[News] Impor Garam Lagi, Pengamat: Perlu Kemandirian

MuslimahNews.com, NASIONAL—Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor garam (garam impor) pada 2021 ini sebesar 3,07 juta ton. Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi.

Menurut Agus dua alasan utama perlunya garam impor adalah garam lokal tak mencukupi kebutuhan nasional, dan kualitasnya dianggap tidak memenuhi standar industri.

Kemandirian

Hal ini dikritisi Pengamat Ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. Ia menyatakan, jika mengacu dengan apa yang dilakukan Rasulullah dalam sebuah negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah dan dilanjutkan dalam institusi khilafah selama 13 abad lebih, maka kita lihat strategi mengatur pasar dalam negeri itu bertumpu pada kemandirian.

“Dalam sebuah negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah dan dilanjutkan dalam institusi khilafah selama 13 abad lebih, maka kita lihat strategi mengatur pasar dalam negeri itu bertumpu pada kemandirian,” tuturnya.

“Dan problem utama sebenarnya adalah desain yang dimiliki negara ketika mengatur supply (penawaran) dan demand (permintaan) dalam negeri dan ketika menjalankan hubungan dagang dengan negara luar,” lanjutnya.

Sedangkan, ia menggambarkan, politik ekonomi Islam telah memberikan panduan bahwa kalau mengatur pasar dalam negeri berbeda apa yang menjadi motif atau visi misinya dibandingkan ketika menjalin hubungan dagang  dengan negara luar,“ jelasnya.

Baca juga:  RI Masih Utang dan Impor, Said Didu Tuding Jokowi Pembohong

Ia mengemukanan, artinya kalau tadi dikatakan karena produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi demand atau permintaan dari dalam, maka dipandang dari politik ekonomi Islam, supply di dalam negeri itu mengatur mulai dari proses produksinya sampai menjadi produk jadi dan itu dalam skala kualitas yang dibutuhkan, bahkan diatur dengan bertumpu dengan kemandirian dalam negeri yang tidak bertumpu pada negara luar.

“Nah, untuk bisa menjalani hal ini tentu dibutuhkan konsep kenegaraan yang mandiri. Konsep yang tidak bisa diintervensi oleh oligarki dan korporasi, tetapi sesuai dengan apa yang diajarkan Islam yaitu ri’ayatul su’unil ummah dakhiliyan wa kharajiyan. Memenuhi urusan masyarakat di dalam dan di luar negerinya,” tuturnya.

Harus Kreatif

Ia menegaskan, sehingga ketika negara berusaha menyelaraskan antara supply dan demand di dalam negeri, memang setiap pejabat negara dituntut bekerja keras dan berfikir kreatif berdasarkan prinsip regulasi yang diajarkan Islam sehingga demand itu bertemu di satu titik dengan supply.

“Tidak terjadi kekurangan dalam supply. Atau sebaliknya, ketika supply berlebih dan demand berkurang karena kondisi tertentu, mungkin karena bencana dan lainnya, maka justru harus dipikirkan secara kreatif bagaimana memenuhinya mengacu prinsip regulasi yang diberikan oleh Islam,” terangnya.

Oleh sebab itu, ungkapnya, kalau dilihat ada demand yang besar terhadap garam, atau produk lainnya, maka seharusnya potensi pasar yang besar ini dipandang sebagai potensi yang harus dikelola negara dengan baik. “Sehingga nanti akan memberikan efek pada pembangunan ekonomi secara berantai,” ujarnya.

Baca juga:  Basa-basi Politik Demokrasi, Kurangi Impor, Giat Undang Investor

“Terlebih dengan arrange (pengaturan) yang baik, justru akan membuka banyak lapangan pekerjaan untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang lain,” tambahnya.

Memang, paparnya, tidak mudah menjalankannya karena harus berpikir secara kreatif menelusuri letak problemnya. “Kalau memang ada kualitas yang kurang memenuhi standar, apakah akan dilakukan riset? Berarti perlu kolaborasi dengan dunia pendidikan tinggi dan itu memang lebih rumit, lebih kompleks, lebih membutuhkan kerja keras untuk menjalankannya dibandingkan jika mengambil keputusan langsung membeli dari negara luar,” cetusnya.

Menjadi Negarawan

Ia menekankan, inilah yang diajarkan politik ekonomi Islam bagaimana seharusnya menjadi negarawan. “Bagaimana seharusnya setiap pihak yang diberi tanggung jawab mengurus negara itu menjalankan tanggung jawabnya secara amanah,” urainya.

Ia menguraikan, panduannya telah diberikan dalam regulasi Islam. “Jika menghadapi perdagangan internasional, hubungan dagang dengan negara luar, maka motif utamanya tidak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Motif utamanya sebagai salah satu bagian upaya menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia,” paparnya.

“Sehingga nanti akan dipilah dengan siapa negara menjalin hubungan dagang dan dengan negara mana tidak dijalin hubungan dagang sama sekali. Terhadap negara yang jelas-jelas menampakkan permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin, maka dijalankan apa yang diajarkan oleh Allah agar ‘janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan’ atau tidak dijalin hubungan dagang sama sekali,” tukasnya

Baca juga:  Rencana Buang Beras Bulog dan Jaminan Pemenuhan Pangan

Ia membeberkan, adapun hubungan dagang yang dijalin dengan negara yang tidak menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin maka prinsip dasarnya memenuhi dua hal, yakni pertama jika dari negara tersebut ada produk yang dibutuhkan dalam proses revolusi industri yang dilakukan oleh negara Islam bisa dilakukan hubungan dagang.

Kedua, ungkapnya, untuk mendapatkan hard currency, mata uang dari negara tersebut yang dibutuhkan dalam lalu lintas perdagangan internasional.

“Di luar kepentingan ini, termasuk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tidak menjadi prinsip dasar dalam menjalin hubungan dagang antarnegara,” tegasnya.

Menurutnya, sebetulnya tampak problem mendasarnya justru ada pada visi, misi, dan strategi dalam rangka mengatur hubungan dagang di dalam negeri, mengatur pemenuhan pasar di dalam negeri dengan bagaimana visi, misi, dan strategi ketika menjalin hubungan dagang dengan negara luar.

“Nah, jika menggunakan politik Islam itu membawa kondisi yang lebih baik, maka pertanyaannya mengapa tidak mengambilnya sebagai basis mengatur regulasi ekonomi negara? Yang tentu tidak hanya kebaikan yang akan didapatkan di dunia, tetapi juga kebaikan di kehidupan nanti, di yaumul hisab dan yaumul akhir ketika manusia dihitung semua amal perbuatannya tanpa kecuali,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *