Kekayaan Pejabat Tumbuh Subur, Rakyat Miskin Makmur?

Penulis: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Istilah “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” memang benar adanya, setelah KPK membeberkan ada 70,3% kekayaan pejabat negara yang meningkat. Paling banyak dari pejabat kementerian. Ini ironi di tengah pandemi, saat kebanyakan rakyat bersusah hati, penyelenggara negara justru memperkaya diri.

“Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70% hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar, tapi ada 22,9% yang justru menurun. Kita pikir yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana gitu,” ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021). (Detikcom, 7/9/2021)

Ironi

Rakyat seperti mendapat kejutan setelah pengumuman kekayaan pejabat yang mengalami kenaikan pesat. Sebut saja Presiden Jokowi, kekayaannya meningkat sebesar Rp8,8 miliar. Menko Maritim dan Investasi juga mengalami peningkatan. Harta kekayaannya bertambah Rp67.747.603.287.

Masih ada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; dan tak kalah menarik ada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan harta kekayaan melejit selama hampir setahun pandemi, yakni naik 10 kali lipat, mencapai Rp10 miliar.

Benar-benar fantastis bagi sebagian besar rakyat, tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa bergelimang harta, kenaikan itu masih dianggap berada dalam batas kewajaran.

Namun, kewajaran yang bagaimana ketika rakyat tercekik karena pandemi, pejabat negara sibuk memperkaya diri? Apakah wajar saat rakyat susah payah bertahan hidup di tengah pandemi, para pejabat negeri masih nyaman dan bersenang-senang dengan hartanya yang kian bertambah?

Inilah ironi antara rakyat dan penguasanya. Sebuah fenomena yang tidak mengherankan di sistem demokrasi kapitalistik yang melahirkan lingkaran oligarki. Negara serasa milik golongan dan perorangan.

Demokrasi Kapitalistik, Biang Kesenjangan

Mencermati fenomena kekayaan pejabat yang menganga, sementara rakyat miskin kian merana, ada beberapa sebab mengapa kekayaan pejabat negara makin melesat.

Baca juga:  Pejabat Negara Berlimpah Harta, Bukti Ekonomi Meroket Saat Pandemi?

Pertama, sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal mengharuskan balik modal. Inilah yang sedang dilakukan para pejabat negeri ini, yaitu mengembalikan modal politik dengan menambah kekayaan. Prinsip balik modal inilah yang sering kali menjadi pintu gerbang korupsi.

Kedua, sistem politik demokrasi hanya mengenal prinsip kebebasan dan simbiosis mutualisme. Kebebasan ini menjadi pembenar bahwa kekayaan yang didapat bisa dari mana saja. Entah merangkap jadi pengusaha atau kepemilikan atas aset yang mengandung hajat hidup orang banyak. Hak kepemilikan untuk perkaya diri ini dilindungi sistem demokrasi dengan dalih kebebasan.

Selain itu, ada simbiosis mutualisme, yakni saling memanfaatkan karena kepentingan juga menjadi dasar bahwa kepentingan rakyat bisa kalah oleh kepentingan pribadinya. Apa saja yang bisa menghasilkan cuan, ia akan kongkalikong dengan siapa saja meski harus mengorbankan kepentingan rakyat.

Ketiga, minimnya empati dan kepedulian karena sistem sekuler mengikisnya hingga tak bersisa. Menjabat tak lagi dipandang sebagai amanah yang kelak dihisab, apalagi berpikir sebagai pejabat yang wajib melayani rakyat. Mereka yang malah minta dilayani. Digaji dari pajak rakyat, tetapi bukan kepada rakyat mereka berpihak.

Padahal, kehendak rakyat sebenarnya sederhana. Hanya ingin dipenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Namun, pelayanan yang mereka berikan kepada rakyat tampak setengah hati.

Keempat, penerapan sistem demokrasi kapitalistik pasti berdampak pada kesenjangan ekonomi. Ada yang miskin hingga hanya makan nasi aking. Ada yang kaya hingga tak tahu harus menghabiskan uang ke mana. Kehidupan kontras seperti ini sudah lumrah terjadi di negara mana pun yang menganut sistem demokrasi kapitalistik. Ekonomi kapitalisme yang dijalankan memang menjadi faktor penyebab mengapa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebatas jargon tak bermakna.

Alhasil, sistem demokrasi menumbuhsuburkan kekayaan pejabat dibarengi dengan jumlah rakyat miskin yang makin “makmur”. Bukan makmur hidupnya, tetapi “makmur” jumlah rakyat miskinnya.

Baca juga:  Perpres Bonus Wamen Berjumlah Fantastis dan Hilangnya “Sense of Crisis”

Kesenjangan ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis—0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. (Kompascom, 13/9/2021)

Pejabat Jangan Gila Harta

Berada di pucuk kekuasaan memang menggiurkan. Itulah sebab banyak manusia tergelincir lantaran harta yang ia dapatkan. Publik patut bertanya, dari mana sumber kekayaan para pejabat negeri ini? Boleh saja diumumkan nominalnya, tetapi harus diusut tuntas dari mana sumber kekayaannya.

Sementara, dalam Islam, ada sejumlah langkah agar pejabat tak gila harta dan takhta. Pertama, mengaudit harta kekayaan pejabat secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengontrolan dan pengawasan negara agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk meraup pundi-pundi uang ke kantong pribadinya.

Khalifah Umar bin Khaththab ra. selalu mengaudit jumlah kekayaan pejabatnya sebelum dan sesudah menjabat. Jika terdapat peningkatan harta yang tidak wajar, mereka diminta membuktikan bahwa hasil kekayaan yang mereka dapat bukanlah hasil korupsi atau hal haram lainnya. Bahkan, Khalifah Umar beberapa kali membuat kebijakan mencopot jabatan atau menyita harta bawahannya hanya karena hartanya bertambah, terlebih jika diketahui hartanya itu didapat bukan dari gaji yang diberikan negara.

Kedua, membina keimanan dan ketakwaan para pejabatnya. Mereka harus menyadari bahwa harta dan amanah yang diberikan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Mereka hidup sederhana meski kaya. Kekayaannya justru disedekahkan, bukan disimpan. Mereka tak segan menggunakan harta kekayaannya untuk membantu rakyat.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan istrinya, misalnya, rela mendermakan harta kekayaannya demi rakyat. Mereka lebih memilih hidup sederhana dibanding menanti hisab berat di akhirat.

Baca juga:  Perpres Bonus Wamen Berjumlah Fantastis dan Hilangnya “Sense of Crisis”

Sa’id bin Amir, satu contoh gubernur sederhana yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra.. Ia hanya memiliki satu pakaian yang ia kenakan, sampai-sampai ia dikenal sebagai gubernur yang miskin.

Ada pula Abu Ubaidan bin al-Jarrah, sahabat Nabi saw. dan panglima besar penaklukan Negeri Syam. Di dalam rumahnya yang luas, Abu Ubaid hanya memiliki sebilah pedang, baju besi, dan satu kendaraan. Meski khalifah Umar bin Khaththab menyarankan agar ia mengambil sesuatu dari harta berlimpah di sekitarnya, Abu Ubaid menolak. Sang gubernur lebih memilih zuhud dibanding bergelimang harta.

Ketiga, pengawasan dan kontrol masyarakat akan berjalan dengan efektif. Pada sistem kekhalifahan, ada Majelis Umat yang bertugas melakukan koreksi dan memberi masukan kepada khalifah dan struktur di bawahnya. Majelis Umat beranggotakan orang-orang dipercaya umat untuk menyampaikan pendapat, keluhan, kritik, dan saran kepada penguasa. Mereka dipilih berdasarkan integritas dan kepercayaan, bukan pencitraan sebagaimana dilakukan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.

Semua itu tidak akan berjalan tanpa penerapan sistem politik Islam yang mengurusi urusan rakyat. Sistem politik ini juga tidak akan bisa dijalankan tanpa sistem pemerintahan Islam.

Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kafah, pejabat tidak gila harta. Tidak pula memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Sebab, jabatan itu kelak akan menjadi surga atau neraka baginya.

Ingatlah, wahai penguasa dan pejabat! Harta itu ujian, bukan kebanggaan. Maka, belanjakanlah di jalan Allah jika ingin selamat dunia akhirat. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya ke mana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya; tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya; serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya.” (HR Tirmidzi). [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan