Meneropong Masa Depan di Tengah Rencana Pajak Pendidikan

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan sebesar 7% dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Jika tidak ada aral melintang, rencana ini akan diterapkan usai pandemi Corona. (insight.kontan.co.id, 8/9/2021)

Seperti yang telah diketahui, Pemerintah dan Komisi XI DPR RI tengah membahas revisi RUU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam revisi RUU ini, ada lima klaster yang dibahas yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, dan Pajak Karbon.

Dari lima klaster ini, salah satu yang mendapat banyak penolakan dari masyarakat adalah pengenaan PPN untuk barang yang selama ini tidak kena pajak. Adapun barang tersebut adalah sembako, jasa pendidikan, hingga jasa kesehatan. (cnbcindonesia.com, 13/9/2021)

Efek Domino Pajak Pendidikan

Banyak pakar telah mengingatkan efek domino dari diberlakukannya pajak pendidikan, mengingat pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan sektor krusial dalam mencapai pembangunan manusia. Apalagi jika melihat potret buram pendidikan saat ini, seharusnya sektor pendidikan mendapatkan perhatian lebih, bukan malah menjadi objek yang dikenakan pajak.

Seperti yang dikatakan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang menilai bahwa rencana kenaikan tarif PPN untuk jasa pendidikan atau sekolah bertentangan dengan fokus pemerintah memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pengenaan pajak ini pun akan mencekik biaya pendidikan, khususnya masyarakat ke bawah. (merdeka.com, 10/6/2021)

Efek dominonya, biaya pendidikan akan makin mahal dan ini menambah beban masyarakat. Akhirnya, masyarakat miskin makin kesulitan untuk mengakses pendidikan. Sudahlah mereka terkena PPN sembako, subsidi listrik pun makin dikurangi. Maka, potensi anak putus sekolah makin besar.

Baca juga:  [Editorial] Home Learning, kok Bikin Pusing?!

Walaupun Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pajak ini hanya diberlakukan pada kalangan tertentu, yaitu jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan yang bersifat komersial, tetap saja akan berdampak pada sekolah swasta terutama yang ada di desa. Padahal, keberadaan mereka seharusnya diapresiasi demi meratanya akses pendidikan.

Pajak Kencang ke Bawah, Tumpul ke atas

Ekonom senior Faisal Basri menolak keras pajak pendidikan karena pendidikan adalah tanggung jawab negara. Jika pemerintah butuh pemasukan kas negara, masih banyak sektor nonesensial yang sangat layak dinaikkan tarif pajaknya, misalnya rokok. (Kompas.com, 9/9/2021). Sehingga, sebelum menyasar pada sektor yang merupakan kebutuhan masyarakat, seharusnya pemerintah menyasar sektor-sektor nonesensial.

Sungguh ironis pula, rencana pengenaan pajak pendidikan ini bergulir di tengah kebijakan keringanan pajak yang diberikan pemerintah untuk para pengusaha besar.

Apalagi masyarakat pun disodorkan fakta banyaknya para pengemplang pajak yang potensinya mencapai ratusan triliun per tahun. Andai saja kementerian keuangan fokus menertibkan jajarannya, triliunan rupiah bisa diselamatkan. Ini belum berbicara kerugian negara akibat korupsi berjemaah yang dilakukan oleh para pejabat di luar kemenkeu.

Dilansir dari pajak.go.id, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara begitu besar. Dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara. Artinya, pajak adalah tulang punggung keuangan negara.

Mirisnya, yang menanggung pajak adalah rakyat yang kehidupannya pun sangat terimpit. Sedangkan pengusaha yang berlimpah kekayaan, malah diringankan pajaknya atas nama pertumbuhan ekonomi.

Pajak dari Rakyat untuk Birokrat dan Korporasi

Makin miris kala pajak yang terhimpun dari masyarakat malah dinikmati sebagian besar oleh para pengusaha. Lihatlah bagaimana kebijakan bailout bisa menggelontorkan triliunan rupiah kepada bank yang mengalami masalah keuangan. Atau dengan mudahnya menyuntikkan dana triliunan rupiah kepada perusahaan besar, dengan dalih menyelamatkan para pekerjanya. Semua dana tersebut berasal dari kas negara.

Baca juga:  #TokohBicaraHijrah—Hijrah di Mata Praktisi Pendidikan (2)

Atau mari kita saksikan kemewahan fasilitas yang diberikan negara kepada para pejabat. Seperti pembuatan kolam renang pribadi gubernur Jabar yang menelan miliaran rupiah, atau mobil dinas mewah 1,5 miliar bagi setiap menteri di kabinet Jokowi.

Terbaru, yang kini tengah menjadi sorotan publik, adalah mengenai anggaran perbaikan renovasi ruang kerja Nadiem Makarim yang mengusik rasa keadilan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan anggaran mencapai Rp6,5 miliar untuk renovasi ruang kerja Mendikbudristek. (cnnindonesia.com, 11/9/2021)

Bagaimana dengan rakyat? Jangankan kemewahan, untuk bisa mengakses pendidikan saja dipersulit. Andai saja uang sebanyak itu digunakan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang reyot, atau memberikan insentif yang lebih bagi para guru honorer, sehingga setidaknya mereka bisa fokus mengajar tanpa dihantui perut yang lapar. Maka, tak salah ungkapan bahwa sejatinya pajak adalah subsidi rakyat untuk kaum korporat dan birokrat.

Pada faktanya lagi, pembangunan infrastruktur pun tak benar-benar dibutuhkan rakyat. Lihat saja pembuatan jalan tol yang masif, apakah dibutuhkan rakyat? Nyatanya, manfaat jalan tol lebih besar didapatkan oleh para pengusaha. Pada sisi yang lain, banyak fasilitas yang sangat dibutuhkan rakyat justru tak diurusi, seperti jembatan antardesa, bangunan sekolah yang reyot, jalanan yang berlubang, dll..

Kapitalisme Melanggengkan Penjajahan

Indonesia benar-benar terkena “Kutukan Sumber Daya Alam”, yaitu suatu paradoks yang menggambarkan fenomena negara-negara berlimpah SDA, tetapi kesejahteraan masyarakatnya sangat buruk.

Pun pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan negara-negara yang SDA-nya langka. Ini akibat penguasaan SDA oleh korporasi multinasional, menjadikan potensi sumber pendapatan negara yang begitu besar dari SDA, menguap begitu saja. Akhirnya, APBN bertumpu pada pajak.

Inilah aturan main kapitalisme yang membebaskan kepemilikan SDA, sedangkan birokrat yang menjabat telah disulap oleh demokrasi menjadi komprador yang tugas utamanya memenuhi kepentingan korporasi multinasional. Walhasil, SDA sangat mudah dicaplok asing.

Baca juga:  L98T dan Pertaruhan Reputasi Intelektualitas Kampus

Pada sisi lainnya, pendidikan yang mahal membuat masyarakat kesulitan untuk mengaksesnya. Ditambah sistem pendidikan yang manut pada Barat, membuat generasi makin lemah. Inilah yang menyebabkan penjajahan makin kuat, yakni akibat lemahnya sumber daya manusia.

Maka, sektor pendidikan sangatlah krusial dalam menjaga kedaulatan negara. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan SDM yang berkualitas pula, sehingga nantinya mampu mengusir para penjajah dan menjaga kedaulatan negara.

Sistem Pendidikan Islam Lahirkan SDM Berkualitas

Sistem pendidikan yang berkualitas akan terlahir dari tata kelola negara yang bervisi melayani rakyat. Fokus kerjanya dan juga pembangunannya, semata untuk terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyat. Yang memiliki visi demikian hanyalah sistem Islam, sedangkan kapitalisme ataupun sosialisme telah terbukti gagal memuliakan manusia.

Tata kelola negara yang berasaskan Islam akan melahirkan kebijakan yang all out untuk pendidikan. Mulai dari alokasi pendanaan yang besar, hingga terjaminnya seluruh warga mengakses pendidikan. Dengan sumber APBN yang melimpah—kepemilikan umum, fai, dan kharaj—, negara akan mampu membangun sekolah yang berkualitas.

Semua ini dilakukan karena pendidikan merupakan hak setiap warga yang dijamin negara. Sektor ini pun menjadi salah satu wasilah dalam membentuk syakhsiyyah Islam pada generasi. Sehingga, terlahirlah dari pendidikan yang berbasis Islam, generasi cemerlang pembangun peradaban mulia.

Oleh karenanya, pajak pendidikan harus ditolak dengan keras karena berdampak pada kualitas generasi. Begitu pun sistem yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan membiarkan SDA dicaplok asing, harus ditolak pula karena inilah sumber malapetaka. Lalu hadirkan Islam secara kafah dalam bingkai Khilafah Islamiah agar umat terbebas dari belenggu penjajahan. Umat pun akan kembali menemui kemuliaannya, yakni sebagai manusia bertakwa. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan