Analisis

Menyoal Badan Pangan Nasional dan Solusi Islam

Penulis: Emilda Tanjung

MuslimahNews.com, ANALISIS Pengaturan urusan pangan di negeri ini masih jauh dari penyelesaian tuntas. Dari waktu ke waktu, problem terus terjadi, bahkan dengan pola yang hampir sama. Dari sulitnya akses pangan oleh seluruh komponen masyarakat, hingga penderitaan dan kemiskinan produsen pangan yakni petani. Sekalipun angka kelaparan Indonesia tidak terungkap secara jelas, tetapi kesulitan akses pangan telah lama terjadi. Selama wabah Covid-19, kondisinya bertambah buruk.

Hal tersebut terbukti dari hasil survei LIPI pada 2020 lalu. Dari 2.483 responden, 23,84% mengalami rawan pangan tanpa kelaparan; 10,14% rawan pangan dan kelaparan moderat; serta 1,95% dengan ketahanan pangan dan kelaparan akut. Selain itu, 9,4 % responden tidak cukup memiliki makanan dan 26,82% menyatakan kadang kala mereka tidak mampu menyediakan pangan dengan gizi seimbang bagi keluarganya.[1]

Ketimpangan gizi juga terjadi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, terdapat 10,1% anak balita kurus dan 7,6% balita mengalami kegemukan. Pandemi Covid-19 makin menambah kesulitan pangan ini. Ada dugaan bahwa beban ganda persoalan gizi anak ini turut menyebabkan tingginya tingkat kematian Covid-19 pada anak-anak di Indonesia. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut tingkat kematian anak di Indonesia karena Covid-19 mencapai 3—5%.[2]

Besar kemungkinan tahun ini kondisinya lebih buruk dari hasil survei tersebut, seiring bertambahnya angka kemiskinan serta meningkatnya pengangguran selama pandemi. Sebagaimana kondisi ketahanan pangan secara global yang juga bertambah parah dengan angka kelaparan yang terus meningkat.

Begitu pula di sektor hulu, terliputi persoalan yang kompleks. Para produsen pangan atau petani mengalami penderitaan yang makin bertambah. Harga jual produk pertanian sering anjlok bahkan sampai tidak laku, sementara serbuan produk impor seperti tak bisa terkendali. Impor beras dan cabai yang pernah direncanakan, misalnya, justru akan dilakukan saat panen raya.

Belum lagi polemik jagung yang berdampak pada petani dan peternak kecil, rencana importasi ayam potong dari Brasil sementara produksi unggas lokal cenderung surplus, hingga impor garam dan gula yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat.

Data BPS mencatat, selama Januari—Agustus 2021 Indonesia mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok senilai US$8,37 miliar atau setara Rp118,9 triliun.[3].

Seandainya pemanfaatan alokasi anggaran untuk impor ini untuk membantu petani, tentu manfaatnya lebih besar bagi mereka juga negeri ini yang bercita-cita berdaulat pangan. Sayangnya, hingga saat ini ketergantungan pada impor masih sangat besar dan berakibat matinya usaha petani dan menyusutnya jumlah mereka.

Sebatas Regulator

Di tengah kesemrawutan persoalan pertanian pangan, kelahiran Badan Pangan Nasional (BPN) akhir Juli lalu seakan menjadi angin segar. Lembaga yang disahkan melalui Perpres 66/2021 tersebut telah lama ditunggu kehadirannya.[4]. Harapannya, badan ini mampu mengurai benang kusut masalah pangan dengan mengintegrasikan pengaturan sektor pangan yang selama ini tersebar di berbagai lembaga pemerintahan dan membuahkan kebijakan yang tumpang tindih.

Sejumlah kalangan menyambut baik lahirnya BPN dan berharap badan ini bisa menjalankan fungsi untuk mengatasi kacaunya pengaturan sektor pangan. Koordinator Nasional untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyatakan harapan agar BPN bisa mengatasi karut-marut tata kelola pangan, khususnya impor pangan yang selama ini merajalela dan menjadi celah bagi pemburu rente [5]

Para akademisi turut merespons positif bahwa pembentukan BPN adalah upaya negara mengembalikan pangan sebagai basic need yang negara harus menjaminnya, seperti halnya hak asasi manusia, yakni dengan terwujudnya kedaulatan pangan di samping menjaga ketersediaan pangan.[6]

Baca juga:  Krisis Kelaparan Global, Hari Pangan Sedunia Hanya Seremonial?

Karenanya, ada tuntutan bagi BPN untuk menunjukkan kerja optimal dan fokus mewujudkan kedaulatan pangan, selain mengukuhkan aspek ketahanan. Juga untuk mengatur sektor pangan dengan kebijakan yang lebih integratif. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Gatot Trihargo menyebut, “Hulu dan hilir belum harmonis, ke depan sebaiknya kita harapkan Badan Pangan Nasional bisa mengintegrasikan semua kewenangan supaya satu komando, sehingga ekosistem yang dibangun lebih efisien.”[7]

Selama ini, memang kerap terjadi tumpang tindih kebijakan dan saling lempar kesalahan karena setiap kementerian memiliki kewenangan dan program masing-masing. Jika keseluruhan kewenangan tersebut beralih kepada BPN, persoalan ini akan teratasi, sehingga pengurusan pangan lebih efektif dan progresif.

Merujuk pada Perpres 66/2021, BPN bertugas untuk menyusun dan menjabarkan kebijakan pangan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN di bidang pangan. Selain itu, Kepala BPN memiliki mandat untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Dengan demikian, tugas dan kewenangan BPN adalah sebagai regulator pangan, sedangkan Perum Bulog menjadi salah satu operator.[8]

Artinya, peran optimal BPN adalah sebatas penyusun regulasi dan berbagai aturan main dalam tata kelola pangan, sedangkan fungsi tanggung jawab dan intervensi langsung dalam pengurusan pangan secara langsung ada pada operator yang ditunjuk, yakni Bulog. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kepada korporasi swasta.

Selain itu, kewenangan BPN juga terbatas pada sembilan jenis pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Penambahan komoditas pangan lainnya harus ditetapkan oleh Presiden.[9]

Tetap Neoliberal

Disinkronisasi kebijakan dalam negara demokrasi neoliberal memang merupakan keniscayaan. Demokrasi menganut konsep desentralisasi kekuasaan dan pembatasan peran negara sebatas regulator. Kekuasaan yang berpusat di satu pihak berisiko pada terjadinya monopoli kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Tidak boleh memberikan peran yang lebih dari sekadar regulator kepada negara karena dapat menghambat peran swasta.

Sungguh, distribusi kekuasaan ala demokrasi justru membuahkan tata kelola yang amburadul. Pengaturan berbagai urusan rakyat berjalan lambat, tidak terkoordinasi, bahkan para pejabat mudah saling lempar tanggung jawab.

Inilah yang kerap terjadi pada sektor pangan. Saat akan memutuskan perlu atau tidaknya impor, misalnya, Kementerian Perdagangan tidak sejalan dengan Kementerian Pertanian maupun Bulog. Begitu pula adanya data pertanian dan pangan yang tidak sinkron antara BPS dan lembaga terkait, mulai dari data produksi, luasan lahan produktif, hingga data penerima bantuan pemerintah.

Lebih parah lagi, terbatasnya peran negara—sekadar regulator—menyebabkan pengurusan hajat rakyat beralih kepada korporasi. Berbagai layanan dan pemenuhan hak-hak rakyat berubah menjadi ajang bisnis mencari keuntungan oleh korporasi. Rakyat maupun petani pun terbebani biaya tinggi demi bisa mengakses kebutuhan pangan dan berbagai sarana produksi karena korporasi yang menguasai.

Demokrasi neoliberal juga melahirkan penguasa yang tidak kompeten dan abai terhadap rakyat. Penguasa terpilih oleh suara mayoritas, dan umumnya dari hasil praktik politik uang atau sekadar popularitas, bukan karena kompetensi dan kemampuannya.

Sejalan dengan demokrasi, sistem ekonomi kapitalisme melandaskan pada mekanisme pasar dan prinsip the survival of the fittest/hukum rimba. Oleh karenanya, segelintir pengusaha yang memiliki kekuasaan modal hingga jaringan pasar dan kendali harga, menguasai sektor-sektor ekonomi.

Baca juga:  [Editorial] Mencari Pancasila di Balik Kebijakan Pangan Indonesia

Gurita kapitalis itu pun kian untung oleh berbagai regulasi yang memihak mereka. Sementara para petani kecil dengan modal, kemampuan, dan teknologi yang sangat terbatas, terpaksa bersaing menghadapi raksasa kapitalis pertanian. Alih-alih bisa bersaing, para petani justru menjadi “santapan” korporasi besar. Akses lahan yang sulit, contohnya, mayoritas lahan ada dalam penguasaan korporasi, sementara para petani hanya memiliki lahan yang sangat sempit, bahkan sebagian tidak memilikinya.

Ketergantungan petani pada saprotan yang pada umumnya juga korporasi yang menguasai, sedangkan lebih sulit mendapat saprotan dari negara, harganya mahal serta kualitasnya rendah. Bahkan, kendali harga jual produk pertanian juga berada di tangan korporasi dan para pedagang besar, sementara petani tidak memiliki posisi tawar dan terpaksa menerima ketetapan harga.

Korporatisasi inilah—yang sangat dalam serta mencengkeram seluruh lini usaha pertanian, peternakan, dan perikanan—yang menyebabkan petani dan masyarakat konsumen tidak berkutik. Ironisnya, negara tidak berperan sebagai penanggung jawab, hanya sebatas pembuat aturan.

Jelaslah persoalan mendasar dalam tata Kelola pangan dan pertanian kita adalah konsep dan paradigma pengelolaan yang berpijak pada konsep demokrasi kapitalisme, dengan sistem ekonomi liberal dan peran negara sebatas regulator.

Oleh karenanya, pembentukan BPN tidak akan menjawab persoalan pangan negeri ini karena paradigma dan konsepnya masih sama. Perubahan kelembagaan pangan yang ideal untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat menuntut perubahan pada konsep pengelolaan pangan secara mendasar.

Selain itu, mandulnya BPN dan dugaan tidak akan mampu merealisasikan cita-cita kedaulatan pangan karena pembentukan badan ini berlandaskan kepada UU Cipta Kerja No. 11/2020. Sementara, UU Omnibus Law ini nyata-nyata berpihak pada oligarki daripada rakyat, serta mengakomodir investasi dan kepentingan pasar.

UU ini juga jauh dari cita-cita kedaulatan pangan dengan makin memperlonggar kebijakan impor pangan. Implementasi UU ini justru makin menguatkan arus liberalisasi sektor pangan. Alih-alih fokus pada kesejahteraan rakyat, badan pangan ini pun terpaksa berjalan mengikuti arus ini.

Badan Pengurusan Pangan dalam Khilafah

Syariat Islam memiliki paradigma dan konsep politik ekonomi yang berbeda dengan kapitalisme neoliberal. Politik ekonomi Islam berjalan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan asasi seluruh rakyat, bahkan memudahkan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier.

Terkait pangan, tujuan ketahanan dan kedaulatan pangan dalam Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pangan seluruh rakyat secara individu per individu, secara keseluruhan dengan standar kelayakan sesuai pola hidup setiap komunitas masyarakat.[10] Agar politik ekonomi ini dapat berjalan, harus berpijak pada penerapan sistem ekonomi Islam dan negara menjalankannya dengan peran politik yang benar.

Sistem ekonomi Islam bersumber dari syariat Islam dan memiliki konsep dan model pengaturan yang sangat berbeda dengan kapitalisme, seperti pengaturan kepemilikan lahan, hukum-hukum seputar perdagangan, hukum industri, dan sebagainya. Penerapan sistem ekonomi Islam inilah yang menjadi kunci terwujudnya pertanian yang kuat dan berbuah pada kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem Islam, semua anggota masyarakat harus memiliki akses yang sama kepada semua sumber daya ekonomi, tanpa adanya privilege bagi korporasi. Sedangkan peran politik negara juga harus berjalan sesuai panduan syariat.

Baca juga:  Rencana Buang Beras Bulog dan Jaminan Pemenuhan Pangan

Rasulullah saw. bersabda, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam hadis lainnya, Rasulullah saw. menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).

Berpijak pada hadis ini, negara seharusnya hadir di tengah rakyat sebagai raa’in (penanggung jawab/pelayan) dan junnah (pelindung). Fungsi politik negara ini wajib berjalan di seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari pusat dan seluruh jajarannya, hingga unit yang paling teknis, yakni hadir sebagai penanggung jawab dan melayani semua kebutuhan mendasar rakyat.

Negara tidak boleh memiliki peran sebatas regulator, melainkan harus hadir langsung dan utuh bagi rakyat, mengatur dan menjamin semua kebutuhan dasar mereka dan menyelesaikan semua masalah secara segera dan tuntas.

Terkait badan pengurusan pangan Khilafah, badan ini berada di bawah institusi Jihazul Idary dan berfungsi layaknya wakil Khalifah karena kekuasaan Khilafah bersifat terpusat, berada di tangan Khalifah. Khalifahlah yang bertanggung jawab dalam politik dalam maupun luar negeri sekaligus. Lembaga dan struktur negara lainnya adalah pelaksana kebijakan Khalifah, tidak berperan sebagai pengambil kebijakan.[11]

Namun, perlu kita catat, Khalifah bukanlah pembuat aturan, tetapi pelaksana hukum syariat Allah Swt.. Segala aturan dalam negara Islam berjalan bersih dari ambisi dan hawa nafsu penguasa. Di samping itu, Khilafah memiliki mekanisme akuntabilitas berlapis dan terjamin keunggulannya, sehingga meminimalisasi penyimpangan kekuasaan oleh Khalifah.

Dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan syariat Islam, serta kewenangan yang terpusat pada Khalifah, akan menghidnari terjadinya disinkronisasi dan tumpang tindih kebijakan, sehingga penyelesaian masalah rakyat akan lebih cepat.

Koordinasi antarlembaga berlangsung dengan izin Khalifah. Semua institusi pengurusan pangan fokus menjalankan kebijakan Khalifah dalam rangka mewujudkan pemenuhan pangan rakyat.

Sementara itu, Khilafah mengadopsi sistem administrasi yang terdesentralisasi. Konsep seperti ini makin mempermudah pengurusan semua kebutuhan rakyat, apalagi jika lengkap dengan kecanggihan teknologi administrasi. Pembentukan lembaga administratif untuk mengatur kepentingan rakyat harus sesuai keperluan yang ada, juga sesuai dengan penggunaan cara dan sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Khilafah wajib memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya. Untuk merealisasikannya, pelaksanaan sistem administrasi berpijak pada tiga prinsip yakni (1) kesederhanaan aturan, sehingga akan memberikan kemudahan dan kepraktisan, (2) kecepatan dalam pelayanan supaya mempermudah rakyat yang memiliki keperluan, serta (3) ditangani oleh orang yang kompeten dan profesional.[11]

Demikianlah fungsi dan mekanisme dalam pengurusan pangan Khilafah yang berada dalam institusi yang berlandaskan syariat Islam dan memiliki peran politik sebagai raa’in dan junnah.

Badan Pangan fokus mengurusi kebutuhan rakyat, sementara semua keputusan politik dan anggaran ada di tangan Khalifah sebagai penanggung jawab utama. Tidak akan terjadi dualisme kekuasaan, apalagi kebijakan yang tidak sinkron. Pada akhirnya, akan membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi rakyat. Wallahu a’lam bi ash-shawwab. [MNews/Gz]

Referensi:

  1. https://mediaindonesia.com/humaniora/350935/lipi-pandemi-pemenuhan-kebutuhan-pangan-semakin-sulit
  2. Kompas.id. epaper. Mencari Sistem Pangan Masa Depan. 15 September 2021
  3. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210924160941-4-278985/selamat-hari-tani-26-bahan-pangan-ini-masih-ri-impor-lho
  4. Salinan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional . https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176486/Salinan_Perpres_Nomor_66_Tahun_2021.pdf
  5. https://koran-jakarta.com/badan-pangan-diharapkan-mampu-menekan-impor
  6. https://koran-jakarta.com/badan-pangan-harus-berani-hentikan-mafia-pangan
  7. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210806132610-4-266662/di-tangan-jokowi-bakal-lahir-badan-baru-khusus-urus-pangan
  8. https://investor.id/business/262727/bulog-siap-jadi-operator-pangan-di-bawah-bpn
  9. https://investor.id/editorial/262870/menanti-efektivitas-badan-pangan-nasional
  10. Al Maliki A. 2001. Politik Ekonomi Islam; Terj. As siyasatu al Iqtishodiyatu al Mutsla. Al Izzah. Bangil
  11. Hizbut Tahrir Indonesia. 2008. Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)

2 komentar pada “Menyoal Badan Pangan Nasional dan Solusi Islam

  • Tri mulawanti

    Kembali segera pada islam

    Balas
  • Mila erna

    Hajat hidup orang banyak dikuasai negara dikelola negara utk kemakmuran rakyat sesuai dengan yg diperintahkan oleh syara

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *