Analisis

Tuntutan Partisipasi Politik Perempuan, Upaya Memoderatkan T4lib4n

Penulis: Arum Harjanti

MuslimahNews.com, ANALISIS — Pimpinan T4lib4n, Hibatullah Akhundzada, mengatakan bahwa pemerintahan baru Afganistan akan menerapkan syariat Islam, serta berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian, dan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam menurut tafsirnya.

T4lib4n juga sudah mengumumkan pemerintahan sementara Afganistan (7/9/2021) dan tanpa ada keterwakilan perempuan maupun kelompok dan etnis lainnya di Afganistan. Padahal, T4lib4n berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif.

Berbagai pihak menyatakan keprihatinan ketiadaan perempuan dalam kabinet dan menilai pelibatan perempuan hanya janji manis T4lib4n guna menarik pengakuan internasional.

Mengapa keterlibatan perempuan menjadi tuntutan global?

Partisipasi Politik Perempuan Tuntutan Global

Pengumuman kabinet T4lib4n tanpa adanya perempuan, mengundang berbagai kritikan bahkan unjuk rasa menolak Emirat Afganistan karena tidak ada inklusi. Pembubaran unjuk rasa disertai dengan cambukan pada pengunjuk rasa perempuan makin mengundang protes dunia karena perempuan juga memiliki hak untuk melakukan protes damai dan hidup yang bebas dari kekerasan.

T4lib4n sendiri menegaskan perempuan Afganistan tidak bisa terlibat dalam urusan pemerintahan seperti menjabat sebagai menteri, karena tugas utama perempuan adalah melahirkan dan membesarkan anak, dan menilai perempuan tidak perlu ada dalam kabinet pemerintahan Afganistan.

Tidak adanya perempuan dalam kabinet T4lib4n dianggap sebagai bentuk penyia-nyiaan kesempatan penting untuk menunjukkan pada dunia internasional mengenai komitmen menghormati hak-hak perempuan, termasuk dalam politik dan komitmen membangun masyarakat yang inklusif dan sejahtera.[1]

Sementara itu, Direktur ad interim (sementara) UN Women menyatakan partisipasi politik perempuan merupakan prasyarat mendasar bagi kesetaraan gender dan demokrasi sejati; sangat penting untuk masyarakat yang inklusif, kuat, dan sejahtera di Afganistan; saat ini maupun masa depan Afganistan.[2]

Protes juga muncul dari negeri Islam. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Shamkhani, merasa prihatin dengan susunan pemerintahan baru Afganistan yang dinilai tidak inklusif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan juga berharap T4lib4n memastikan perlindungan hak perempuan dan anak-anak di negara itu.

Partisipasi politik perempuan memang menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh dunia internasional kepada T4lib4n untuk mendapatkan pengakuan. Hal ini wajar karena dunia memiliki cita-cita untuk mewujudkan kesetaraan gender, yang hendak diwujudkan pada 2030 melalui Planet 50×50.

Baca juga:  [Kaffah] Moderasi Agama: Dari Pluralisme Hingga Natal Bersama

Partisipasi dan kepemimpinan yang setara bagi perempuan dalam politik dan kehidupan publik juga penting untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Sayangnya, hingga saat ini, kesetaraan gender belum terwujud di negara manapun di dunia, bahkan meski sudah lebih dari 25 tahun berlalu sejak deklarasi Beijing Platform for Action (BpfA), yang dianggap sebagai landasan kesetaraan gender paling komprehensif.

Duduknya perempuan dalam kursi pembuat keputusan dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya kesetaraan gender. Bahkan, menjadi salah satu poin kunci yang diamanatkan dalam BPfA dalam 12 area kritis, yaitu Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan yang merupakan area kritis ketujuh.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin akses dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan dan juga meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. UN Women sendiri terus memperjuangkan terwujudnya partisipasi politik perempuan mengingat capaian global yang masih rendah.

Berdasarkan laporan peta Women in Politics: 2021, dari 193 negara di dunia, baru ada 9 kepala negara perempuan (5,9%) dan 13 kepala pemerintahan perempuan (6,7%), 21,9% menteri perempuan dan 25,5%.[3] Hasil yang jauh dari target yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1995 dengan 30% perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Sementara, Sekretaris Jendral PBB menargetkan 50% pada 2000.[4]

Masih menurut laporan tersebut, Afganistan masih berada di urutan ke-169, dengan 6,5% atau 2 orang menteri perempuan, berada pada urutan ke-71 dengan 27% atau 67 orang anggota Parlemen Perempuan.[5] Maka, pantaslah apabila dunia internasional menuntut Afganistan untuk memberi tempat kepada perempuan sebagai menteri.[6]

Partisipasi Politik Perempuan Demi Memoderatkan T4lib4n

Tuntutan partisipasi penuh perempuan dalam politik yang digaungkan dunia internasional—khususnya di negeri muslim—bukanlah semata untuk mewujudkan kesetaraan gender. Namun sejatinya, kesetaraan gender juga dijadikan alat untuk membangun jaringan muslim moderat untuk menghadapi muslim fundamentalis dan radikal, dan T4lib4n dimasukkan dalam kelompok muslim seperti itu!

Baca juga:  Peran Politik Perempuan dalam Islam

Dalam laporan riset Rand Corporation pada 2004 berjudul The Muslim World After 9/11, mereka membuat rekomendasi strategis untuk menghadapi muslim fundamentalis dan radikal secara kultural dan sosial, dengan mempromosikan jaringan muslim moderat.

Pada 2007, Rand Corporation menerbitkan laporan yang berjudul Building Moderate Muslim Network. Dalam laporan tersebut mereka mendefinisikan muslim moderat sebagai muslim yang mendukung demokrasi dan pengakuan internasional atas hak asasi manusia, kesetaraan gender dan kebebasan beribadah, menghargai keberagaman, menerima sumber hukum nonsektarian [nonagama], menentang terorisme, dan semua bentuk kekerasan.[7]

Untuk mempercepat terbentuknya jaringan muslim moderat, maka ditetapkan beberapa mitra prioritas, salah satunya adalah kelompok perempuan yang terlibat dalam kampanye kesetaraan gender. Isu hak-hak perempuan merupakan medan pertempuran utama dalam perang gagasan dalam Islam. Promosi kesetaraan gender adalah komponen penting dari setiap proyek untuk memberdayakan muslim moderat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tekanan global atas ketiadaan perempuan dalam kabinet T4lib4n adalah upaya untuk menjadikan T4lib4n sebagai muslim moderat. Partisipasi perempuan dijadikan sebagai salah satu kunci untuk menekan T4lib4n agar masuk dalam jebakan rekomendasi Rand Corporation.

T4lib4n dipersepsikan sebagai Islam radikal yang menjadi musuh Barat. Oleh karena itu, Barat hanya akan memberikan pengakuan jika T4lib4n mau tunduk kepada nilai-nilai Barat atau menjadi muslim moderat, salah satunya adalah adanya partisipasi penuh perempuan dalam bidang politik. Maka, sejatinya yang dikehendaki Barat adalah hilangnya identitas Islam dan ketaatan kepada hukum syariat Islam pada T4lib4n.

Hak Politik Perempuan dalam Islam

Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna telah memberikan aturan kehidupan yang lengkap, termasuk aktivitas politik perempuan. Bahkan, Islamlah yang memelopori pemberian hak politik kepada perempuan saat Barat masih meminggirkan peran perempuan dan justru menganggapnya sebagai sumber godaan dan kejahatan.

Islam menjadikan urusan kekuasaan ada pada tangan laki-laki dan melarang perempuan menjadi penguasa. Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.”

Selain sebagai kepala negara (Khalifah), yang juga dilarang bagi perempuan adalah jabatan mu’awin tafwidh (pembantu Khalifah dalam urusan pemerintahan—dalam sistem demokrasi disebut sebagai menteri).

Baca juga:  Alam Semesta akan Hancur karena Moderasi Islam Produksi Barat

Meskipun penguasa harus laki-laki, tidak lantas urusan perempuan terabaikan, karena Islam mewajibkan penguasa untuk juga mengurusi perempuan sebagai bagian dari rakyat yang dipimpinnya. Kewajiban ini tidak akan dilalaikan oleh laki-laki yang menjadi penguasa, karena pengurusannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak.

Hal ini jelas berkebalikan dengan keyakinan para pegiat kesetaraan gender yang menyatakan urusan perempuan hanya akan terselesaikan bila perempuan juga berada pada posisi setara sebagai pemimpin dan pengambil keputusan.

Meskipun Islam melarang perempuan sebagai penguasa, tetapi memberikan berbagai hak-hak politik kepada perempuan, seperti hak untuk memilih penguasa, menjadi wakil rakyat dan menasihati penguasa, juga untuk menjadi anggota partai politik.

Islam tetap memuliakan perempuan meskipun Islam melarangnya menjadi penguasa. Islam tetap memberikan perlindungan atas kehormatan dan keselamatan jiwanya dan menjamin kesejahteraannya.

Islam juga membolehkan perempuan bekerja dalam berbagai bidang sesuai dengan tuntunan syariat. Islam pun memberi kesempatan kepada perempuan untuk menuntut berbagai ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan.

Islam menjadikan perempuan memiliki peran strategis sesuai dengan kodrat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu sebagai istri, ibu, dan penerus generasi. Peran kodrati ini sangat penting untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang kuat, sehingga membentuk masyarakat Islam yang juga kuat. Peran kodrati perempuan tersebut tidak lantas menjadikan perempuan lebih rendah derajatnya dibandingkan laki-laki, karena Islam menentukan kemuliaan seseorang ada pada ketakwaannya kepada Allah Swt..

Penghormatan dan terpenuhinya hak-hak perempuan hanya akan terwujud secara nyata dalam wadah negara yang menerapkan Islam secara kafah, yaitu Khilafah Islamiah. Negara Barat yang sekuler tidak akan pernah bisa menjadi harapan, karena aturan hidup yang dibuat berdasarkan akal manusia yang lemah.

Oleh karenanya, hanya Khilafah Islamiah yang layak menjadi harapan bagi semua perempuan, baik di Afganistan maupun di negeri muslim lainnya. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews/Gz]

[1] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210909035215-113-691712/pbb-cemas-pemerintahan-baru-Afganistan-abai-hak-perempuan

[2] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/9/statement-ed-patten-dismay-and-regret-at-absence-of-women-in-Afganistan-government

[3] https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=1203

[4] https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=1203

[5]https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2021/women-in-politics-2021-en.pdf?la=en&vs=353

[6] https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2021/women-in-politics-2021-en.pdf?la=en&vs=353

[7] Building Moderate Muslim Network, Rand Corporation, 2007 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *