Kompetisi Antaruniversitas, Akankah Melahirkan Pendidikan Berkualitas?

Penulis: Permadina Kanah Arieska, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, FOKUS — Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) telah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini diluncurkan sebagai upaya mempercepat perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka hingga bisa mencapai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Delapan IKU tersebut adalah pertama, persentase Lulusan program sarjana yang berhasil mendapatkan pekerjaan, studi lanjut, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup. Kedua, persentase mahasiswa program sarjana yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.

Ketiga, persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam lima tahun terakhir.

Keempat, persentase dosen berkualifikasi doktor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

Kelima, jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat. Keenam, persentase prodi sarjana yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

Ketujuh, Persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project based learning sebagai bobot evaluasi dan poin terakhir adalah Persentase prodi sarjana yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. (pkkmdikti.kemdikbud.go.id)

PK-KM ini dirancang dalam tiga skema, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat berkompetisi “sehat” sesuai dengan aturan pada tiap skemanya. Skema pertama dapat diikuti oleh perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa aktif lebih dari 18.000. Skema kedua dapat diikuti oleh perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa antara 5.001 hingga 18.000. Skema ketiga diikuti oleh perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa antara 1.000 hingga 5.000.

Lantas, apakah kebijakan kompetisi antaruniversitas ini memang dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas? Ataukah malah mencederai hakikat tujuan pendidikan hingga melebihi batas?

Menyoal Indikator Pendidikan Berkualitas

Delapan IKU yang digaungkan dalam kebijakan PK-KM memang perlu dikritisi. Pasalnya, delapan indikator ini dijadikan sebagai standar sebuah perguruan tinggi dianggap memiliki level “keren”. Ada beberapa kritik terkait delapan Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi tersebut.

1) Kurikulum sarat dengan kepentingan industri.

Poin-poin Indikator Kinerja Utama pada program PK-KM ini sarat dengan kepentingan industri. Mengapa bisa dikatakan demikian? Bagaimana tidak, kualitas perguruan tinggi ditentukan dari seberapa banyak lulusan/alumni yang berhasil mendapatkan pekerjaan atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup.

Tak hanya kualitas alumni yang ditentukan industri, kualitas dosen juga ditentukan oleh industri. Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional—dunia industri atau dunia kerja, menjadi label dosen berkualitas.

Selain mahasiswa dan dosen, kurikulum pun didesain sesuai keinginan dan kebutuhan industri, yakni dengan adanya ketentuan melibatkan mitra dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam perencanaan kurikulumnya.

Kepentingan Industri seakan menjadi legitimasi dan penentu kualitas di Pendidikan tinggi. Lantas di mana salahnya? Bukankah memang saat ini era industri dan bukannya kuliah memang ditujukan agar alumni mendapatkan pekerjaan dan terserap pasar? Inilah kesalahan paradigma pendidikan hari ini.

Perlu kiranya masyarakat mengingat kembali akan tujuan pendidikan nasional. Dalam UU 20/2003 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Sejatinya, pendidikan membentuk manusia yang berperadaban tinggi, yang keilmuannya memang bermanfaat untuk menyelesaikan problem masyarakat, bukan sekadar problem industri. Inilah akhirnya ditemukan banyak masalah bangsa ini yang menumpuk, padahal pakar intelektual dalam berbagai bidang ada dan mumpuni.

Banyaknya lulusan akhirnya tak linier dengan kuantitas masalah yang bisa diselesaikan. Alumni kini kian tercetak menjadi pribadi yang individualis, lulus dengan IPK terbaik dan cum laude, bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji fantastis, atau menjadi seorang entrepreneur yang berafiliasi dengan sebuah korporasi level dunia.

Problem bangsa? Tidak lagi menjadi bahasan dalam kehidupan keseharian. Mereka sibuk mencari pundi-pundi untuk kesejahteraan duniawinya, tak lagi aware dengan masalah lingkungan dan sekitarnya.

2) Kualitas pendidikan tinggi ditentukan oleh rekognisi internasional.

Beberapa IKU pada PK-KM antara lain jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat, juga persentase prodi sarjana yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Jelas terlihat bahwa sebuah perguruan tinggi yang mendapatkan “peringkat dunia” adalah perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional. Sebuah standar kualitas yang di dalamnya tercium aroma penjajahan.

Coba bayangkan, hasil penelitian dan pengabdian dosen mendapatkan skor tinggi tatkala mendapatkan rekognisi internasional, yaitu publikasi jurnal-jurnal yang dinilai memiliki track record tepercaya, salah satunya adalah Scopus.

Scopus adalah salah satu database (pusat data) sitasi atau literatur ilmiah yang dimiliki oleh penerbit terkemuka dunia, Elsevier, sebuah penerbit yang menjadi penentu standar pendidikan hampir di seluruh dunia. Negara atau pemerintah bahkan dikalahkan oleh “hanya” sebuah penerbit. Sudah harus merogoh kocek besar untuk menerbitkannya, masyarakat pun kesulitan untuk mengaksesnya. Di samping jurnal diterbitkan dalam Bahasa Inggris, hak akses juga diberikan jika seorang user mampu membelinya.

Bukankah ada Jurnal open source yang bisa diakses gratis? Ya memang, tetapi bukan sekadar itu solusinya. Sebab, kalaulah masyarakat bisa melakukan akses jurnalnya, ada pertanyaan lanjutan sebagai impact lanjutannya, yaitu sebuah pertanyaan tentang bagaimana aplikasinya? Siapa yang akan melakukan eksekusi programnya? Siapa yang akan memberikan pembiayaannya? Serta masih banyak pertanyaan teknis lainnya yang mana masyarakat awam tak mampu menyelenggarakannya.

Idealnya, sebuah produk penelitian atau pengabdian dosen tak sekadar dinilai dari indeks jurnalnya, tetapi lebih kepada kebermanfaatan aplikasi/outcome dari penelitian tersebut pada problem masyarakat. Negara memberikan dukungan penuh, mulai dari awal penelitian hingga tahap realisasi hasilnya.

3) Tergerusnya ilmu yang dianggap tidak “bernilai ekonomi”

Kurikulum yang didesain oleh industri senantiasa mengedepankan aspek ekonomi dalam menjalankan pendidikannya. Seberapa besar sebuah program studi diminati oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh industri. Ilmu-ilmu yang kurang berpotensi menghasilkan nilai ekonomis dianggap program studi yang useless bahkan dipandang berkontribusi pada bertambahnya jumlah pengangguran. Program studi yang tak bernilai ekonomis akhirnya gulung tikar dan digantikan dengan program studi yang banyak peminatnya atau sekedar sedang trending di era digital.

Program Studi berbasis keagamaan seperti ilmu Hadits, Fiqih, ilmu Alquran menjadi sepi peminat sebab dipandang tak berpeluang menghasilkan uang. Sebaliknya, Program studi kekinian yang mempelajari tentang Coding, Digital marketing, Business, hingga menjadi Youtuber, kian marak dan dibanjiri calon peserta didik. Pendidikan tak lagi bertumpu pada solve society’s problems ,melainkan lebih mengedepankan pada “what the industry wants”.

4) Mandulnya peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Ujung dari poin 1—3 adalah minimnya peran negara dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Jika hampir semua ranah kualitas harus mendapatkan ACC dari industri atau rekognisi internasional, lantas di mana peran negara?

Faktanya hari ini, negara tak lagi menjalankan fungsinya sebagai instansi penyelenggara Pendidikan yang memiliki kebijakan dan peran yang sangat vital. Negara akhirnya berperan sangat minimalis, hanya sebagai fasilitator dan regulator saja.

Pendidikan berkualitas hanya dengan Penerapan Islam Kafah

Pendidikan adalah kebutuhan asas manusia sebagaimana makan, minum dan Kesehatan. Oleh karena itu, Islam menempatkan pendidikan sebagai salah satu basic needs yang wajib dipenuhi dengan pemenuhan yang maksimal. Saking pentingnya Pendidikan, hingga negara diberi tanggung jawab penuh memastikan pendidikan terselenggara dalam format paling ideal. Mulai penyelenggaraan pendidikan di level keluarga, masyarakat, hingga aplikasi kebijakan yang di-handle langsung oleh negara.

Islam memiliki paradigma yang khas tentang Pendidikan. Negara dalam Islam, memiliki tujuan pendidikan yang sangat mulia yakni mencetak SDM berkepribadian Islam yang siap mengemban amanah menjadi Khalifah fil ard dan menebar risalah Islam sebagai bentuk penghambaan hanya kepada Rabb-nya semata.

Untuk mencapai tujuan Pendidikan yang paripurna ini, maka semua hal yang menunjang pendidikan ideal akan diupayakan oleh negara untuk mewujudkannya. Mulai dari sarana prasarana, tenaga pengajar yang memadai dan mumpuni, lembaga-lembaga dan fasilitas riset, perpustakaan, asrama dan supporting system lainnya seperti kebijakan media massa, sistem pergaulan, hingga persanksian, semua akan dipenuhi oleh negara.

Hal ini tentu membutuhkan penerapan sistem politik Islam yang memiliki kedaulatan dalam mengambil policy di negaranya, salah satunya didunia Pendidikan. Negara menutup celah peluang kapital untuk sekedar menjadikan ilmu pengetahuan hanya sebagai penggerak ekonomi saja. Swastanisasi pendidikan, pembajakan potensi intelektual, paten produk, aturan World Class University tak lagi dipegang oleh para kapitalis. Semua dipastikan berjalan sebagaimana tuntunan syariat Islam yang menjamin kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain politik Islam, sistem yang mendukung tercapainya Pendidikan Islam yang sempurna adalah dengan penerapan ekonomi dan keuangan Islam. Sistem Ekonomi Islam memastikan negara akan memiliki pemasukan melimpah ruah sebab seluruh potensi kekayaan negara dikelola sesuai Syariah Islam. SDA yang jumlahnya luar biasa besar tak akan diswastanisasi, namun wajib dikelola negara untuk sebesar-besar kemaslahatan umat.

Sistem politik dan ekonomi Islam ini hanya akan hidup dalam iklim penerapan syariat Islam Kafah, saat seluruh aturan Allah diterapkan dalam setiap ranah kehidupan. Tak hanya pendidikan, tetapi juga ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan, hingga kesehatan, semuanya menggunakan syariat dari Rabb semesta Alam. Semoga Allah menyegerakan sistem Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad saw. ini dalam waktu dekat. Amin. [MNews/Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *