[Editorial] “Ngemis” Penghapusan Red List, Demi Apa?

MuslimahNews.com, EDITORIAL — “Secara khusus, terhadap beberapa negara yang masih menerapkan red list, saya minta agar situasi di Indonesia saat ini dapat dipertimbangkan untuk mengubah status red list tersebut,” demikian pernyataan yang disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam pertemuan tinggi di Sidang Majelis Umum ke-76 PBB di New York, Jumat (24/9/2021) malam waktu AS, sebagaimana dikutip CNBC.

Ia berusaha meyakinkan bahwa kondisi pandemi di Indonesia sudah membaik. Terbukti angka positivity rate turun tajam dari 31% menjadi rata-rata hanya 2%, jauh di bawah standar WHO sebesar 5%.

Sebelumnya, beberapa pejabat pun melontarkan pernyataan senada. Dalam dialog virtual dengan Nahdlatul Ulama pada Kamis (23/9/2021), Juru Bicara Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebutkan, bangsa Indonesia itu ajaib karena kasus aktif Covid-nya bisa turun begitu cepat, lebih hebat dari bangsa yang lain di dunia.

Begitu pun dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Untuk kesekian kalinya ia juga menyatakan, pandemi Covid-19 di Indonesia dalam kondisi terkendali.

Ia mengungkap, hasil estimasi dari tim FKM UI menunjukkan angka reproduksi efektif atau penularan Indonesia untuk pertama kalinya selama pandemi berada di bawah 1, yakni sebesar 0,98. Itu artinya,  jumlah kasus terjadi penurunan.

Itulah mengapa pemerintah melakukan beberapa pelonggaran. Di Jawa dan Bali tak ada lagi PPKM level 4. Bahkan Menteri Pendidikan pun berani memutuskan setiap sekolah harus memulai pertemuan tatap muka meski dengan catatan-catatan.

—————

Meski ada fakta pelandaian kasus, tetapi tak sedikit yang memperingatkan agar masyarakat tetap waspada. Peluang terjadinya ledakan kasus baru yang disebut sebagai ancaman gelombang ketiga Covid-19 nyatanya masih sangat terbuka lebar.

Dalam keterangan tertulisnya, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, sempat mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati dalam menanggapi penurunan kasus Covid-19. Apalagi program vaksinasi belum mencapai 50% penduduk Indonesia.

Selain itu menurutnya, protokol kesehatan dalam satu kegiatan bukan barang ajaib atau jaminan. Protokol kesehatan akan berfungsi efektif ketika data-data atau indikator tracing, testing, dan treatment (3T) memang sudah kuat.

Senada dengan Dicky, Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban pun mengingatkan, pandemi Covid-19 di Indonesia sangat fluktuatif dan dinamis, sehingga kebijakan pelonggaran bisa mengakibatkan kasus Covid-19 lebih banyak dan malah terjadi hiperendemi.

Jika kita cermati, soal program vaksinasi, pendataan, dan indikator 3T justru masih menjadi problem besar dalam manajemen penanganan pandemi di Indonesia. Apalagi faktanya setiap daerah memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, sehingga standar aman pun tak bisa disama ratakan.

Baca juga:  Desak Hapus Red List, Demi Rakyat atau Konglomerasi Bisnis?

Oleh karenanya, untuk membuka ruang gerak di skala nasional saja, ancaman gelombang ketiga Covid-19 ini masih sangat potensial. Jadi, bagaimana halnya jika pemerintah meminta agar pintu-pintu antar negara dibuka lebar?

Terlebih di banyak negara, termasuk mereka yang sebelumnya menerapkan travel red list kepada Indonesia, kasus Covid-nya alih-alih mereda. Mereka malah sedang kewalahan juga dengan ancaman gelombang ketiga dan varian baru Covid yang lebih ganas.

Di negara tetangga Singapura dan Cina misalnya, kasus Covid sedang naik-naiknya. Begitu pun di negara-negara yang selama ini masih membuka pintu bagi Indonesia sebagaimana Malaysia dan Brunai Darussalam.

Hari-hari terakhir ini, sistem kesehatan Singapura bahkan nyaris kolaps. Per 26 September, jumlah infeksi Covid-19 di sana sudah hampir mendekati angka 2 ribu infeksi per harinya. Akibatnya jutaan warga pun harus menjalani PSBB.

Wajar jika banyak yang bertanya, permintaan penghapusan Indonesia dari daftar travel red list ini sebetulnya demi apa? Apakah semata demi mengumpulkan devisa pemerintah akan kembali mengorbankan rakyatnya?

————–

Tampaknya, pemerintah memang sudah tak sabar untuk kembali melakukan reaktivasi sektor pariwisata demi menambah pundi-pundi keuangan negara yang makin memprihatinkan. Karena ternyata, hal ini sudah dilakukan secara bertahap di berbagai destinasi wisata di Indonesia.

Pada Jumat (24/9/2021) lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun telah menggelar rapat terbatas bersama beberapa stakeholder pariwisata Bali. Di antara hasilnya, daerah SUN, yakni Sanur, Ubud, dan Nusa Dua akan disiapkan sebagai pilot project untuk menerima wisatawan mancanegara ke pulau ini.

Bahkan diketahui, Bali saat ini sedang siap-siap menyambut perhelatan akbar World Super Bike (WSBK) di Mandalika pada November 2021 mendatang. Juga sedang bersiap-siap menggelar pertemuan G20 Summit yang rencananya akan dilaksanakan pada 2022.

Pihak pemda Bali malah optimis bisa segera membuka kembali pariwisata internasional dengan alasan sudah berhasil melaksanakan program vaksinasi jauh melampaui target minimal. Juga mengklaim sudah menyiapkan grand design pariwisata yang memperhatikan berbagai aspek keamanan. Namun, benarkah demikian?

——————

Semestinya kita tak boleh lupa, bahwa melonjaknya kasus Covid di Indonesia diawali oleh kelalaian dan kesombongan para pejabat menghadapi virus yang belum dikenal karakternya.

Bukankah wafatnya jutaan orang korban Covid diawali dengan 1—2 kasus yang tidak ditangani dengan benar dan pintu perbatasan yang dibuka lebar? Akankah pemerintah melakukan kesalahan yang sama hanya demi uang dan demi memenuhi kerakusan segelintir orang?

Baca juga:  Desak Hapus Red List, Demi Rakyat atau Konglomerasi Bisnis?

Kita tentu tak berharap, keputusan yang tergesa-gesa dan salah langkah ini akan kembali membawa kemudaratan bagi rakyat Indonesia. Sudah semestinya penguasa lebih memperhatikan kepentingan kesehatan dan nyawa rakyatnya dibandingkan dengan kepentingan materi yang sifatnya hanya sesaat.

Betul bahwa negara harus segera melakukan pemulihan ekonomi. Namun benarkah hanya ini solusinya? Apalagi tak dimungkiri bahwa di balik semua kebijakan ini ada kepentingan para pengusaha yang sedang diperjuangkan. Sementara rakyat yang menikmati hanya segelintir orang dan itu pun hanya recehnya saja.

Semestinya pemerintah fokus untuk segera mengatasi pandemi demi kesehatan rakyatnya dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya. Karena, pemulihan ekonomi akan berjalan dengan optimal jika persoalan pandemi bisa diselesaikan.

Tentu tak cukup jika hanya mengandalkan program vaksinasi dan prokes yang itu pun terkesan asal jalan. Butuh solusi komprehensif yang dilandasi political will dari seluruh pemangku kebijakan.

Penegakan 3T jelas harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Begitu pun lembaga dan infrastruktur kesehatan, juga  para nakesnya harus di-support penuh oleh negara. Yang tak kalah penting, masyarakat harus dididik dan diurus dengan benar.

Hanya saja, dengan paradigma kepemimpinan lokal dan internasional yang ada sekarang, penangan pandemi yang ideal memang menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan. Kepentingan para pemodal dan negara-negara besar sudah demikian dominan. Ego sektoral dan kewilayahan pun menjadi kendala pelik yang menyulitkan.

Kebijakan penguncian wilayah yang menjadi solusi utama penanganan pandemi akhirnya tak bisa sempurna dilakukan. Begitu pun vaksinasi massal. Semuanya terhambat urusan modal dan paham nasionalisme yang telah berurat akar.

Paradigma kapitalisme telah menyebabkan kemiskinan struktural. Hingga negara tak punya modal buat mengurus dan menjamin kesejahteraan rakyat di masa sulit yang mereka butuhkan.

Walhasil, jadilah urusan pandemi ini seperti lingkaran setan yang sulit diselesaikan. Negara seakan terjebak dalam simalakama. Dilanda dilema tak berkesudahan.

—————-

Sulitnya penanganan pandemi di masa sekarang sejatinya mengonfirmasi buruknya sistem yang sedang tegak. Oleh karena itu, fakta ini semestinya menyadarkan umat tentang pentingnya menggagas dan menempuh jalan perubahan yang benar yakni ke arah tegaknya sistem kepemimpinan Islam yang bersifat global.

Sistem Islam ini hanya akan menjadikan halal haram atau hukum syara sebagai standar keputusan, bukan kemanfaatan. Penegakan hukum syarak inilah yang justru melahirkan kemaslahatan. Bahkan, bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Sistem politiknya tak akan memberi celah hegemoni negara luar atau sekelompok orang terutama para pemilik kapital.

Baca juga:  Desak Hapus Red List, Demi Rakyat atau Konglomerasi Bisnis?

Begitu pun bentuk negaranya yang global, akan memudahkan negara menetapkan yang dibutuhkan demi menyelesaikan persoalan. Sekaligus mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada di berbagai wilayah negara, semisal menerapkan kebijakan lock down atau penguncian.

Sistem ekonomi dan keuangannya pun akan menjamin kesejahteraan orang per orang dan kebutuhan komunal. Karena dalam Islam ada pengaturan bahwa sumber-sumber daya alam yang luar biasa besar merupakan salah satu milik umat yang wajib dikelola negara demi kepentingan seluruh rakyatnya.

Terbayang, betapa besar sumber-sumber pemasukan kas negara, sehingga semua hal yang hari ini jadi kendala, akan mudah diselesaikan. Negara bahkan akan punya modal besar untuk mengembangkan berbagai penelitian yang dibutuhkan, seperti vaksin, obat-obatan dan semua hal yang menunjang.

Begitu pun dengan penerapan sistem-sistem Islam lainnya, seperti sistem pergaulan, sistem sanksi, hubungan internasional, dan lain-lain semuanya akan mendukung negara dalam menyelesaikan setiap persoalan. Wajar jika ketika kepemimpinan Islam ini tegak selama belasan abad, tak pernah ada masa umat Islam dihadapkan pada situasi serba dilema.

Sepanjang masa itu, Khilafah Islam justru menjadi teladan kebaikan dan menjadi tempat berharap bangsa-bangsa luar saat mereka menghadapi kesulitan. Sebagaimana yang dialami penduduk Amerika pada 1889 saat salah satu wilayahnya dilanda banjir, dan pada 1894 ketika dilanda kebakaran mereka diberi bantuan uang oleh Kekhalifahan Utsmaniyah dalam jumlah yang sangat besar.

Begitu pun dengan penduduk Kristen Irlandia. Hingga hari ini mereka bahkan terus mengenang kemurahan hati khalifah Abdul Majid dari Khilafah Utsmaniyah pada saat mereka dilanda kelaparan luar biasa justru mengirimkan bantuan yang mengalahkan Inggeris sebagai induk semangnya.

Pada 1995, Wali Kota Alderman Godfrey dan Duta Besar Turki Irlandia, Taner Baytok, pernah meresmikan sebuah bangunan di Drogheda. Padanya tertempel plakat yang berbunyi, “The Great Irish Famine 1847—dibangun untuk mengenang dan mengakui kemurahan hati rakyat Turki (Khilafah, red.) terhadap Irlandia.”

Alhasil, bangsa ini akan kembali menjadi negara besar dan berwibawa sekiranya mereka mau kembali mengambil Islam sebagai ideologi dan dasar negaranya. Mereka tak perlu mengais-ngais perhatian dari bangsa asing sebagaimana terjadi pada hari ini.

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS Ali Imran: 110). [MNews/SNA]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *