BUMN “Zombie” Menghantui, Privatisasi Bukan solusi

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana membubarkan tujuh perusahaan “zombie” pelat merah karena sudah lama tidak beroperasi, sehingga nasib para pegawainya pun terkatung-katung.

Ketujuh BUMN itu adalah PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero). (bisnis.tempo.co, 24/9/2021)

Merpati Air misalnya, telah berhenti beroperasi sejak Februari 2014. Dalam kondisi tutup operasi, perusahaan masih memiliki tanggungan utang pembayaran gaji karyawan dan pesangon. Awal September lalu, perusahaan ditengarai menunggak cicilan uang pesangon milik 1.233 pegawai sejumlah Rp318,17 miliar. Perusahaan juga memiliki tanggungan nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas milik 1.744 pensiunan sebesar Rp94,88 miliar.

Kementerian BUMN kemudian mengambil jalan untuk merestrukturisasi Merpati Air melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dengan skema penyertaan modal pemerintah (PMN). PMN yang disetujui pada 2015 adalah senilai Rp500 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penyelesaian masalah karyawan sebesar Rp300 miliar. Rp200 miliar lainnya untuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), administrasi, dan pra-operasi untuk terbitkan AOC atau izin terbang kembali. (bisnis.tempo.co, 25/9/2021)

BUMN, Entitas Profit dan Agen Pembangunan

Rencana Erick Tohir yang akan menutup tujuh BUMN “zombie” dianggap langkah yang tepat, tetapi para pengamat mengingatkan jangan sampai wacana ini sekadar obral janji tanpa realisasi.

Peneliti INDEF Tauhid Ahmad menyatakan, sejak 10 tahun yang lalu tujuh perusahaan tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, sehingga seharusnya sudah ditutup sedari dulu.

Menurutnya, terdapat dua poin penting yang menjadi tugas BUMN. Jika kedua poin itu sudah tidak ada, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankannya. Pertama, BUMN sebagai entitas bisnis untuk bisa menghasilkan profitabilitas. Kedua, sebagai agen pembangunan.

Baca juga:  Rakyat “Kesetrum” Tagihan Listrik di Masa Pandemik

Kenyataannya, ketujuh BUMN tersebut memang hanya memberikan sumbangan yang relatif kecil kepada keuangan negara. Bahkan, kerap meminta support dari Kementerian BUMN agar perusahaannya dapat tetap berjalan dengan baik dan dapat memenuhi hak-hak karyawannya.

Sulitnya penutupan BUMN “zombie” ini menurut Erick akibat birokrasi yang panjang. Sejak 2008, banyak perusahaan yang tidak bisa ditutup karena Kementerian BUMN tak dapat melakukan intervensi langsung. Penutupan perusahaan pelat merah harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan itu melalui proses yang sangat panjang.

BUMN Sapi Perah

Jika merujuk kedua poin tadi, sebenarnya bukan tujuh BUMN saja yang layak ditutup. Selama ini banyak BUMN yang “sakit” hingga terus merugi dan butuh dukungan dari pemerintah. Jangankan diharapkan sebagai agen pembangunan, menguntungkan pun bisa dianggap tidak.

Kementerian BUMN mencatat, dari 143 perusahaan pelat merah, hanya 10 korporasi yang mampu berkontribusi ke negara. Sebab, meski banyak BUMN yang tercatat sehat secara keuangan, tetapi tidak mampu memberikan hasil signifikan. Akhirnya, proses pengurangan perusahaan terus dilakukan hingga mencapai 41 perusahaan. (idxchanel.com, 15/6/2021)

Selama ini, BUMN kerap merugi dan terkesan “mudah” mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah. Alasannya, bukan rahasia lagi jika perusahaan pelat merah itu kerap menjadi “sapi perah” banyak kepentingan, termasuk pemerintah sendiri. Walhasil, keberadaannya tetap dijaga walaupun tak berkontribusi besar pada negara.

Erick sebagai Menteri BUMN sedang menyiapkan siasat untuk menghindari perusahaan pelat merah menjadi “sapi perah” pihak tertentu. Salah satunya adalah memprivatisasi atau menawarkan saham perdana (IPO) perusahaan negara sebanyak-banyaknya. Dengan melantainya perusahaan pelat merah, otomatis bakal tercipta transparansi kepada publik atau pemegang saham. Erick mengklaim, dari sinilah akan tercipta tata kelola perusahaan yang baik dalam BUMN.

Baca juga:  Resep Kapitalisme: Kuasai Harta Publik, Sejahterakan Segelintir Elite

Pertanyaan, apakah privatisasi BUMN mampu menjadikan perusahaan efisien dan berkontribusi penuh pada negara?

Privatisasi Bukan Solusi

Privatisasi adalah pengalihan kepemilikan aset yang sebelumnya dikuasai negara menjadi milik swasta. Penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

Kaum neoliberal pendukung privatisasi percaya sepenuhnya bahwa privatisasi memberikan sejumlah dampak positif, berupa peningkatan efisiensi, kinerja, dan produktivitas perusahaan yang diprivatisasi; serta mendorong perkembangan pasar modal dan meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah.

Namun, realitas tak berbicara demikian, karena biasanya yang diprivatisasi adalah perusahaan yang sehat dan efisien. Sebab, perusahaan mana yang mau membeli saham perusahaan yang sakit? Biasanya, perusahaan yang sakit akan disehatkan dahulu, baru akan laku dijual. Artinya, BUMN bisa disehatkan tanpa harus diprivatisasi. PT Indosat, PT Telkom, dan PT Timah contohnya, sebelum dijual, mereka dibenahi hingga sehat.

Alasan bahwa privatisasi bisa meningkatkan pendapatan negara juga tidak bisa diterima. Walaupun memang benar, ketika terjadi penjualan aset-aset BUMN, negara mendapatkan pendapatan. Akan tetapi, sebagaimana layaknya penjualan, penerimaan pendapatan itu diiringi dengan kehilangan kepemilikan aset yang nilainya sangat tinggi.

Apalagi jika pembelinya adalah asing, bukan sekedar labanya yang tidak masuk kas negara, tetapi juga ketika merepatriasi labanya dapat menguras devisa. Padahal, salah satu tujuan awal dibuatnya BUMN adalah untuk devisa negara. Ketika aset-aset terjual, akibatnya negara akan sibuk mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Sumber pendapatan yang dianggap mudah adalah pajak. Sementara, efek domino kenaikan pajak akan berdampak pada kenaikan harga-harga dan tarif yang semuanya dibebankan pada rakyat. Rakyat miskin dipaksa untuk terus membayar pajak, wajar anggaran terus defisit.

Akhirnya, tak ada pilihan lain selain berutang untuk menambal kekurangan. Lembaga keuangan internasional yang membiayai negara-negara berkembang telah memiliki paket kebijakan sebagai syarat kepada negara pengutang. Jadilah jebakan utang mencabik kedaulatan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Kebijakan dalam dan luar negeri pun disetir untuk semata mengakomodir kepentingan mereka.

Baca juga:  Kerugian BUMN Berlapis-lapis, Islam Solusi Praktis

Lahir dari Kapitalisme

Oleh karena itu, privatisasi bukanlah solusi untuk menjadikan BUMN efisien dan menjadi sumber pendapatan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dogma ekonomi neoliberal mengenai privatisasi sesungguhnya lahir dari kapitalisme yang tak menjadikan manusia sebagai objek yang harus diselesaikan urusannya.

Privatisasi justru menjadi jalan terampasnya harta umat. Alasan privatisasi agar BUMN tidak lagi menjadi “sapi perah” seperti sedang keluar dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya. Keuntungan yang didapat sama-sama bukan untuk kemaslahatan umat. Oligarki dan korporasi merampok hak milik umat, sehingga kehidupan rakyat makin terimpit.

Begitulah derita hidup dalam sistem demokrasi kapitalisme. Penguasa dan pengusaha bekerja sama meraup keuntungan, tak peduli rakyatnya mati kelaparan.

Khatimah

Jauh berbeda dengan sistem Islam. Islam memiliki seperangkat aturan yang langsung datang dari Sang Pencipta manusia. Seluruh aturannya mampu menyelesaikan permasalahan.

Dalam Islam, perusahaan yang mengelola kepemilikan umum tidak boleh diprivatisasi oleh swasta, apalagi asing. Hasilnya diperuntukkan semata untuk kemaslahatan umat.

Begitu pun para pemimpin dan pengelolanya yang amanah, menjadikan kinerja perusahaan akan baik. Perusahaan tidak akan menjadi “sapi perah” kepentingan siapa pun. Kepentingan penguasa hanya satu, yaitu terselesaikannya permasalahan umat.

Oleh karena itu, permasalahan BUMN bukan sekadar teknis buruknya pengelolaan, melainkan lebih mendasar dari itu, yakni tata kelolanya yang neoliberal. Untuk menyelesaikannya secara tuntas harus mengubah tata kelolanya menjadi tata kelola yang dituntun syariat, bukan Barat. [MNews/Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.