadi surga baru bagi para pengusaha. Sekaligus menjadi celah proyek basah baru bagi para pejabat yang biasa berkolaborasi dengan mereka.

Maklum, pola kekuasaan oligarki sudah begitu lekat dalam sistem pemerintahan kita. Sehingga kebijakan apa pun menyangkut rakyat seakan tak bisa lepas dari kepentingan para pemilik modal.

——————-

Inilah konsekuensi hidup dalam sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Penguasa atau negara dalam sistem ini tak berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat.

Negara hadir justru sebagai perpanjangan tangan kepentingan pemilik uang. Mengingat mekanisme pemilihan pemimpin ala demokrasi telah menempatkan mereka sebagai pemilik sejati kekuasaan.

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemilik sejati kekuasaan. Sementara penguasa, posisinya sebagai pemegang amanat umat untuk memimpin dan mengatur mereka dengan syariat Islam.

Baca juga:  Pemindahan Ibu Kota Negara, Solusi atau Dalih?

Oleh karenanya, tak ada yang bisa menyetir penguasa kecuali syariat dan kemaslahatan umat. Jika penguasa berkhianat, cukuplah hal itu sebagai alasan bagi umat untuk mencabut mandat.

Baginda Rasulullah saw. dan para khalifah setelahnya benar-benar menjadi teladan kepemimpinan ideal. Mereka berjalan di atas rel syariat serta menjadikan kepentingan rakyat dan negara sebagai hal yang utama.

Mereka tak berambisi membuat proyek-proyek mercusuar semata demi prestise, apalagi karena pesanan. Mereka fokus memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan maksimal dan wibawa negara tetap kukuh terjaga.

Paradigma pengurus dan penjaga yang ada pada para pemimpin Islam begitu melekat kuat. Hingga rakyat pun hidup dengan rasa aman dan diliputi kesejahteraan.

Dengan sendirinya, masyarakat menjadi loyal. Mereka siap dipimpin dan dimobilisasi untuk merealisasikan tujuan bernegara dan masyarakat.

Berabad-abad negara mereka bahkan tampil sebagai negara yang kuat dan adidaya. Sama sekali tak pernah dikangkangi swasta, apalagi para penjajah, kecuali saat mereka mulai mencampakkan Islam sebagai asas hidup dan negaranya. [MNews/SNA]

4 komentar pada “[Editorial] IKN, Megaproyek Menggadaikan Negara ke Tangan Swasta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *